Mantan Menteri Inggris Desak Teknologi Blokir Live Streaming Kekerasan Seksual Anak
Baca dalam 60 detik
- Jess Phillips menuntut pemerintah mewajibkan penyaring AI di tingkat perangkat untuk mencegah siaran langsung pelecehan seksual anak.
- Inggris tercatat sebagai pasar terbesar ketiga dunia untuk live streaming kekerasan seksual anak, dengan 1,8 juta pria mengaku pernah melakukan pelanggaran seksual online.
- Usulan ini memicu perdebatan soal privasi dan efektivitas penegakan hukum, sementara pemerintah baru berkomitmen pada larangan konten telanjang bagi anak di bawah 18 tahun.

Mantan Menteri Perlindungan Anak Inggris Jess Phillips mendesak pemerintah untuk mewajibkan teknologi penyaring berbasis kecerdasan buatan (AI) pada semua perangkat yang dijual di Inggris, guna memblokir siaran langsung kekerasan seksual anak. Desakan ini muncul setelah Badan Kejahatan Nasional (NCA) menempatkan Inggris sebagai pasar terbesar ketiga di dunia untuk live streaming pelecehan seksual anak, di mana anak-anak dilecehkan secara langsung di depan kamera sesuai pesanan.
Dalam peluncuran laporan kebijakan di Parlemen, Phillips menegaskan bahwa teknologi tersebut dapat mencegah materi tersebut direkam dan dilihat sejak awal. "Ini seharusnya menjadi sumber rasa malu nasional, dan kita harus menghentikannya," ujarnya. Phillips, yang mengundurkan diri sebagai menteri perlindungan anak pada Mei lalu karena kecewa dengan lambannya penanganan kasus kekerasan seksual anak, menuntut tindakan konkret untuk memotong akar kejahatan dan menekan jumlah pelaku asal Inggris.
Data dari Internet Watch Foundation (IWF) tahun 2025 menunjukkan bahwa tiga perempat materi kekerasan seksual anak (CSAM) tidak dihasilkan sendiri oleh korban, melainkan kemungkinan besar direkam menggunakan perangkat milik orang dewasa. Sementara itu, riset dari lembaga keamanan anak Childlight mengungkap bahwa sekitar 1,8 juta pria di Inggris mengaku pernah melakukan beberapa bentuk pelanggaran seksual online terhadap anak. Angka ini memperkuat urgensi intervensi teknologi di tingkat perangkat, bukan sekadar penindakan hukum setelah korban jatuh.
Teknologi yang diusulkan bekerja dengan mengklasifikasikan gambar-gambar pelecehan anak yang sudah dikenal di sistem operasi ponsel, lalu memblokir materi tersebut saat akan dilihat atau dibuat, terlepas dari aplikasi yang digunakan. Tidak ada data yang dicatat, disimpan, atau dikirim ke mana pun, sehingga tetap menghormati enkripsi. Klasifier AI dilatih menggunakan basis data gambar pelecehan anak sehingga mampu membedakan konten berbahaya dari gambar tidak bersalah seperti anak-anak di pantai.
"Ini akan memotong di sumber kemampuan seseorang di Inggris untuk mengarahkan siaran langsung agar seorang anak dilecehkan. Bagi saya, perlindungan anak akan selalu mengalahkan kemampuan untuk menuntut. Jika kita bisa menghentikan pelecehan itu, kita harus melakukannya. Tetapi sangat penting bagi perusahaan teknologi untuk terlibat—kita tidak bisa menangani masalah ini hanya dengan penangkapan," kata Phil Eccles dari NCA.
Dukungan juga datang dari Lord Nash, mantan menteri Konservatif yang memimpin kampanye larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Ia menekankan bahwa pada saat polisi terlibat, seorang anak sudah menjadi korban dan gambar serta video telah menyebar ke seluruh dunia. "Materi itu harus diblokir di ponsel itu sendiri, sebelum kerugian terjadi. Pemerintah pantas mendapat pujian karena berkomitmen pada hal itu untuk ponsel anak-anak. Saya mendesak sekarang untuk memperluas komitmen itu ke setiap perangkat yang dijual di Inggris, dengan sasaran materi CSAM, dan memimpin dunia dalam melakukannya," tuturnya.
Namun, usulan ini tidak tanpa tentangan. Kelompok kebebasan sipil Big Brother Watch memperingatkan kemungkinan gambar tidak bersalah ikut terblokir atau teknologi disalahgunakan untuk pengawasan di masa depan. Juru bicara mereka menilai perlindungan anak yang efektif membutuhkan respons peradilan pidana yang lebih kuat, bukan pemindaian setiap ponsel di Inggris. "Polisi sudah kewalahan dengan laporan kekerasan seksual anak, sementara NCA dengan tepat menyoroti bahwa delapan dari sepuluh pelaku yang terbukti memiliki gambar pelecehan anak menghindari penjara," ujarnya.
Pemerintah Inggris sendiri belum memberikan tanggapan langsung terhadap seruan teknologi pemblokir CSAM ini. Juru bicara pemerintah hanya menyatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan undang-undang keamanan online terkuat di dunia, termasuk legislasi pertama yang meminta perusahaan teknologi besar membuat anak-anak tidak mungkin mengambil, membagikan, atau melihat gambar telanjang. Pemerintah juga berjanji memberi polisi kekuatan untuk mengikuti perkembangan penggunaan teknologi baru oleh pelaku kejahatan.
Perdebatan ini menyoroti ketegangan antara perlindungan anak dan hak privasi di era digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual anak berbasis online juga meningkat, terutama selama pandemi, dengan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat ribuan kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya. Teknologi pemblokir di tingkat perangkat dapat menjadi contoh bagi Indonesia, tetapi memerlukan kajian matang terkait privasi dan efektivitasnya. Tanpa regulasi yang jelas dan pengawasan ketat, teknologi semacam ini berisiko disalahgunakan untuk kepentingan pengawasan massal.
Ke depan, pemerintah Inggris dihadapkan pada pilihan sulit: memperluas mandat pemblokiran ke semua perangkat atau memperkuat penegakan hukum dan sumber daya kepolisian. Sementara itu, para korban dan aktivis terus menuntut tindakan nyata agar anak-anak tidak lagi menjadi korban di ruang digital yang semakin tak terkendali.



