Ujian Pertama Burnham: Reformasi Kesejahteraan Picu Gejolak Internal Partai Buruh
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Andy Burnham menghadapi ujian kepemimpinan dengan rencana pemotongan tunjangan disabilitas bagi usia muda yang diusulkan Alan Milburn.
- Berbeda dari pendahulunya, Burnham disebut lebih aman karena para pentolan pemberontak tahun lalu kini mendukung pemerintah.
- Partai Buruh diprediksi tetap dilanda gejolak, tetapi skalanya diperkirakan lebih kecil dan tidak sefatal krisis sebelumnya.

Perdana Menteri Andy Burnham bersiap menghadapi ujian politik paling berisiko sejak ia menduduki Downing Street: reformasi sistem kesejahteraan yang berpotensi memicu pemberontakan di internal Partai Buruh. Rencana pemotongan tunjangan bagi kaum muda ini menjadi lakmus kepemimpinan Burnham, yang berjanji menekan anggaran belanja negara tanpa mengulangi kesalahan pendahulunya.
Alan Milburn, mantan menteri pada era New Labour, telah menghabiskan setahun menyusun kajian tentang cara mengurangi hampir satu juta anak muda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, atau tidak mengikuti pelatihan (NEET). Dalam wawancara dengan The Times, ia mengonfirmasi akan merekomendasikan pemotongan tunjangan bagi sebagian penerima Personal Independence Payment (Pip) dan pembayaran kesehatan tambahan Universal Credit di kelompok usia 16-24 tahun. Kelompok ini mencakup sekitar 11% dari seluruh penerima Pip.
Rekomendasi Milburn tidak serta-merta menjadi ancaman bagi Burnham. Berbeda dari tahun lalu, ketika 120 anggota parlemen Partai Buruh nyaris menggagalkan reformasi yang digagas Keir Starmer, kali ini beberapa tokoh kunci pemberontak justru berada di barisan pemerintah. Louise Haigh, yang kini menjabat menteri kabinet paling berpengaruh setelah Burnham, dan Anneliese Midgeley sebagai ketua fraksi, disebut mendukung langkah tersebut. Meg Hillier, yang memimpin pemberontakan tahun lalu, bahkan menyatakan ingin memberikan "angin segar" bagi proposal Milburn.
Pendekatan yang ditempuh Milburn pun berbeda. Ia tidak memulai dengan pemotongan anggaran, melainkan investasi awal untuk mendukung kaum muda yang menganggur, dengan kerangka waktu penghematan bersih sekitar sepuluh tahun. Ini adalah strategi bertahap, bukan kejutan tajam. Selain itu, pemotongan hanya menyasar kelompok di bawah 25 tahun, tidak seperti reformasi tahun lalu yang mengenai semua kelompok usia.
Sejumlah menteri yang sebelumnya menyuarakan kekhawatiran terhadap rencana Rachel Reeves dan Liz Kendall kini menyatakan dukungan. Salah satunya menyebut bahwa selama ada dukungan memadai bagi kaum muda—berupa jaminan pekerjaan dan pelatihan—para anggota parlemen akan "baik-baik saja" dengan pemotongan tunjangan. Namun ia menekankan agar mereka yang benar-benar tidak mampu bekerja tidak dirugikan. Milburn bahkan mempertimbangkan pembayaran tambahan bagi kelompok tersebut, serta tunjangan hidup bagi penyandang disabilitas muda yang kehilangan Pip.
Meski demikian, resistensi tetap ada. Rachael Maskell, anggota parlemen dari York yang tahun lalu memberontak, menilai pencabutan Pip dari kaum muda "seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang". Ia khawatir tunjangan itu justru dibutuhkan penyandang disabilitas untuk tetap bekerja. Maskell juga menegaskan pemerintah "tidak seharusnya hanya menuding kaum muda" dan perlu mendorong pengusaha merekrut lebih banyak anak muda. Simon Opher, anggota parlemen dari Stroud yang juga membangkang, menyebut Milburn telah menawarkan "solusi kredibel", tetapi pemotongan tunjangan harus menjadi "pilihan terakhir". Ia mengingatkan bahwa seperempat penerima tunjangan kesehatan berusia muda bukanlah NEET, sehingga "iblis akan ada pada detailnya".
"Saya tidak yakin bisa mendukung pemotongan. Anda tidak bisa membuat penyandang disabilitas muda bekerja dengan mencabut uang yang justru membantu mereka mendapatkan pekerjaan," kata Bell Ribeiro-Addy, anggota parlemen dari Clapham dan Brixton Hill.
Senada, Brian Leishman dari sayap kiri partai menyatakan tidak bisa mendukung pemotongan tunjangan karena "kita sedang berada di tengah krisis biaya hidup". Sikap ini menunjukkan bahwa pemberontakan masih mungkin terjadi jika Burnham menerima rekomendasi Milburn. Namun skala dan dampak politiknya diperkirakan tidak akan sebesar badai yang mengguncang pemerintahan Starmer.
Bagi Indonesia, dinamika di Partai Buruh ini menjadi cermin bagaimana negara maju bergulat dengan dilema antara disiplin fiskal dan perlindungan sosial. Inggris menghadapi tekanan anggaran akibat lonjakan belanja kesejahteraan pascapandemi, sementara Indonesia juga tengah memperluas program jaminan sosial dan menargetkan pengurangan angka pengangguran muda. Kebijakan yang terlalu keras dapat memicu resistensi publik, sedangkan penundaan reformasi berisiko membebani keuangan negara dalam jangka panjang.
Dengan Milburn yang akan merilis rekomendasi resmi pekan depan, pertanyaannya kini: akankah Burnham mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan fiskal dan keadilan sosial, atau justru menghadapi pemberontakan yang lebih besar dari perkiraan? Semua bergantung pada detail paket reformasi dan seberapa cepat dukungan bagi kaum muda direalisasikan sebelum tunjangan dicabut.



