Skema Mobilitas Muda Inggris-UE Disepakati: 100.000 Visa per Tahun, Baru Efektif 2030
Baca dalam 60 detik
- London dan Brussel merampungkan kesepakatan yang memberi akses kerja, studi, dan perjalanan bagi 100.000 warga muda dari masing-masing pihak setiap tahun.
- Peluncuran program masih jauh—paling lambat Januari 2030—dengan perdebatan biaya kuliah dan kuota yang belum tuntas.
- Bagi Indonesia, skema ini berpotensi mengalihkan sebagian arus pelajar dan pekerja muda ke Eropa, meski daya tarik Inggris tetap kuat.

Inggris dan Uni Eropa resmi menandatangani kesepakatan mobilitas pemuda yang akan membuka pintu bagi 100.000 warga berusia 18–31 tahun dari masing-masing pihak untuk bekerja, belajar, atau sekadar menjelajah di wilayah mitra selama maksimal tiga tahun. Namun, skema ini tidak akan beroperasi dalam waktu dekat: pernyataan bersama kedua pihak menyebut peluncuran paling lambat Januari 2030—sebuah tenggat yang menuai kritik karena dianggap terlalu lama.
Kesepakatan ini menjadi babak baru dalam hubungan pasca-Brexit yang selama ini tegang. Sejak keluar dari UE pada 2020, Inggris kehilangan akses bebas ke pasar tunggal, termasuk program pertukaran pelajar Erasmus+. Kini, dengan skema mobilitas pemuda, London dan Brussel mencoba merajut kembali sebagian ikatan sosial-ekonomi yang terputus, meski dengan pembatasan ketat. Kuota 100.000 per tahun untuk masing-masing arah akan dialokasikan ke negara-negara anggota UE berdasarkan proporsi populasi.
Aturan mainnya cukup rigid. Peserta hanya boleh mengajukan visa untuk satu negara tujuan awal, lalu diperbolehkan pindah ke negara lain setelah 12 bulan. Total maksimal tiga negara dalam tiga tahun. Visa berlaku dua tahun dan bisa diperpanjang satu tahun. Peserta tidak berhak atas tunjangan sosial atau membawa tanggungan, serta wajib membayar biaya aplikasi dan membuktikan kemampuan finansial—meski besaran persisnya belum diumumkan. Sebagai perbandingan, skema serupa di Inggris mensyaratkan dana sekitar £2.530 dan biaya visa £340 plus surcharge kesehatan £776 per tahun.
Isu biaya kuliah menjadi duri dalam daging negosiasi. Brussel meminta agar mahasiswa UE di Inggris dikenai tarif yang sama dengan mahasiswa domestik—sebuah permintaan yang jika dipenuhi berpotensi menggerus pendapatan universitas Inggris. Sebaliknya, mahasiswa Inggris di Eropa saat ini membayar tarif non-UE yang relatif lebih murah, berkisar €1.000–€20.000 per tahun. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan pembicaraan dan menargetkan kesepakatan pada Mei 2027. Selain itu, diskusi mengenai partisipasi Inggris di Erasmus+ juga akan dilanjutkan, meski kontribusi £570 juta untuk tahun akademik 2027/28 hanya bersifat sementara.
"Peluang ini membuka cakrawala dan menciptakan persahabatan yang akan bertahan seumur hidup. Ini momen yang sangat emosional karena merekalah yang akan membentuk masa depan kita," ujar Perdana Menteri Andy Burnham dalam konferensi pers bersama pemimpin UE.
Di dalam negeri, skema ini memantik perdebatan politik. Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch menilai kebijakan tersebut tidak adil karena akan meningkatkan persaingan kerja bagi anak muda Inggris. Senada, Suella Braverman dari Partai Reform UK mempertanyakan apakah pemerintah sengaja membuka pintu bagi ratusan ribu pekerja muda Eropa—sebuah "pengkhianatan total" terhadap generasi muda. Sebaliknya, Menteri Pekerjaan dan Pensiun Pat McFadden membela diri dengan argumen bahwa negara-negara UE dengan kebebasan bergerak lebih luas justru memiliki tingkat pengangguran muda yang lebih rendah. Pemerintah Partai Buruh sendiri tengah gencar menangani kelompok NEET (tidak bekerja, tidak sekolah, tidak pelatihan), dan laporan Alan Milburn menyoroti ketergantungan berlebihan pada tenaga kerja asing selama dua dekade terakhir.
Bagi Indonesia, kesepakatan ini bukan sekadar berita Eropa. Selama ini, Inggris dan negara-negara UE menjadi tujuan populer bagi pelajar dan pekerja muda Indonesia. Dengan adanya skema baru, persaingan untuk mendapatkan visa—terutama ke Inggris—bisa semakin ketat karena kuota 100.000 juga terbuka bagi warga UE. Di sisi lain, program ini dapat menjadi alternatif bagi anak muda Indonesia yang ingin mencari pengalaman internasional, meski mereka harus bersaing dengan pemegang paspor Eropa yang memiliki akses lebih mudah. Pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan ini, terutama dampaknya terhadap arus tenaga kerja terampil dan devisa dari sektor pendidikan.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah skema ini akan benar-benar diluncurkan pada 2030 atau justru molor akibat perbedaan politik di dalam negeri Inggris. Dengan tenggat yang masih lima tahun lagi, dinamika politik—terutama jika terjadi pergantian pemerintahan—bisa mengubah arah kesepakatan. Yang jelas, Inggris dan UE sedang menguji seberapa jauh hubungan mereka dapat dipulihkan setelah perceraian Brexit, dan generasi mudalah yang menjadi taruhannya.



