Sjafrie Panggil Yusril ke Kemenhan, Revisi UU Pertahanan Negara Dikebut ke DPR 2027
Baca dalam 60 detik
- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengundang Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra membahas persiapan revisi UU Nomor 3 Tahun 2002.
- Revisi diarahkan merespons perubahan geopolitik, perang siber, kecerdasan artifisial, dan sistem senjata nirawak yang belum terakomodasi regulasi lama.
- Pembahasan di DPR direncanakan mulai awal 2027, dengan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sebagai penanggung jawab sesuai kewenangan.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memanggil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ke kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11), untuk membahas percepatan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertemuan itu menandai langkah konkret pemerintah menyiapkan naskah baru yang ditargetkan masuk ke DPR pada awal 2027.
Yusril mengaku diminta membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut. Ia menyebut UU Pertahanan yang berlaku sekarang lahir saat dirinya menjabat Menteri Kehakiman dan HAM di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Keterlibatan lintas kementerian ini dinilai penting karena pembahasan di parlemen nanti akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai pembagian tugas masing-masing.
Alasan utama revisi, menurut Yusril, adalah perubahan lingkungan strategis yang berlangsung hampir seperempat abad. Sjafrie, katanya, menyoroti kemajuan industri pertahanan global yang kini bersinggungan dengan kecerdasan artifisial, perang siber, dan moda tempur nirawak. Regulasi lama dianggap belum memiliki instrumen memadai untuk mengatur ancaman-ancaman baru tersebut.
Yusril juga menyinggung ketidakselarasan antarregulasi. UU TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah beberapa kali diubah, sementara UU Pertahanan Negara belum mengalami penyesuaian serupa. Menurut dia, kondisi itu menciptakan celah hukum ketika kebijakan pertahanan harus merespons tantangan terkini. Ia menyebut revisi sebagai keniscayaan, bukan pilihan.
"Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan," kata Yusril, menirukan arahan Sjafrie.
Selain agenda legislasi, pertemuan itu bersifat silaturahmi antara dua tokoh yang sudah lama saling mengenal. Keduanya pernah terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan masa-masa akhir pemerintahan Soeharto. Namun Yusril menegaskan tidak ada pembicaraan politik praktis, termasuk soal bakal calon wakil presiden yang konon akan disetor ke MPR. Ia menilai Sjafrie sebagai figur disiplin yang tidak membahas hal di luar kewenangannya.
Bagi publik, revisi UU Pertahanan menyimpan sejumlah pertanyaan mendasar. Sejauh mana regulasi baru akan mengatur tata kelola industri pertahanan dalam negeri, keterlibatan swasta, serta pengawasan atas teknologi otonom di medan perang? Pemerintah tampaknya ingin memastikan payung hukum tidak tertinggal dari laju teknologi militer. Namun tanpa transparansi dalam penyusunan naskah, ruang partisipasi publik bisa menyempit. DPR dan pemerintah perlu menjelaskan arah kebijakan ini sebelum RUU masuk ke meja parlemen pada 2027.



