Pramono Tegaskan Pohon Keropos Boleh Ditebang, tapi Wajib Kantongi Izin Dinas Pertamanan
Baca dalam 60 detik
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka jalan bagi penebangan pohon ber kondisi rapuh asalkan ada restu Dinas Pertamanan.
- Langkah ini diambil sebagai antisipasi musim hujan yang meningkatkan risiko tumbangnya pohon di ruang publik.
- Warga diminta tidak main hakim sendiri, sementara pemerintah berjanji menanam pengganti di Ruang Terbuka Hijau.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pohon yang sudah keropos dan rawan tumbang tetap bisa ditebang, namun prosesnya tidak boleh dilakukan sembarangan. Ia menegaskan bahwa izin dari Dinas Pertamanan menjadi syarat mutlak sebelum penebangan dilakukan, terutama menjelang musim hujan yang meningkatkan risiko pohon tumbang.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas laporan warga mengenai penebangan pohon di Jalan Pejaten Raya No. 48, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pramono mengaku telah menerima banyak laporan tentang pohon dengan kondisi keropos hingga 50 persen yang berpotensi membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar.
"Pohon-pohon yang sudah keropos seperti itu diizinkan untuk ditebang karena sebentar lagi kita akan memasuki musim hujan," ujar Pramono di Jakarta Timur, Jumat (13/11). Ia menambahkan bahwa tindakan preventif ini penting untuk mencegah korban jiwa akibat pohon tumbang.
Kasus ini mencuat setelah akun media sosial melaporkan penebangan pohon di lokasi tersebut. Tidak hanya soal penebangan, akun itu juga mengadukan hilangnya trotoar dan penutupan drainase di jalan yang sama. Namun, akun resmi Kecamatan Pasar Minggu membantah adanya pelanggaran prosedur. Menurut keterangan @kec_pasarminggu, pohon yang ditebang telah diperiksa dan terbukti dalam kondisi rapuh sehingga berpotensi membahayakan masyarakat.
"Pohon yang ditebang tersebut setelah dicek ternyata kondisi rapuh dan rawan tumbang sehingga berpotensi membahayakan untuk masyarakat," tulis akun @kec_pasarminggu, Jumat (13/11).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa penebangan pohon bukan tanpa konsekuensi. Setiap pohon yang ditebang harus diganti dengan penanaman baru di Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Pasar Minggu. Langkah ini untuk menjaga keseimbangan lingkungan meskipun ada tindakan preventif terhadap pohon berisiko.
Meski demikian, kebijakan ini menyisakan pertanyaan tentang pengawasan dan transparansi. Warga berhak mengetahui kriteria pasti pohon yang boleh ditebang, serta memastikan bahwa izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain. Pramono sendiri mengakui bahwa laporan tentang pohon keropos cukup banyak, yang menunjukkan perlunya pendataan dan pemetaan pohon rawan tumbang di seluruh Jakarta.
Ke depan, Dinas Pertamanan DKI Jakarta perlu memperkuat sistem verifikasi dan melibatkan partisipasi warga dalam pengawasan. Musim hujan yang semakin dekat menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan keselamatan publik dengan pelestarian lingkungan. Apakah penebangan pohon keropos akan menjadi solusi jangka pendek, atau justru membuka celah alih fungsi ruang hijau? Pengawasan ketat menjadi kuncinya.



