Investasi Rp78 Triliun Paracel di Paraguay: Boom Pulp atau Bencana Ekologis?
Baca dalam 60 detik
- Paracel, konsorsium multinasional, menanam 162 juta pohon eukaliptus di Paraguay untuk industri pulp senilai US$5 miliar, tetapi menuai tuduhan pencemaran air dan penggunaan pestisida berbahaya.
- Warga 12 komunitas adat dan petani mengklaim hak atas lahan, kerusakan lingkungan, dan praktik konsultasi yang tidak jujur, sementara perusahaan membantah dan menegaskan kontribusi ekonominya.
- Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan investasi asing di negara berkembang dan menjadi cermin bagi Indonesia yang tengah mendorong hilirisasi hutan tanaman industri.

Proyek kehutanan terbesar dalam sejarah Paraguay, Paracel, kembali menjadi sorotan setelah investigasi Guardian bersama Consenso dan Paraguay Post mengungkap tuduhan pencemaran air, penggunaan pestisida terlarang, dan penggusuran paksa di 12 komunitas. Perusahaan patungan Zapag Group (Paraguay), Heinzel (Austria), dan Girindus Investments (Swedia) ini berencana menanam 162 juta pohon eukaliptus di atas lahan seluas lebih dari New York City, dengan investasi mencapai US$5 miliar (sekitar Rp78 triliun).
Sejak kehadirannya enam tahun lalu di Tacuarita, komunitas adat Mbya Guaraní, Paracel memang membawa perubahan: jalan diperbaiki, sumur listrik dibangun, dan puluhan warga mendapat pekerjaan. Namun, janji itu kini memudar. Sumur sering mati saat listrik padam, pekerjaan bergaji minimum kian langka, dan yang lebih mengkhawatirkan, perkebunan eukaliptus kini berada kurang dari 200 meter dari permukiman dan ladang warga.
Investigasi menemukan bahwa Paracel menggunakan sulfluramid, insektisida yang terurai menjadi PFOS—bahan kimia abadi yang digolongkan EPA AS sebagai kemungkinan karsinogenik dan tidak memiliki ambang aman dalam air minum. Sulfluramid dilarang di Uni Eropa, salah satu pasar ekspor utama Paracel. Dokumen resmi menunjukkan perusahaan juga menggunakan glifosat, herbisida yang oleh WHO diklasifikasikan sebagai 'mungkin karsinogenik pada manusia'.
Di Puentesiño, petani mengklaim Paracel menduduki lahan yang telah dialokasikan bagi warga miskin melalui dekrit presiden 50 tahun lalu. Pada Maret 2024, organisasi lokal menanam jagung dan singkong di area sengketa. Warga melaporkan penyemprotan drone misterius pada malam hari yang menyebabkan sakit kepala, muntah, dan diare. Setelah negosiasi, polisi menggusur mereka pada September 2025. 'Kami pergi sambil menangis seperti anak-anak,' ujar Bernardino Galeano, pemimpin kelompok yang kini menghadapi tuduhan pidana.
Paracel membantah semua tuduhan. Dalam tanggapan 39 halaman, perusahaan menegaskan tidak memiliki catatan pencemaran air, hanya melakukan penyemprotan berbasis darat selama pendudukan, dan mengantongi sertifikasi Forest Stewardship Council. Perusahaan juga mengklaim telah berkontribusi US$3,6 juta ke kas negara pada 2025 dan menciptakan 1.013 lapangan kerja tetap. Gubernur Concepción, Liz Meza, menyebut Paracel sebagai 'peluang sekali seumur hidup' dan mengakui ada pro-kontra yang harus dikelola.
'Mereka membunuh alam demi keuntungan,' kata Benjamín Valiente, aktivis HAM dari keuskupan Katolik setempat, yang menyebut Paracel sebagai 'monster tersembunyi yang mengakar diam-diam'.
Kritik juga datang dari akademisi. Daniel Peña Vergara dari Universidad de la República, Montevideo, menilai industri pulp telah menimbulkan masalah lingkungan, ekonomi, dan sosial serius selama 40 tahun terakhir. 'Janji lapangan kerja tidak pernah terwujud,' ujarnya. Sementara itu, Jamie Gagliano dari Rutgers University memperingatkan bahwa Paraguay sedang diarahkan menjadi 'lanskap pulp' raksasa, dengan risiko kolaps jika industri tidak berkelanjutan.
Bagi Indonesia, kasus Paracel adalah cermin yang mengganggu. Negara ini tengah gencar mendorong hilirisasi hutan tanaman industri untuk pulp dan kertas, dengan target investasi besar dan lapangan kerja. Namun, lemahnya pengawasan lingkungan, konflik lahan dengan masyarakat adat, serta impor bahan kimia berbahaya dari negara maju merupakan pola yang sama. Jika tidak ada penguatan regulasi dan transparansi, boom pulp bisa berubah menjadi bom waktu ekologis.
Pertanyaannya kini: akankah pemerintah Paraguay dan lembaga pembiayaan seperti IDB memperketat syarat lingkungan, ataukah proyek ini akan terus berjalan dengan mengorbankan hak masyarakat adat dan kelestarian hutan? Dunia menunggu, termasuk investor yang semakin sensitif terhadap risiko ESG.



