Wamen PPPA Tolak Rekonsiliasi Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang: Tidak Ada Damai untuk Kekerasan Seksual
Baca dalam 60 detik
- Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menegaskan kasus dugaan pemerkosaan oleh Bupati Kupang tidak bisa diselesaikan lewat perdamaian karena UU TPKS melarangnya.
- Pemerintah mengingatkan pemerkosaan bukan delik aduan, sehingga pencabutan laporan tidak menghentikan proses hukum.
- Bupati Yosef Lede mangkir dari panggilan penyidik dan baru akan diperiksa pada Sabtu (21/11).

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan menegaskan bahwa kasus dugaan pemerkosaan yang menjerat Bupati Kupang, Yosef Lede, tidak dapat diselesaikan melalui jalur damai. Pernyataan ini merespons kemungkinan upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban yang mencuat di tengah proses hukum.
"Saya katakan dengan tegas, tidak ada kata damai untuk kekerasan seksual," ujar Veronica kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/11). Ia merujuk pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menyatakan perkara kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan di luar pengadilan, kecuali pelakunya anak di bawah umur.
Veronica juga menyoroti Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yakni UU Nomor 20 Tahun 2025, yang mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual dari mekanisme keadilan restoratif. "Jadi tidak ada ruang untuk mediasi, rekonsiliasi, atau damai dalam bentuk apa pun," tegasnya.
Lebih lanjut, Veronica menekankan bahwa pemerkosaan bukanlah delik aduan. Artinya, meskipun korban ditekan untuk mencabut laporan, penyidik tetap dapat melanjutkan perkara. Ia juga memperingatkan pihak-pihak yang mencoba merintangi proses hukum agar tidak main-main. "Pasal 19 UU TPKS mengancam pidana penjara sampai lima tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja merintangi proses hukum perkara kekerasan seksual, baik langsung maupun tidak langsung," ungkapnya.
Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berinisial RWM (21) ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 12 November 2026. Laporan teregistrasi dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Peristiwa diduga terjadi pada Rabu (11/11) malam di Rumah Dinas Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. Korban mengaku mendatangi rumah dinas karena dijanjikan pekerjaan di salah satu perusahaan daerah Kabupaten Kupang.
Hingga kini, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT masih mendalami kasus tersebut. Bupati Yosef Lede sendiri sempat menyatakan menghormati proses hukum. "Terhadap laporan ke Polda (NTT) sebagai orang yang taat hukum kita menghormati laporan itu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (14/11). Ia juga berjanji akan hadir jika dipanggil penyidik.
Namun, janji itu tak ditepati. Pada pemeriksaan yang dijadwalkan Rabu (18/11), Yosef tidak hadir. Melalui kuasa hukumnya, ia meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang pada Sabtu (21/11).
"Tidak ada ruang untuk mediasi, rekonsiliasi, atau damai dalam bentuk apa pun." โ Veronica Tan, Wamen PPPA
Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan UU TPKS di daerah. Publik akan mencermati apakah penyidik konsisten menolak segala bentuk tekanan terhadap korban, termasuk potensi kesepakatan damai yang sering muncul dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat. Kementerian PPPA sendiri menegaskan akan mengawal proses hukum hingga tuntas.
Dengan jadwal pemeriksaan ulang pada 21 November, publik menanti apakah Bupati Yosef Lede benar-benar memenuhi panggilan penyidik. Jika kembali mangkir, penyidik memiliki dasar untuk melakukan upaya paksa. Yang lebih penting, apakah korban mendapat perlindungan penuh dari segala bentuk intimidasi?



