Polda Sumbar Bongkar Sindikat Enam Situs Judi Online, 21 Tersangka Diamankan
Baca dalam 60 detik
- Kepolisian Daerah Sumatera Barat menangkap 21 orang yang diduga terlibat dalam pengelolaan enam situs judi daring di Padang, dengan omzet per situs mencapai Rp10โ100 juta.
- Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli siber yang dilakukan Subdit V Ditreskrimsus, mengidentifikasi akun palsu yang digunakan untuk mempromosikan perjudian.
- Para tersangka dijerat dengan Pasal 426 KUHP baru, menandakan keseriusan aparat dalam memberantas praktik judi online yang meresahkan masyarakat.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) berhasil membongkar jaringan sindikat yang mengoperasikan enam situs judi dalam jaringan (daring) di Kota Padang, dengan mengamankan 21 orang terduga pelaku dalam operasi yang berlangsung akhir Juli lalu.
Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan oleh Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar di berbagai platform media sosial. Tim siber menemukan indikasi kuat adanya aktivitas perjudian yang dikelola oleh akun-akun palsu. Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak berhenti pada temuan awal, melainkan langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi lokasi dan identitas para pelaku.
Menurut Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar Kompol Citra, penangkapan dilakukan pada Jumat, 24 Juli 2026, tiga hari setelah penyelidikan dimulai. Para tersangka diketahui membuat situs judi dengan domain yang berbeda dan mempromosikannya secara masif melalui media sosial dan mesin pencari. Dari keterangan sementara, masing-masing situs telah beroperasi dalam kurun waktu berbeda dan menghasilkan pendapatan bervariasi, mulai dari Rp10 juta hingga Rp100 juta per situs.
Praktik perjudian online ini menjadi perhatian serius aparat karena dinilai merugikan perekonomian masyarakat dan melanggar norma hukum. Kombes Pol Susmelawati menegaskan bahwa Polda Sumbar tidak akan menoleransi segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun siber. Langkah penindakan ini menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam memberantas aktivitas ilegal yang memanfaatkan celah digital.
Di tingkat nasional, kasus ini menambah panjang daftar pemberantasan judi online yang marak di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya melaporkan perputaran dana judi online mencapai Rp40,3 triliun pada triwulan pertama 2026. Fenomena ini tidak hanya menyeret warga biasa, tetapi juga mengindikasikan adanya jaringan terorganisir yang memanfaatkan teknologi untuk menghindari deteksi.
Polda Sumbar menerapkan Pasal 426 ayat (1) huruf a dan b juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada para tersangka. Ancaman hukuman pidana penjara yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera. Namun, pertanyaan yang mengemuka adalah seberapa efektif penegakan hukum ini mampu memutus rantai bisnis judi online yang terus bertransformasi?



