Izin Kontroversial: 1.256 Pencari Suaka di Bekas Pangkalan Militer Inggris Disetujui Lewat Jalur Darurat
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris memberikan izin perencanaan bagi penampungan 1.256 pria pencari suaka di bekas situs militer MoD Bicester, meski menuai 3.177 penolakan.
- Menteri Perumahan Angela Rayner memakai kewenangan darurat untuk meloloskan permohonan, memicu tuduhan pengkhianatan dari oposisi dan kekecewaan warga Piddington.
- Keputusan masih bisa digugat ke Pengadilan Tinggi dalam enam pekan, sementara pemerintah menegaskan belum ada keputusan final untuk melanjutkan proyek.

Pemerintah Inggris resmi meloloskan izin perencanaan untuk menampung hingga 1.256 pria pencari suaka di bekas instalasi militer MoD Bicester, dekat Desa Piddington, Oxfordshire. Persetujuan itu diberikan melalui skema Urgent Crown Development yang memungkinkan permohonan diproses cepat tanpa melalui jalur perencanaan biasa โ sebuah langkah yang langsung memantik kemarahan warga dan sejumlah politisi.
Keputusan tersebut tertuang dalam laporan pemerintah yang mencatat 3.177 representasi penolakan dan hanya satu dukungan. Menteri Perumahan Angela Rayner, menurut dokumen itu, menilai izin harus diberikan karena "kebutuhan nasional akan akomodasi pencari suaka masih tinggi". Izin mencakup pembongkaran bangunan lama, pendirian akomodasi modular baru, serta penyediaan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan.
Yang membuat kasus ini menonjol bukan sekadar angka penolakan, melainkan cara pemerintah menggunakan kewenangan darurat untuk mengesampingkan suara otoritas lokal, layanan kesehatan NHS, dan Komisaris Kepolisian. Desa Piddington bahkan menggelar jajak pendapat simbolis untuk keluar dari Inggris sebagai bentuk protes. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri (Home Office) menyatakan izin ini "memungkinkan kami melanjutkan penggunaan MoD Bicester", namun menegaskan belum ada keputusan final untuk merealisasikan proyek.
Oposisi tidak tinggal diam. Menteri Dalam Negeri Bayangan, Chris Philp, menuduh Rayner dan Partai Buruh "mengkhianati warga Piddington dengan menyalahgunakan kewenangan darurat". Ia mendesak pemerintah keluar dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) agar deportasi bisa dipercepat. Sementara anggota parlemen Lib Dem untuk Bicester dan Woodstock, Calum Miller, menyebut kebijakan ini "rencana yang salah di lokasi yang salah" bagi warga, pencari suaka, maupun pembayar pajak.
"Pemerintah menyetujui permohonannya sendiri meski ada lebih dari 3.000 keberatan dan hanya satu surat dukungan, mengesampingkan dewan lokal, NHS, dan Komisaris Kepolisian. Pantas saja kami memilih keluar dari Inggris." โ Joe Marshall, anggota dewan paroki Piddington.
Juru bicara Reform UK untuk urusan dalam negeri, Zia Yusuf, melontarkan retorika lebih keras: "Lebih dari 1.200 pria migran ilegal yang belum diverifikasi dibuang ke Piddington." Ia berjanji partainya akan menahan dan mendeportasi mereka semua. Pernyataan ini mencerminkan tensi politik imigrasi yang kian memanas menjelang pemilu berikutnya, di mana isu suaka menjadi medan pertarungan utama antara Partai Buruh, Konservatif, dan Reform UK.
Home Office membela langkah tersebut dengan alasan efisiensi. Menurut juru bicaranya, pemerintah tengah mendistribusikan akomodasi pencari suaka secara lebih adil, menutup semua hotel khusus pencari suaka, dan beralih ke lokasi alternatif seperti bekas pangkalan militer. Fasilitas dirancang mandiri dengan keamanan 24 jam dan pengawasan CCTV untuk menekan dampak ke masyarakat sekitar. Klaim penghematan lebih dari ยฃ1 miliar sejak pemilu menjadi kartu andalan pemerintah.
Namun secara hukum, persetujuan ini belum final. Gugatan ke Pengadilan Tinggi masih terbuka dalam enam pekan ke depan, meski pemerintah menegaskan bahwa gugatan hanya bisa diajukan atas dasar cacat hukum, bukan untuk meninjau ulang kelayakan perencanaan. Bagi warga Piddington, jalur hukum menjadi harapan terakhir untuk membatalkan proyek yang mereka nilai dipaksakan.
Keputusan ini juga menjadi cermin bagaimana negara-negara Eropa, termasuk Inggris, bergulat dengan lonjakan permintaan suaka di tengah keterbatasan anggaran dan tekanan politik. Bila model bekas pangkalan militer ini terbukti efektif, pemerintah mungkin akan memperluasnya ke lokasi lain. Namun jika gugatan berhasil atau resistensi lokal membesar, pendekatan ini bisa menjadi bumerang politik bagi Partai Buruh. Pertanyaannya kini: akankah pemerintah bertahan dengan strategi akomodasi massal, atau mencari kompromi yang lebih diterima publik?



