Burnham Tantang Larangan Minum Alkohol di Stadion: Diskriminasi terhadap Suporter Sepak Bola
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyebut aturan larangan minum alkohol di tribun penonton sebagai diskriminasi terhadap penggemar sepak bola.
- Asosiasi Suporter Sepak Bola (FSA) mendukung peninjauan regulasi, sementara kepolisian memperingatkan risiko peningkatan kekerasan.
- Pemerintah membuka opsi uji coba, tetapi perubahan permanen membutuhkan konsultasi luas dengan klub, suporter, dan otoritas terkait.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengecam larangan minum alkohol di tribun penonton pertandingan sepak bola pria sebagai bentuk diskriminasi. Pernyataan itu disampaikan Burnham kepada wartawan di sela kunjungan ke Markas Besar PBB di New York, dan langsung memicu debat tentang revisi undang-undang yang sudah berusia hampir empat dekade.
Regulasi yang diberlakukan sejak 1985 oleh pemerintahan Margaret Thatcher melarang konsumsi alkohol dalam jarak pandang lapangan di stadion klub Liga Utama Inggris hingga lima tingkat di bawahnya. Aturan serupa tidak diterapkan pada cabang olahraga lain seperti rugbi atau konser musik, sehingga memunculkan keluhan soal perlakuan tidak setara.
Burnham, yang merupakan penggemar berat sepak bola dan pemegang tiket musiman Everton, menegaskan pandangannya tidak berubah meski kini menjabat sebagai perdana menteri. "Saya menilai undang-undang itu berasal dari era ketika sepak bola sangat berbeda. Ada alasan kuat untuk menghapus diskriminasi ini," ujarnya. Ia menambahkan bahwa perubahan bisa dilakukan secara bertahap melalui skema uji coba.
Asosiasi Suporter Sepak Bola (FSA) menyambut baik pernyataan Burnham. Ketua FSA Tom Greatrex menilai tidak adil mengkriminalisasi penggemar yang ingin menikmati minuman sambil menonton pertandingan, terutama karena penonton di acara musik atau liga rugbi bisa melakukannya di kursi yang sama. "Banyak klub mendukung perubahan, dan kami setuju legislasi ini sudah usang," kata Greatrex.
Namun, kepolisian Inggris melalui Unit Kepolisian Sepak Bola (UKFPU) memberikan peringatan keras. Juru bicara UKFPU menyatakan bahwa pelonggaran aturan akan menimbulkan tantangan besar bagi keamanan dan ketertiban. "Cabang olahraga lain tidak menghadapi kekerasan dan perilaku kriminal dari suporter seperti yang terjadi di sepak bola, meski hanya sebagian kecil. Alkohol sering menjadi pemicu," tegasnya. Ia menilai langkah tersebut tidak bertanggung jawab tanpa kajian menyeluruh dan konsultasi dengan praktisi kepolisian.
"Saya tidak melihat bagaimana bisa adil jika suporter satu cabang olahraga diperlakukan berbeda," ujar Burnham, menegaskan komitmennya untuk meninjau ulang aturan.
Pemerintah disebut tidak menutup kemungkinan menggelar proyek percontohan untuk menguji dampak perubahan. Namun, sumber di pemerintahan menyebut setiap langkah lebih luas akan memerlukan konsultasi ekstensif dengan klub, perwakilan suporter, dan Kementerian Digital, Budaya, Media, dan Olahraga. Hingga kini, belum ada rencana resmi untuk memulai proses tersebut.
Tinjauan tata kelola sepak bola yang dipimpin penggemar pada 2021 merekomendasikan peninjauan kembali undang-undang ini. Sejak musim ini, aturan telah dilonggarkan untuk semua klub Liga Super Wanita (WSL) yang diizinkan menawarkan alkohol di tribun setelah dua musim uji coba yang dinilai berhasil. Sementara itu, Skotlandia masih memberlakukan larangan lebih ketat sejak 1981, meski penjualan uji coba di Hampden Park telah dimulai.
Bagi Indonesia, polemik ini bisa menjadi cermin bagaimana regulasi olahraga kerap tertinggal dari realitas sosial. Di Tanah Air, konsumsi alkohol di stadion memang bukan isu utama karena mayoritas penonton tidak mengonsumsinya, tetapi prinsip non-diskriminasi dan evaluasi berbasis bukti tetap relevan. Jika Inggris merevisi aturan, bukan tidak mungkin liga-liga di Asia, termasuk Indonesia, akan meninjau kebijakan serupa, terutama menjelang event internasional. Pertanyaannya, apakah keamanan dan kenyamanan suporter bisa dijamin tanpa mengorbankan hak setara?



