Hampir Sejuta Anak Inggris Putus Sekolah, Pemerintah Hadapi Tekanan Reformasi Pendidikan
Baca dalam 60 detik
- Hampir satu juta remaja Inggris masuk kategori NEET (tidak bekerja, tidak sekolah, tidak pelatihan), dengan ketidakhadiran kronis sebagai pemicu utama.
- Data pemerintah menunjukkan sepertiga siswa yang sering absen di Year 10-11 berakhir NEET, dibandingkan hanya 10% yang tidak absen.
- Pemerintah diperkirakan menerima rekomendasi Milburn Review dan akan mengumumkan langkah konkret minggu ini, sementara oposisi saling lempar tanggung jawab.

Krisis pendidikan di Inggris semakin nyata: hampir satu juta anak muda usia 16-24 tahun tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan (NEET). Perdana Menteri Keir Starmer menghadapi tekanan untuk menuntaskan masalah ini, dengan fokus pada tingginya angka ketidakhadiran siswa di sekolah menengah.
Milburn Review, yang dipimpin mantan menteri kabinet Labour Alan Milburn, tengah menyusun rekomendasi untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah meyakini sekitar sepertiga siswa yang absen secara persisten di Year 10 dan 11 (usia 14-16 tahun) akan menjadi NEET, dibandingkan hanya 10% dari mereka yang tidak absen. Angka ketidakhadiran persisten hampir dua kali lipat antara Year 7 dan Year 9, mencapai sekitar satu dari empat anak pada Year 9.
Kisah Eva (13 tahun) dan Mali (18 tahun) menjadi ilustrasi nyata. Eva tidak masuk sekolah selama 15 bulan hingga September lalu, sementara Mali berhenti sekolah tiga tahun lalu saat duduk di Year 10. Keduanya mengungkapkan kesulitan yang kompleks, mulai dari masalah kesehatan mental hingga kurangnya dukungan pasca-pandemi.
Partai Labour menuding reformasi pendidikan era Konservatif selama 15 tahun terakhir hanya menguntungkan siswa berprestasi tinggi, sementara yang lain terjebak dalam "lingkaran kegagalan tanpa akhir". Juru bicara pemerintah menegaskan, "Ketika anak merasa diterima di sekolah, mereka akan hadir, dan ketika hadir, mereka akan berprestasi." Menteri Pendidikan Lucy Powell disebut sedang mendorong reformasi ambisius untuk meningkatkan kehadiran dan intervensi dini.
Liberal Democrats juga menyalahkan Konservatif. Juru bicara pendidikan Munira Wilson mengatakan, "Konservatif gagal memberikan dukungan yang dibutuhkan setelah lockdown, dan kurangnya investasi dalam pemulihan selama bertahun-tahun kini terlihat dari meningkatnya angka masalah kesehatan mental." Ia menambahkan, "Setiap anak muda harus merasa memiliki tempat."
Konservatif membalas keras. Menteri Pendidikan Bayangan Laura Trott menegaskan, "Kita tidak boleh menyerah pada anak mana pun. Setiap hari seorang anak absen akan merugikan mereka. Sekolah telah melakukan kerja keras untuk menurunkan angka absensi. Anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus atau yang kesulitan meninggalkan rumah memerlukan dukungan spesialis, bahkan sekolah khusus." Ia menambahkan, "Standar akademik yang tinggi mengangkat semua orang. Tidak benar jika dikatakan tidak semua anak mampu mencapai hasil akademik yang baik. Terlalu banyak matematika dan bahasa Inggris bukan penyebab NEET."
Mantan menteri kabinet Konservatif Suella Braverman, kini juru bicara pendidikan Reform UK, menyoroti pentingnya budaya sekolah. "Sebagai salah satu pendiri dan ketua sekolah negeri unggulan dengan proporsi siswa penerima makan siang gratis yang tinggi namun tingkat absensi di bawah rata-rata, jelas bahwa budaya dan pengajaran di sekolah dapat membuat perbedaan besar," ujarnya. Ia juga menekankan perlunya "keterlibatan orang tua yang lebih besar" dan "budaya kegigihan".
Pemerintah diperkirakan akan menerima garis besar laporan Milburn dan merespons secara rinci dalam sebulan ke depan. Menteri Pendidikan Lucy Powell dijadwalkan mengumumkan langkah yang relevan dengan kasus Eva, Mali, dan anak-anak lain seperti mereka pada akhir pekan ini.
Pertanyaan mendasar pun muncul: di mana letak tanggung jawab? Pada individu, orang tua, aturan pandemi, sekolah, atau penyediaan layanan kesehatan mental? Jawabannya mungkin kombinasi dari semuanya. Yang jelas, tanpa intervensi tepat, hampir sejuta anak muda Inggris berisiko kehilangan masa depan mereka. Akankah pemerintah mampu menerjemahkan janji menjadi tindakan nyata?



