Google Tolak Perintah Pemerintah Inggris, Video Russell Brand dari Penjara Tetap Tayang
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Andy Burnham meminta platform media sosial menurunkan video pesan dari Russell Brand yang dipenjara, tetapi Google menolak dengan alasan tidak melanggar aturan.
- Kasus ini memicu perdebatan tentang batas kekuasaan pemerintah terhadap platform digital dan efektivitas Online Safety Act dalam melindungi korban.
- Pemerintah Inggris tengah menyelidiki apakah Brand melanggar aturan penjara, sementara regulator Ofcom dinilai belum memiliki kewenangan memaksa penghapusan konten.

Pemerintah Inggris berada di tengah badai kontroversi setelah raksasa teknologi Google menolak permintaan untuk menghapus video yang menampilkan pesan dari komedian Russell Brand, yang saat ini menjalani hukuman penjara atas kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual. Perdana Menteri Andy Burnham pun angkat bicara, menyerukan agar perusahaan media sosial “menunjukkan kesopanan” dengan menurunkan konten tersebut.
Brand dijatuhi hukuman 10,5 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas satu tuduhan pemerkosaan dan tiga tuduhan kekerasan seksual. Video yang diunggah istrinya, Laura Brand, melalui kanal YouTube Sunday Service, memuat pernyataan Brand yang membantah semua tuduhan. Kementerian Kehakiman Inggris (MoJ) meminta penghapusan video karena dianggap menyinggung korban dan telah menjangkau audiens signifikan. Namun, Google bersikeras bahwa konten tersebut tidak melanggar pedoman komunitas mereka.
Dalam pernyataannya di Berlin usai pertemuan Coalition of the Willing, Burnham menegaskan fokus seharusnya pada korban, bukan pada pernyataan seorang narapidana. “Saya mengimbau perusahaan media sosial untuk menurunkan wawancara semacam ini. Mengapa kita masih harus mendengar dari dia? Kita tidak seharusnya, dan para korban tentu tidak boleh mendengarnya,” ujarnya. Meski demikian, ia enggan langsung mendesak perubahan undang-undang, dan lebih memilih menekankan tanggung jawab moral platform.
Penolakan Google memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah dapat mengintervensi platform digital. Menteri Perlindungan, Jess Phillips, menilai pemerintah “tidak memiliki kekuatan untuk memaksa” penghapusan video. “Ini bergantung pada YouTube untuk melakukan hal yang benar, dan itu membuka diskusi lebih luas tentang apakah kode Ofcom dalam Online Safety Act benar-benar melindungi perempuan,” katanya kepada BBC Radio 4. Phillips bahkan menyebut Brand sebagai “narsisis absolut” dan memperkirakan pemerintah mungkin akan mempertimbangkan undang-undang keamanan online kedua untuk menutup celah regulasi.
Namun, sumber BBC menyatakan belum ada rencana baru untuk merevisi legislasi sebagai respons langsung atas kasus ini. Di sisi lain, Pemimpin Konservatif Kemi Badenoch menolak campur tangan pemerintah secara langsung. “YouTube adalah platform swasta, dan menuntut penghapusan konten tanpa memeriksa apakah ada pelanggaran hukum bukanlah titik awal yang tepat,” tegasnya. Pandangan ini diperkuat oleh Connie Shaw dari Free Speech Union yang memperingatkan bahwa tindakan pemerintah berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi kebebasan berbicara.
Kasus ini juga menyoroti celah pengawasan terhadap narapidana yang memiliki pengaruh besar di media sosial. Layanan Penjara Inggris dan Wales tengah menyelidiki apakah Brand melanggar aturan penjara, yang melarang narapidana membuat pernyataan yang meresahkan korban. Menteri Kehakiman Alex Norris menyatakan kasus ini “sedang diselidiki secara urgent” dan berjanji tindakan akan diambil jika terbukti ada pelanggaran. Hukuman potensial mencakup larangan sementara penggunaan telepon atau pemantauan panggilan secara langsung.
“Jika kita ingin melindungi kebebasan berbicara semua orang, kita harus melindungi kebebasan berbicara bahkan dari orang-orang yang paling tercela,” ujar Connie Shaw dari Free Speech Union.
Di tengah perdebatan, Menteri Anak Josh MacAlister menunjuk pada keputusan Meta yang menonaktifkan akun Brand di Instagram, Facebook, dan WhatsApp sebagai contoh. “Standar komunitas Meta melarang akun milik atau yang dijalankan atas nama pelaku kejahatan seksual. Google seharusnya menurunkan konten ini,” katanya. Hingga berita ini diturunkan, video dan akun YouTube Brand masih dapat diakses, begitu pula akun X miliknya yang terakhir aktif pada 11 November.
Kasus ini menjadi ujian bagi efektivitas Online Safety Act Inggris yang baru berlaku, sekaligus mempertanyakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan korban. Jika pemerintah Inggris memperluas regulasi, akankah platform digital seperti Google dan X mengikuti jejak Meta, atau justru memperkuat posisi sebagai penjaga gawang konten yang independen? Dunia akan menyaksikan bagaimana demokrasi tertua di dunia ini menavigasi dilema tersebut.



