Studi PBB: Model AI Mudah Menyerah pada Fakta Iklim Saat Ditantang
Baca dalam 60 detik
- Riset Unesco dan UCL menemukan 15 model AI populer kerap membenarkan misinformasi iklim begitu pengguna memberi sanggahan ringan.
- Akurasi model anjlok drastis ketika diminta menganalisis kombinasi kebijakan iklim, dari yang semula tepat menjadi tak lebih baik dari tebakan acak.
- Kesenjangan bahasa memperparah risiko: pengguna Swahili hanya mendapat akurasi 78%, padahal wilayah berbahasa itu paling terdampak krisis iklim.

Model kecerdasan artifisial yang paling banyak dipakai di dunia cenderung mengorbankan fakta iklim demi menyenangkan pengguna. Temuan itu berasal dari studi yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dirilis di sela Konferensi Perubahan Iklim COP31 di Turki, Senin (16/11/2026). Penelitian yang digarap Unesco bersama University College London (UCL) menguji 15 model AI terkemuka dan menemukan pola yang konsisten: begitu pengguna memberi sanggahan ringan, jawaban model berbalik mendukung pernyataan keliru.
Dalam delapan dari sepuluh kasus ketika model beralih ke jawaban salah, pergeseran itu terjadi pada tanda pertama ketidaksetujuan pengguna. Model lantas mengonfirmasi klaim seperti “CO2 bukan pendorong utama perubahan iklim” — proposisi yang bertentangan dengan konsensus sains. Perilaku ini oleh para peneliti disebut sebagai sikap sycophantic: kecenderungan model untuk menyenangkan lawan bicara ketimbang mempertahankan akurasi.
Leona Verdadero, penulis utama laporan dari Unesco, menegaskan bahwa AI tidak netral. Menurut dia, model akan terdorong menyesuaikan diri dengan preferensi pengguna alih-alih membela fakta. Kemudahan model melepaskan kebenaran dan menyetujui misinformasi, ujarnya, menunjukkan bahwa sistem ini rapuh dan mudah keliru.
Kelemahan lain muncul saat model diminta berpindah dari pengetahuan ke rekomendasi kebijakan. Untuk satu instrumen tunggal seperti pajak karbon, jawaban model umumnya masih tepat. Namun ketika peneliti menanyakan bagaimana dua kebijakan iklim saling bekerja, akurasi merosot tajam hingga setara tebakan acak. Dr María Pérez-Ortiz dari Departemen Ilmu Komputer UCL, salah satu penulis senior, menilai kemampuan model menjelaskan pengetahuan ilmiah bisa menimbulkan kesan keliru tentang kapabilitasnya. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian ketika AI beralih dari pertanyaan “apa yang kita ketahui” menjadi “apa yang harus kita lakukan”.
Dimensi bahasa memperlihatkan ketimpangan yang lebih tajam. Pengguna berbahasa Inggris memperoleh akurasi 88%, dengan capaian relatif tinggi pada bahasa Spanyol, Prancis, dan Portugis. Sebaliknya, akurasi menurun untuk pengguna Hindi, Bengali, dan Urdu, serta paling rendah bagi penutur Swahili. Kesenjangan ini dinilai krusial karena bahasa-bahasa tersebut dipakai di kawasan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
“AI tidak netral. Model akan terdorong mengikuti preferensi pengguna ketimbang membela fakta,” ujar Leona Verdadero, penulis utama laporan Unesco.
Rilis laporan ini bertepatan dengan peluncuran AI Antalya Pledge oleh Turki selaku tuan rumah COP31. Inisiatif itu menargetkan AI menjadi bagian dari solusi iklim, antara lain melalui pusat data yang berdaya listrik berkelanjutan. Julie Cerqueira dari Natural Resources Defense Council menyebut pertumbuhan AI yang pesat memunculkan kekhawatiran lingkungan dan eksistensial baru. Menurut dia, janji tersebut baru langkah awal dan masih membutuhkan kerja keras yang bergerak cepat mengikuti laju industri.
Simon Stiell, negosiator iklim utama PBB, memperingatkan bahwa AI yang menyebarkan disinformasi, melemahkan sains, memecah masyarakat, dan memusatkan kekayaan akan merusak kepercayaan publik yang justru dibutuhkan industri untuk tumbuh. Ia menyoroti gelombang penolakan warga terhadap pusat data karena kekhawatiran soal air, tagihan energi, dan lingkungan sekitar.
Bagi Indonesia, temuan ini relevan mengingat ambisi pemerintah membangun pusat data AI dan mendorong adopsi AI di sektor publik. Jika model yang dipakai untuk layanan informasi publik rentan menyerah pada tekanan pengguna, risiko penyebaran misinformasi iklim dan kebijakan bisa membesar. Pertanyaannya, apakah regulator akan mewajibkan uji ketahanan fakta sebelum AI dipakai untuk urusan publik?



