Kubu Roy Suryo Desak Hakim Uji Ulang Ijazah Jokowi, Surat Tembusan ke Prabowo
Baca dalam 60 detik
- Tim pembela Roy Suryo menyerahkan permohonan formal agar majelis hakim memverifikasi kembali keaslian dokumen ijazah Joko Widodo.
- Permohonan itu menyertakan tiga ijazah UGM terbitan November 1985 sebagai pembanding dan ditembuskan ke sejumlah institusi tinggi negara.
- Hakim belum memberi tanggapan atas surat tersebut dan memastikan persidangan perkara pencemaran nama baik berlanjut pekan depan.

Permintaan pengujian ulang atas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menyerahkan surat resmi kepada majelis hakim agar dokumen ijazah fisik Jokowi diperiksa dan diuji kembali dengan tiga ijazah pembanding dari Universitas Gadjah Mada yang diterbitkan pada November 1985.
Langkah itu diambil di tengah proses peradilan atas Roy Suryo yang didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran informasi elektronik terkait tudingan ijazah palsu. Refly menyampaikan permohonan tersebut pada sidang lanjutan, Rabu (11/11), sebelum agenda persidangan ditutup. Ia menegaskan bahwa surat itu bukan sekadar catatan lisan, melainkan permohonan formal yang ingin diterima secara hukum oleh majelis.
Yang membuat manuver ini menonjol bukan hanya isinya, tetapi juga daftar penerima tembusannya. Surat itu dialamatkan ke sejumlah institusi, mulai dari Ketua Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Presiden Prabowo Subianto, Ombudsman, Komisi III DPR, Jaksa Agung, hingga jajaran pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Menurut Refly, tembusan itu diperlukan agar persoalan ini tercatat dalam rantai pengawasan peradilan, bukan hanya menjadi konsumsi ruang sidang.
Majelis hakim menerima berkas itu tanpa memberi respons substantif. Hakim hanya menegaskan bahwa perkara akan dilanjutkan pada pekan berikutnya. Sikap ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga netralitas: permohonan yang menyeret nama mantan presiden dan sejumlah lembaga tinggi negara tidak serta-merta mengubah jalannya pemeriksaan. Namun, secara tidak langsung, surat itu menambah tekanan publik terhadap transparansi penanganan perkara.
Dalam dakwaan, jaksa menempatkan Roy Suryo sebagai pihak yang menyebarkan klaim ijazah palsu. Ia dijerat Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dakwaan subsidair merujuk pada Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU ITE sebagaimana diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE dengan penyesuaian yang sama. Kombinasi pasal ini menunjukkan bahwa jaksa ingin membuktikan dua hal sekaligus: unsur pencemaran nama baik dan penyebaran informasi elektronik yang merugikan pihak lain.
Dari sisi pembelaan, permohonan uji ulang dokumen justru menjadi strategi untuk mengalihkan fokus dari perbuatan Roy ke objek sengketa, yakni keaslian ijazah. Jika majelis hakim mengabulkan, proses peradilan bisa berubah arah menjadi forum verifikasi dokumen kenegaraan. Jika ditolak, tim pembela berpotensi memakai penolakan itu sebagai dalil bahwa hakim mengabaikan bukti pembanding. Refly menyebut tiga ijazah UGM terbitan 1985 sebagai dokumen terverifikasi, meski hingga kini belum ada keterangan resmi dari universitas atau lembaga berwenang yang membenarkan klaim tersebut di persidangan.
"Kami mohon majelis hakim menerima surat permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Joko Widodo dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang terbit November 1985," ujar Refly Harun di ruang sidang.
Konteks Indonesia membuat perkara ini lebih dari sekadar sengketa hukum individu. Tudingan terhadap ijazah mantan presiden menyentuh isu kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan proses politik. Sejak klaim itu pertama kali muncul, publik terbelah antara yang menuntut verifikasi terbuka dan yang menilai tudingan tersebut sebagai fitnah. Pengadilan pun berada di posisi sulit: terlalu longgar bisa dianggap membiarkan politisasi dokumen, terlalu ketat bisa dituding membungkam kritik.
Ke depan, dua skenario terbuka. Majelis hakim bisa menolak permohonan dengan alasan surat bukan bagian dari alat bukti yang diajukan sesuai hukum acara, atau mengabulkannya secara terbatas melalui mekanisme pemeriksaan tambahan. Apa pun putusannya, publik akan menilai bukan hanya sikap hakim, tetapi juga keseriusan lembaga-lembaga yang menerima tembusan surat untuk merespons. Persidangan pekan depan akan menjadi penanda apakah perkara ini bergerak menuju klarifikasi dokumen atau tetap berputar pada dakwaan pencemaran nama baik.



