Yusril: Prabowo Pegang Penuh Keputusan Wapres Baru, Koalisi 10 Partai Menanti Diajak Bicara
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto disebut memiliki hak prerogatif untuk menetapkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tanpa intervensi pihak lain.
- Koalisi pendukung Prabowo pada Pilpres 2024 yang berjumlah sekitar 10 partai kemungkinan akan dilibatkan dalam pembahasan, tetapi keputusan akhir tetap di tangan presiden.
- Proses pengajuan nama menunggu surat resmi dari MPR, dengan tenggat 14 hari bagi presiden untuk menyerahkan kandidat setelah surat diterima.

Presiden Prabowo Subianto memegang kendali penuh dalam menentukan siapa yang akan mendampinginya sebagai wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11), menegaskan bahwa hak prerogatif presiden tidak bisa diganggu gugat.
Menurut Yusril, meski Prabowo berencana berdiskusi dengan partai-partai koalisi yang mengusungnya pada Pilpres 2024, keputusan akhir tetap berada di tangan kepala negara. Koalisi tersebut terdiri dari sekitar 10 partai, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun tidak. "Sepenuhnya kewenangan Presiden untuk menentukan dua calon wakil presiden itu," ujar Yusril, seraya menambahkan bahwa Prabowo mungkin akan menggelar rapat dengan partai koalisi sebelum menetapkan pilihan.
Proses pergantian wakil presiden masih menunggu surat resmi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yusril menjelaskan bahwa MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan surat yang akan dikirim kepada presiden. Setelah surat diterima, Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan pertemuan dengan partai koalisi akan dilakukan.
Yusril enggan berkomentar mengenai sejumlah nama yang beredar sebagai kandidat pengganti Gibran, termasuk namanya sendiri. Ia menegaskan bahwa penentuan sosok wakil presiden sepenuhnya diserahkan kepada Prabowo. "Saya kira nama-nama yang dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya itu masyarakat, publik silakan saja. Saya enggak bisa berkomentar apa-apa," katanya.
Pernyataan Yusril ini muncul di tengah spekulasi politik mengenai siapa yang akan mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan. Sebagai presiden, Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, yang kemudian akan memilih salah satunya. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.
Pengamat politik menilai bahwa keputusan Prabowo akan sangat dipengaruhi oleh dinamika koalisi dan kebutuhan politik jangka panjang. Meski presiden memiliki hak prerogatif, dukungan partai koalisi tetap penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa kandidat antara lain berasal dari kalangan profesional, politisi senior, dan tokoh masyarakat.
"Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik, dan punya gambaran yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan tiga tahun ke depan," ujar Yusril.
Dengan sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, sosok wakil presiden yang dipilih nantinya diharapkan mampu membantu presiden menjalankan program-program strategis, terutama di bidang ekonomi dan pembangunan. Publik pun menanti apakah Prabowo akan memilih figur dari partai koalisi atau di luar lingkaran politik untuk menjaga netralitas dan profesionalisme.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai jadwal pertemuan presiden dengan partai koalisi. Namun, yang pasti, keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo Subianto. Masyarakat hanya bisa menunggu dan mencermati arah politik yang akan diambil oleh presiden dalam menentukan pendampingnya hingga 2029 mendatang.



