Saksi Ungkap Tiga Rekening Nominee di Pusaran Korupsi Izin WNA Silmy Karim
Baca dalam 60 detik
- Seorang saksi mengaku diperintahkan atasannya agar tidak memakai rekening pribadi untuk menampung setoran dari biro jasa.
- Dana yang terkumpul dilaporkan tiap Jumat dengan nilai fluktuatif Rp20–40 juta, sementara saksi menerima jatah mingguan.
- Dakwaan terhadap Silmy Karim mencakup pemerasan Rp168,9 miliar serta gratifikasi tunai dan saham bernilai puluhan miliar.

Praktik penampungan uang tak resmi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Direktorat Jenderal Imigrasi kembali tersibak di Pengadilan Tipikor Jakarta. Yohanes Sri Winarto, anggota Tim Izin Tinggal Tetap Subdirektorat Izin Tinggal periode 2018–2025, mengaku membuat tiga rekening nominee untuk menampung setoran dari biro jasa. Pengakuan itu muncul saat ia dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Selasa (17/11).
Jaksa penuntut umum (JPU) semula menggali skema pembayaran tambahan Rp1 juta hingga Rp2 juta per permohonan yang mengalir dari biro jasa ke Ditjen Imigrasi. Yohanes menjelaskan bahwa setelah pandemi Covid-19, modus pembayaran beralih ke transfer bank. Namun, ia menegaskan dana itu tidak masuk ke rekening atas namanya sendiri. “Pimpinan saya hanya bilang ‘Pak Yu jangan pakai nama Pak Yu’,” ujarnya menirukan instruksi atasan, yang menurutnya cukup sampai di situ tanpa penjelasan lebih lanjut.
Rekening yang dipakai bukan satu, melainkan tiga. Yohanes meminjam nama istrinya, adik istrinya, dan seorang tenaga honorer di kementerian tersebut. Ia mengklaim istrinya tidak mengetahui namanya dipakai untuk menampung aliran uang dari biro jasa. Praktik ini berlangsung rutin: setiap Jumat, dana ditarik dan dilaporkan. Nilainya berfluktuasi mengikuti ramai atau sepinya permohonan, yakni sekitar Rp20 juta hingga Rp40 juta per pekan. Dari jumlah itu, Yohanes mengaku menerima bagian Rp1,5 juta sampai Rp2 juta setiap minggu.
“Kalau kondisi ramai, sekitar Rp40 juta kami laporkan. Kalau sedang turun, mungkin Rp20 sampai Rp25 juta,” kata Yohanes di ruang sidang.
Pengakuan tersebut memperkuat dugaan bahwa pungutan liar di layanan izin tinggal WNA bukan sekadar inisiatif oknum di lapangan, melainkan bagian dari skema yang terorganisasi. Instruksi untuk menghindari rekening pribadi menunjukkan adanya kesadaran akan risiko pelacakan oleh aparat penegak hukum. Pola rekening nominee—meminjam identitas pihak lain—juga menyulitkan audit internal maupun investigasi transaksi keuangan.
Dalam dakwaan, Silmy tidak berdiri sendiri. Ia diduga berkolaborasi dengan Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji; Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi; serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah. Masing-masing menghadapi penuntutan terpisah. Jaringan ini menyorot persoalan tata kelola di tubuh imigrasi, terutama lemahnya pengawasan atas transaksi keuangan yang melibatkan biro jasa.
Bagi publik, kasus ini bukan sekadar perkara korupsi pejabat. Layanan izin tinggal WNA menyangkut iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia. Ketika biaya tak resmi menjadi bagian dari proses, daya saing layanan publik tergerus dan risiko hukum bagi pelaku usaha asing meningkat. Transparansi pungutan serta digitalisasi pembayaran menjadi prasyarat jika pemerintah ingin membersihkan citra layanan keimigrasian.
Persidangan masih akan bergulir dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Pertanyaannya, sejauh mana jaksa mampu membuktikan aliran dana ke para terdakwa di luar rekening nominee yang telah diakui? Tanpa penelusuran tuntas, praktik serupa berpotensi kembali muncul dengan modus yang lebih rapi.



