Duta Palma Dituntut Rp81,8 Triliun, Kejaksaan Ingin Bubarkan Tujuh Korporasi Sawit Ilegal
Baca dalam 60 detik
- Jaksa menuntut tujuh perusahaan sawit milik Surya Darmadi membayar denda total Rp700 miliar plus uang pengganti Rp81,1 triliun.
- Tuntutan mencakup pembubaran korporasi dan pidana kurungan pengganti jika aset tidak mencukupi.
- Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum korporasi di sektor sawit yang selama ini rawan konflik agraria.

Kejaksaan menuntut Duta Palma Group beserta tujuh perusahaan di bawah kendali Surya Darmadi untuk membayar denda dan uang pengganti senilai total Rp81,8 triliun. Angka itu muncul dalam sidang tuntutan perkara korupsi dan pencucian uang terkait operasi kebun kelapa sawit ilegal di Indragiri Hulu, Riau, yang berlangsung sejak 2004 hingga 2022. Tuntutan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum korporasi di Indonesia, dan langsung memantik pertanyaan tentang sejauh mana negara mampu mengeksekusi putusan terhadap konglomerasi sawit.
Jaksa Penuntut Umum menilai ketujuh korporasi—PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific—terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan perekonomian nasional. Masing-masing didenda Rp100 miliar, sehingga total denda mencapai Rp700 miliar. Selain itu, mereka diwajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara yang totalnya mencapai Rp81,1 triliun.
Yang membedakan tuntutan ini dari perkara korupsi korporasi biasa adalah permintaan pembubaran seluruh entitas. Jaksa menegaskan, perbuatan para terdakwa tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menjamin kebutuhan pangan. Dalam pertimbangan memberatkan, jaksa menyoroti durasi pelanggaran yang panjang serta keresahan sosial yang timbul di masyarakat. Sementara itu, hal yang meringankan adalah para korporasi belum pernah dihukum sebelumnya.
Rincian uang pengganti memperlihatkan pola kerugian yang masif. PT Palma Satu, misalnya, dituntut membayar kerugian keuangan negara Rp1,4 triliun plus USD3,28 juta (setara Rp59,9 miliar) dan kerugian perekonomian negara Rp19,9 triliun. PT Kencana Amal Tani menanggung beban terbesar: Rp2,46 triliun, USD2,46 juta (Rp45 miliar), dan Rp18,2 triliun. Sementara PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari masing-masing menghadapi tuntutan miliaran hingga triliunan rupiah. Total keseluruhan angka tersebut menunjukkan betapa besar nilai ekonomi yang hilang akibat operasi kebun ilegal selama hampir dua dekade.
"Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi," ujar jaksa dalam sidang, Kamis (19/11), sebagaimana dikutip detikcom.
Dari kacamata kebijakan, tuntutan ini bersinggungan dengan upaya pemerintah membereskan tata kelola sawit nasional. Selama ini, sektor sawit menjadi penyumbang devisa terbesar, tetapi juga menyimpan persoalan struktural: tumpang tindih izin, okupasi lahan tanpa hak, dan lemahnya pengawasan. Kasus Duta Palma bukan yang pertama, namun skalanya yang raksasa menjadikannya tolok ukur. Jika pengadilan mengabulkan tuntutan, negara memiliki preseden untuk menindak korporasi lain yang beroperasi di luar koridor hukum. Sebaliknya, jika tuntutan dipangkas atau eksekusinya macet, sinyal yang terkirim adalah bahwa kejahatan korporasi di sektor komoditas masih bisa dinegosiasikan.
Yang juga krusial adalah kemampuan negara mengeksekusi. Pembayaran uang pengganti sebesar Rp81 triliun tidak serta-merta mudah direalisasikan, terutama jika aset terkonsentrasi dalam bentuk saham dan tanah yang nilainya fluktuatif. Jaksa telah mengantisipasi dengan pidana kurungan pengganti, tetapi efektivitasnya bergantung pada integritas proses eksekusi. Publik akan mencermati apakah putusan nanti benar-benar dijalankan atau kembali menjadi catatan hitam penegakan hukum.
Ke depan, perkara ini akan diuji di meja hijau. Pertanyaannya, apakah hakim akan mengikuti tuntutan jaksa secara utuh, atau justru mereduksinya dengan alasan proporsionalitas? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya menentukan nasib Duta Palma, tetapi juga arah kebijakan antikorupsi di sektor sumber daya alam yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.



