Reform UK Boikot Parlemen Wales Setelah Anggotanya Dilarang Bicara soal 'Penggantian' Ras
Baca dalam 60 detik
- Partai Reform UK menarik anggotanya dari sebagian besar sidang parlemen Wales sebagai bentuk protes atas larangan bicara Joe Martin.
- Martin dinilai melanggar aturan karena menyebut warga kulit putih sedang 'digantikan', tetapi ia menolak meminta maaf.
- Langkah boikot ini memicu kritik dari partai berkuasa Plaid Cymru dan Partai Buruh Wales yang menyebutnya sebagai aksi sandiwara politik.

Partai Reform UK memicu gejolak politik di Wales dengan memboikot sebagian besar agenda parlemen Wales (Senedd) pada Rabu (5/11/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes atas keputusan Presiding Officer Huw Irranca-Davies yang melarang salah satu anggota dewan dari partai tersebut, Joe Martin, untuk berbicara di ruang sidang hingga ia meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut warga kulit putih sedang "digantikan".
Keputusan larangan itu diambil setelah Martin, dalam sesi tanya jawab pemerintah Wales sehari sebelumnya, meminta pernyataan resmi mengenai "penggantian demografis warga kulit putih Inggris". Menteri Bisnis Wales, Heledd Fychan, langsung mempertanyakan apakah pernyataan tersebut melanggar tata tertib parlemen yang memberi kewenangan kepada Presiding Officer untuk menilai penggunaan bahasa yang diskriminatif atau ofensif. Irranca-Davies kemudian memutuskan bahwa Martin tidak akan dipanggil berbicara sampai ia menunjukkan pemahaman atas batas-batas perilaku parlemen yang dapat diterima dan menyampaikan permintaan maaf di hadapan kamar.
Reform UK, yang merupakan partai oposisi terbesar di Senedd, menilai larangan itu sebagai bentuk pembungkaman. Pemimpin Reform UK di Wales, Helen Jenner, menyatakan bahwa keputusan tersebut lahir dari "tekanan tidak semestinya" dari partai berkuasa Plaid Cymru dan merupakan "pelanggaran terhadap kebebasan berbicara". Ia menegaskan bahwa seluruh anggota dewan dari Reform UK akan tetap bekerja di kantor masing-masing untuk melayani konstituen, tetapi tidak akan menghadiri sidang paripurna sebagai bentuk solidaritas kepada Martin. Martin sendiri menolak meminta maaf dan bersikeras bahwa ia dipilih untuk mewakili suara rakyatnya. Ketika ditanya apakah ia benar-benar percaya bahwa warga kulit putih sedang "digantikan" di Inggris, Martin menjawab, "Itu jelas fakta."
Pemimpin Reform UK, Nigel Farage, melalui akun X, menyebut larangan tersebut sebagai "tidak masuk akal dan keterlaluan", dan mempertanyakan mengapa hanya Reform UK yang menjadi sasaran tindakan semacam itu. Dukungan juga datang dari pemimpin partai sayap kanan Restore Britain, Rupert Lowe, yang bahkan menyerukan agar Senedd "dibubarkan" jika parlemen tersebut dianggap menghalangi debat sah mengenai keamanan demografis dan imigrasi.
Boikot ini menuai kecaman dari partai politik lain. Anggota Senedd dari Plaid Cymru, Carrie Harper, menyebut tindakan Reform UK sebagai "ledakan amarah yang menyedihkan" dan "memalukan bagi demokrasi". Ia menilai bahwa partai tersebut lebih suka bermain sandiwara dan mencari liputan daripada serius membangun masa depan Wales. Sementara itu, pemimpin Partai Buruh Wales, Ken Skates, menyatakan "terkejut" karena Reform UK memilih Hari Peringatan (Remembrance Day) untuk melakukan aksi politik. Menurutnya, klaim partai itu sebagai pembela angkatan bersenjata dan veteran menjadi tidak konsisten karena mereka justru mundur saat memiliki kesempatan untuk bersuara mewakili komunitas tersebut.
Larangan berbicara ini tidak mencakup keanggotaan Martin di komite, sehingga ia masih dapat berpartisipasi dalam forum tersebut. Namun, keputusan untuk memboikot sidang paripurna menandai eskalasi ketegangan antara Reform UK dan partai-partai mapan di Wales. Insiden ini juga menyoroti perdebatan yang lebih luas tentang batas antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab parlemen dalam menjaga standar wacana publik yang inklusif, terutama di daerah pemilihan Martin, Caerdydd Penarth, yang mencakup beberapa komunitas paling beragam secara etnis di Wales.
Ke depan, publik akan mencermati apakah Reform UK akan mempertahankan boikot ini dalam jangka panjang atau mencari jalan keluar, serta bagaimana Presiding Officer menyeimbangkan penegakan tata tertib dengan tekanan politik yang meningkat. Kasus ini juga berpotensi menjadi preseden bagi parlemen lain di Inggris Raya dalam menangani pernyataan kontroversial anggotanya, sekaligus menguji sejauh mana partai-partai oposisi dapat menggunakan taktik penghentian kerja untuk memprotes keputusan pimpinan dewan.



