LPSK Siap Lindungi Justice Collaborator di Kasus Penyadapan Prabowo, Delapan Saksi Sudah Mengantre
Baca dalam 60 detik
- LPSK menyatakan belum menerima satu pun permohonan perlindungan dari pihak berstatus justice collaborator dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
- Delapan orang telah mengajukan perlindungan, seluruhnya berstatus saksi, sementara empat jenderal aktif sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
- Peluang perlindungan bagi justice collaborator tetap terbuka, namun LPSK menegaskan prosesnya menunggu dinamika penyidikan dan penilaian atas tingkat ancaman.

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan pintu perlindungan bagi justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto masih terbuka. Namun hingga Kamis (12/11), belum ada satu pun pihak yang mengajukan diri dengan status saksi pelaku tersebut, meski perkara ini telah menyeret nama eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi lain.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengungkapkan bahwa delapan permohonan perlindungan yang telah diterima semuanya berasal dari saksi. "Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/11).
Angka delapan itu sendiri bertambah dua dari sebelumnya. Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin, di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11), membenarkan adanya penambahan tersebut. "Intinya sudah ada penambahan dua dari enam (yang terakhir), sudah, itu aja," kata Wawan singkat.
Meski belum ada pengajuan JC, LPSK menegaskan tidak menutup kemungkinan menerima permohonan dengan status berbeda seiring perkembangan penanganan perkara. Saat ini, lembaga tersebut masih menelaah kedelapan permohonan yang masuk, termasuk berkoordinasi dengan penyidik untuk mendalami kebutuhan perlindungan para pemohon.
Dalam proses penelaahan, LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari signifikansi keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, hingga situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Pertimbangan itu mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
"Kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara, termasuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya permohonan perlindungan dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda," ujar Sri Suparyati.
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang kemudian menyeret empat jenderal aktif sebagai tersangka. Selain Listyo Sigit, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka. Ketiganya selain Slamet telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Penetapan tersangka terhadap sejumlah perwira tinggi menunjukkan bahwa kasus ini tidak berhenti pada level bawah. Publik kini menanti apakah penyidikan akan mengarah pada aktor intelektual di balik penyadapan, atau justru berhenti di lingkaran perwira yang telah ditetapkan. Kehadiran justice collaborator kerap menjadi kunci dalam membongkar kejahatan terorganisir, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum.
Dalam konteks perlindungan saksi, LPSK memiliki peran strategis untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa intimidasi. Namun, keputusan memberikan perlindungan kepada JC tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Lembaga itu harus menilai apakah keterangan yang akan diberikan memiliki bobot signifikan dan apakah pemohon menghadapi ancaman nyata.
Hingga kini, belum ada indikasi bahwa salah satu dari delapan saksi akan beralih status menjadi JC. Jika itu terjadi, LPSK memastikan akan memprosesnya sesuai prosedur, termasuk berkoordinasi dengan penyidik dan mempertimbangkan tingkat risiko. Langkah tersebut menjadi penting di tengah sorotan publik terhadap transparansi penanganan perkara yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Ke depan, dua hal yang layak dicermati: pertama, apakah penyidik akan mendorong munculnya justice collaborator untuk mengungkap jaringan penyadapan secara lebih luas; kedua, seberapa cepat LPSK memutuskan delapan permohonan yang telah masuk. Tanpa kepastian perlindungan, saksi berpotensi enggan memberikan keterangan, dan kasus ini bisa kehilangan momentum untuk diusut tuntas.



