Surat Penolakan Home Office Inggris Salah Negara: Nenek Buta Nigeria Diminta Berobat ke India
Baca dalam 60 detik
- Seorang pensiunan Nigeria berusia 67 tahun yang buta dan telah tinggal di Inggris selama 26 tahun ditolak permohonan izin tinggal permanen karena dianggap bisa berobat ke India.
- Aturan permukiman baru yang diumumkan Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood memperpanjang masa tunggu bagi migran lanjut usia, sehingga banyak yang berisiko meninggal sebelum memenuhi syarat.
- Kasus ini memicu kritik keras dari organisasi hak migran yang menilai kebijakan tersebut kejam dan kontraproduktif, sementara Home Office berjanji menerbitkan surat perbaikan.

Seorang perempuan Nigeria berusia 67 tahun yang telah menetap di Inggris selama 26 tahun menghadapi kenyataan pahit: pemerintah Inggris menolak permohonan izin tinggal permanennya dan menyarankan ia berobat ke India—negara yang belum pernah ia kunjungi. Perempuan yang dikenal sebagai Comfort itu buta akibat glaukoma akut yang menyerangnya tak lama setelah tiba di Inggris pada 2000.
Kasus ini mencuat di tengah penerapan aturan permukiman baru yang diumumkan Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood pekan ini. Aturan tersebut memperpanjang masa tunggu bagi migran yang ingin mendapatkan status tinggal permanen (indefinite leave to remain/ILR). Bagi Comfort, yang sebelumnya dijadwalkan memperoleh ILR setelah 10 tahun perpanjangan visa, ia kini kemungkinan harus menunggu hingga dua dekade lagi—atau saat usianya menginjak 80-an.
Pengacara dari Refugee and Migrant Justice (RMJ) sebenarnya telah mengajukan permohonan percepatan ILR dengan alasan usia dan disabilitas, memanfaatkan ketentuan khusus untuk kasus luar biasa. Namun Home Office menolak. Dalam surat penolakan, tertulis bahwa Comfort dapat kembali ke Nigeria karena di sana tersedia layanan untuk tuna netra. Ironisnya, paragraf penutup surat justru menyebut: “Keadaan Anda tidak begitu parah atau kekurangan potensi pengobatan di India sehingga layak mendapatkan izin tinggal permanen.”
Kebijakan ini memicu kekhawatiran luas di kalangan organisasi hak migran. Mereka menilai perpanjangan masa tunggu—yang bagi sebagian orang meningkat hingga enam kali lipat—tidak manusiawi, terutama bagi migran lanjut usia yang rentan. Direktur kampanye Migrant and Refugee Justice, Nick Beales, menyatakan bahwa Comfort sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk tinggal dan tidak ada kepentingan publik yang mengharuskan ia terus memperpanjang visa.
“Alih-alih memandang kelompok rentan ini sebagai manusia, pemerintah justru terobsesi untuk tampil tegas. Rencana Shabana Mahmood menggandakan jalur permukiman jelas akan memperburuk masalah, terlebih pembuat keputusannya bahkan tidak bisa membedakan India dan Nigeria,” kata Beales.
Ia juga menyoroti data pemerintah yang menunjukkan bahwa orang berusia di atas 80 tahun masih mengajukan permohonan masuk jalur permukiman. Menurut Beales, kecil kemungkinan mereka bertahan hidup dalam periode tunggu 10 tahun, apalagi 20 tahun. “Pemerintah harus mengakui bahwa model ‘earned settlement’ ini kejam dan kontraproduktif, lalu membatalkan rencana tersebut,” tegasnya.
Home Office sendiri menyatakan sedang melakukan tindakan korektif dengan menerbitkan surat baru bagi Comfort. Juru bicara departemen tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak mengomentari kasus individu, namun semua permohonan izin tinggal dipertimbangkan secara cermat sesuai aturan dan bukti yang diajukan.
Kendati demikian, kasus Comfort hanyalah puncak gunung es. Data yang dihimpun RMJ mengungkap bahwa banyak pensiunan yang mengajukan permukiman berisiko meninggal sebelum memenuhi persyaratan baru. Seorang perempuan asal Pakistan berusia 103 tahun, misalnya, baru akan eligible pada usia 123 tahun. Sementara itu, bagi Comfort, ia hanya berharap Home Office berbelas kasih dan memberinya ILR sekarang. “Saya tidak tahu mengapa Home Office mengatakan saya bisa kembali ke India. Itu negara yang belum pernah saya kunjungi dan tidak ada kaitan dengan saya,” ujarnya.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah Inggris dalam menyeimbangkan kebijakan imigrasi yang ketat dengan nilai kemanusiaan. Jika aturan baru tetap diberlakukan tanpa pengecualian yang memadai, gelombang kritik dari masyarakat sipil diprediksi akan terus meningkat. Akankah Home Office meninjau ulang kebijakan yang dinilai diskriminatif ini, atau justru bertahan demi citra politik?



