Pemilu AS Kurang dari Sebulan, Masa Depan Regulasi Kripto Dipertaruhkan
Baca dalam 60 detik
- Pemilu paruh waktu AS pada 3 November 2026 akan menentukan kendali DPR dan Senat, yang berdampak langsung pada arah regulasi aset kripto tahun depan.
- Jajak pendapat dan pasar prediksi menunjukkan Partai Demokrat berpotensi merebut DPR, sementara Senat masih terlalu ketat untuk diprediksi.
- Industri kripto mengerahkan dana politik dalam jumlah terbatas, sementara Kongres diperkirakan fokus pada legislasi pajak kripto yang bersifat bipartisan.

Pemilihan paruh waktu Amerika Serikat tinggal menghitung hari, tepatnya 3 November 2026. Hasil kontestasi ini tidak hanya menentukan siapa yang menguasai DPR dan Senat, tetapi juga menjadi penentu arah kebijakan industri aset kripto setidaknya sepanjang tahun depan. Bagi pelaku pasar dan investor, pertanyaannya sederhana: apakah Washington akan melanjutkan pendekatan yang lebih akomodatif, atau justru memperketat pengawasan?
Sejauh ini, indikator politik mengarah pada perubahan. Jajak pendapat konsensus di 270towin memperkirakan Partai Demokrat berpeluang membalikkan komposisi DPR, sementara kursi Senat masih berada di zona abu-abu. Pasar prediksi seperti Kalshi dan Polymarket, hingga Jumat sore waktu setempat, bahkan memberi sinyal bahwa Demokrat dapat menyapu kedua kamar. Jika proyeksi ini terwujud, lanskap pengawasan terhadap regulator federal akan bergeser cukup signifikan.
Yang perlu dicermati, Kongres memiliki peran krusial dalam mengawasi lembaga seperti SEC, CFTC, OCC, dan Departemen Keuangan. Regulator-regulator tersebut memang akan sibuk menyusun aturan teknis sepanjang tahun, tetapi anggaran dan batas kewenangan mereka tetap harus disetujui oleh legislatif. Kegagalan Clarity Act bulan lalu—yang sedianya memperjelas interaksi antarlembaga dalam mengatur kripto—menjadi pengingat bahwa tanpa dukungan Kongres, kerangka regulasi yang komprehensif sulit terwujud.
Di sisi legislasi, dua jalur utama sedang berjalan. Pertama, RUU struktur pasar yang masih belum jelas arah pembahasannya. Kedua, dan yang lebih pasti, adalah legislasi perpajakan. Komite Ways and Means DPR telah menyetujui rancangan undang-undang pajak kripto dengan dukungan lintas partai, sementara Senator Steve Daines membawa inisiatif serupa ke Senat. Ini menandakan bahwa isu pajak memiliki momentum politik yang lebih kuat dibandingkan upaya regulasi menyeluruh.
Namun, bayang-bayang investigasi politik tetap menghantui. Sejumlah pelaku industri khawatir bahwa Kongres yang dikuasai Demokrat akan menggunakan hak subpoena untuk menyeret perusahaan kripto yang memiliki keterkaitan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Kekhawatiran ini muncul dari kekhawatiran yang lebih luas terhadap potensi konflik kepentingan antara bisnis kripto dan lingkaran kekuasaan.
"Keterlibatan industri kripto dalam pemilu kali ini terbilang terbatas. Fairshake dan Digital Freedom Fund telah mengumumkan pengeluaran, tetapi tidak ada rencana tambahan untuk saat ini," ujar perwakilan Fairshake kepada CoinDesk, seperti dikutip dalam laporan tersebut.
Dari kacamata Indonesia, dinamika politik AS ini patut menjadi perhatian. Sebagai negara dengan adopsi kripto yang tumbuh pesat, Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas regulasi global. Ketidakpastian di Washington dapat memengaruhi arus modal, inovasi, dan bahkan harga aset digital yang diperdagangkan di bursa domestik. Bagi pelaku usaha lokal, sinyal dari Kongres AS sering kali menjadi acuan tidak resmi dalam menyusun strategi kepatuhan dan ekspansi.
Ke depan, pertanyaannya bukan sekadar siapa yang menang, melainkan seberapa cepat Kongres baru dapat menyepakati kerangka hukum yang jelas. Jika legislasi pajak kripto terus bergulir dengan semangat bipartisan, ada peluang bahwa setidaknya satu pilar regulasi dapat terwujud tahun depan. Namun, jika politik subpoena dan pertarungan kepentingan mendominasi, industri kripto global—termasuk di Indonesia—harus bersiap menghadapi periode ketidakpastian yang lebih panjang.



