Sumatra Penyumbang Terbesar Kedua Ekonomi RI, tapi Pertumbuhannya Masih di Bawah Nasional
Baca dalam 60 detik
- Kemendagri, Bappenas, dan BPS menggelar Forum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sesi Sumatra di Medan pada Kamis (12/11) untuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan.
- Sumatra berkontribusi 22,55 persen terhadap PDB nasional, tetapi pertumbuhan ekonominya pada triwulan III-2026 hanya 4,95 persen, di bawah capaian nasional 5,47 persen.
- Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan tertinggi di Sumatra (7,52 persen), sementara Jambi terendah (3,91 persen), mencerminkan kesenjangan antarwilayah yang perlu diatasi.

Pemerintah mempercepat penguatan ekonomi regional melalui Forum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sesi Sumatra yang digelar di Medan, Sumatra Utara, Kamis (12/11). Forum yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik ini menjadi panggung bagi pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan langkah konkret meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, terutama dari sektor kehutanan, perkebunan, dan manufaktur.
Meski menjadi kontributor terbesar kedua bagi perekonomian nasional dengan porsi 22,55 persen, pertumbuhan ekonomi Sumatra pada triwulan III-2026 hanya 4,95 persen, tertinggal dari capaian nasional 5,47 persen. Kesenjangan ini menjadi ironi mengingat Sumatra menyumbang sekitar 70-75 persen produksi karet nasional dan 60 persen produksi crude palm oil (CPO) Indonesia. Sebagian besar komoditas tersebut masih dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambahnya belum sepenuhnya dinikmati masyarakat di daerah penghasil.
Forum tersebut menghadirkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebagai pembicara kunci. Sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Sumatra Selatan, Wali Kota Medan, dan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), dijadwalkan berbagi pengalaman tentang strategi pengembangan ekonomi lokal.
Data BPS menunjukkan disparitas tajam antarprovinsi di Sumatra. Kepulauan Riau memimpin dengan pertumbuhan 7,52 persen, disusul Sumatra Selatan (5,06 persen), Lampung (5,02 persen), Sumatra Utara (4,86 persen), Bangka Belitung (4,82 persen), Sumatra Barat (4,69 persen), Bengkulu (4,66 persen), Riau (4,65 persen), Aceh (4,13 persen), dan Jambi (3,91 persen). Kesenjangan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan berbeda untuk setiap wilayah, bukan kebijakan seragam.
Medan berperan sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri pengolahan di Sumatra Utara, sementara Kabupaten OKI memiliki potensi perkebunan, pertanian, dan pengolahan hasil bumi yang dapat dikembangkan. Kolaborasi lintas wilayah diharapkan memperkuat sinergi pengembangan ekonomi antarkawasan, sekaligus mengatasi tantangan konektivitas logistik yang selama ini menghambat distribusi dan nilai tambah.
Forum ini juga menjadi bagian dari semangat "Daerah Kuat Indonesia Berdaulat", yang menempatkan potensi unggulan daerah sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa percepatan hilirisasi dan perbaikan infrastruktur logistik, target menjadikan Sumatra sebagai pusat industri yang mandiri masih menghadapi jalan terjal. Pertanyaannya, seberapa cepat forum ini berbuah kebijakan konkret yang mampu menutup kesenjangan pertumbuhan antarprovinsi di Sumatra?



