Marco Rubio dan Rp19 Miliar untuk Sepak Bola Kampus: Etika Pejabat di Ujung Sorotan
Baca dalam 60 detik
- Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menghabiskan lebih dari $1,2 juta dana publik untuk perjalanan dinas ke Gainesville, kampung halaman tim sepak bola Universitas Florida.
- Pengawasan etika mempertanyakan proporsionalitas pengeluaran mengingat putranya, Anthony, hanya bermain empat pertandingan kompetitif dalam empat tahun.
- Kasus ini memicu perdebatan tentang batas antara hak privasi pejabat dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat, dengan implikasi pada standar transparansi di pemerintahan.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menjadi sorotan setelah laporan The Washington Post mengungkap bahwa ia telah menggunakan lebih dari $1,2 juta dana publik untuk perjalanan pribadi menghadiri pertandingan sepak bola putranya di Universitas Florida. Angka itu setara sekitar Rp19 miliar (kurs Rp15.800), memicu pertanyaan tentang batas antara kepentingan keluarga dan tanggung jawab sebagai pejabat negara.
Rubio, yang menjabat sebagai diplomat tertinggi AS, diketahui telah menghadiri setidaknya 10 pertandingan dalam dua musim terakhir, termasuk lima laga pada musim gugur ini. Dari 23 perjalanan ke Gainesville dengan pesawat militer, 15 di antaranya dikategorikan sebagai perjalanan pribadi. Putranya, Anthony, adalah pemain walk-on (bukan penerima beasiswa atletik) di tim Gators dan menempati posisi running back. Sepanjang empat tahun kuliah, Anthony hanya tampil dalam empat pertandingan kompetitif, dengan total 14 carry dan 75 yard serta satu touchdown.
Pesawat yang digunakan Rubio antara lain C-37 Angkatan Udara, yang lazim dipakai untuk transportasi VIP pejabat tinggi. Pada 7 November lalu, ia tiba di Gainesville dengan pesawat tersebut dan terlihat di pinggir lapangan saat Gators kalah 23-7 dari Oklahoma. Anthony tidak bermain dalam laga itu. Rubio membela tindakannya dengan alasan keluarga. "Saya telah dan akan terus berusaha menghadiri sebanyak mungkin acara yang penting bagi saya pribadi dan keluarga," ujarnya kepada The Washington Post.
Namun, yang menjadi persoalan bukan sekadar niat, melainkan mekanisme penggantian biaya. Pejabat yang menggunakan transportasi militer diwajibkan mengganti kepada pemerintah sebesar harga tiket kelas ekonomi, yang jelas jauh lebih kecil dari biaya operasional pesawat militer. Rubio dan Departemen Luar Negeri menolak mengungkap berapa besar penggantian yang telah ia bayarkan. Celah inilah yang membuat pengawas etika mempertanyakan akuntabilitas penggunaan dana publik.
"Jika perjalanan ini menjadi sesuatu yang merusak integritas pelayanan Anda, apakah Anda benar-benar mengelola uang pembayar pajak sebagaimana kewajiban Anda sebagai pejabat publik?" kata Cynthia Brown, penasihat senior etika di Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).
Brown menilai bahwa kasus ini lebih merupakan persoalan citra daripada pelanggaran hukum. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi karena Rubio adalah satu-satunya pihak yang menentukan seberapa sering dan sejauh mana ia melakukan perjalanan. Perbandingan dengan pendahulunya pun mencuat. Menurut dua mantan pejabat pemerintah, Antony Blinken, Menlu era Joe Biden, hanya beberapa kali setahun melakukan perjalanan pribadi dengan pesawat pemerintah. Sementara Pete Buttigieg, Menteri Transportasi saat itu, pernah diselidiki setelah Rubio—yang kala itu senator dari Florida—meminta pengawasan atas penggunaan jet pemerintah untuk perjalanan pribadi. Investigasi tersebut akhirnya membersihkan Buttigieg dari kesalahan, dengan total biaya delapan perjalanan mencapai $59.000.
Ironi pun tak terhindarkan. Rubio, yang dulu vokal menuntut transparansi, kini menghadapi tuduhan serupa. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Dylan Johnson, membela bosnya dengan menyebut perbandingan itu "bodoh". Ia menegaskan bahwa Menlu wajib menggunakan pesawat militer untuk menjaga komunikasi aman dan kesinambungan pemerintahan. "Rubio akan terus menggunakan transportasi pemerintah dan akan mengganti semua perjalanan pribadi," tulis Johnson di X. Ia juga menambahkan bahwa Rubio "sepenuhnya tidak menyesal dan akan terus menghadiri acara keluarganya sebanyak yang dimungkinkan oleh pekerjaannya, termasuk pertandingan sepak bola putranya di tahun terakhir kuliah."
Kontroversi ini menyoroti celah dalam aturan etika pejabat tinggi AS. Meski tidak melanggar hukum secara teknis, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi—terlebih dengan frekuensi tinggi—tetap menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan prioritas anggaran. Di saat banyak warga AS menghadapi tekanan ekonomi, pengeluaran miliaran rupiah untuk perjalanan menonton sepak bola kampus tentu memantik perdebatan publik.
Bagi Indonesia, kasus ini bisa menjadi cermin pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan fasilitas negara oleh pejabat. Meski konteks politik dan sistem pemerintahan berbeda, prinsipnya tetap sama: kepercayaan publik harus dijaga, terutama ketika sumber daya terbatas. Akankah muncul aturan yang lebih ketat mengenai penggantian biaya perjalanan pejabat, atau justru sebaliknya, standar etika semakin longgar? Waktu yang akan menjawab, tetapi tekanan publik tampaknya belum akan surut.



