Skandal Penyadapan OpenAI: Terdakwa WN Saudi Terhubung dengan Keluarga Kerajaan, AS Tolak Bebas dengan Jaminan
Baca dalam 60 detik
- Abdulrahman Alfozan, warga Saudi yang bekerja di OpenAI, dituduh menyadap ruang rapat eksekutif dan berkomunikasi intens dengan anggota keluarga kerajaan Saudi.
- Jaksa menilai Alfozan berisiko melarikan diri karena dukungan penuh dari pemerintah Saudi yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS.
- Kasus ini membuka diskusi tentang kerentanan perusahaan AI global terhadap spionase industri dan perlunya penguatan protokol keamanan internal.

Abdulrahman Alfozan, seorang insinyur asal Arab Saudi yang bekerja di OpenAI, menghadapi tuduhan serius setelah jaksa federal mengungkap komunikasi intensnya dengan anggota keluarga kerajaan Saudi menjelang penangkapannya. Dalam berkas pengadilan yang diajukan Minggu (19/10/2026), otoritas Amerika Serikat menyatakan Alfozan berkomunikasi melalui WhatsApp dengan seorang bangsawan Saudi sepanjang 2025 hingga 2026, termasuk empat hari sebelum ia ditangkap pada 9 Oktober.
Jaksa dari Kantor Kejaksaan AS di San Francisco menegaskan bahwa Alfozan, yang telah bekerja di OpenAI sejak Juli 2025, memasang perangkat perekam di ruang konferensi eksekutif yang sering digunakan untuk membahas informasi rahasia perusahaan. Perangkat itu ditemukan tersembunyi di belakang televisi dan diduga merekam pembicaraan sensitif antara eksekutif OpenAI dan pejabat pemerintah. Tuduhan ini memicu kekhawatiran bahwa insiden tersebut dapat membahayakan keamanan nasional AS.
Dalam berkas yang sama, jaksa mengungkap bahwa bangsawan Saudi tersebut berupaya merekrut Alfozan untuk bergabung dengan inisiatif kecerdasan buatan di Arab Saudi. Pesan pada Mei 2026 bahkan menyebut, "Saudi membutuhkanmu lebih dari AS!" yang disetujui Alfozan. Meski demikian, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sang bangsawan memerintahkan pemasangan alat sadap atau pencurian informasi.
Kasus ini mencuatkan persoalan kerentanan perusahaan teknologi global terhadap upaya spionase yang didukung negara. OpenAI, yang tengah menjadi pusat perhatian dunia berkat inovasi AI-nya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ruang rapatnya menjadi target operasi intelijen. Jaksa menilai Alfozan memiliki akses ke "sumber daya melimpah" dan dukungan dari pemerintah asing yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS, sehingga ia berpotensi melarikan diri. Oleh karena itu, mereka meminta hakim menahan Alfozan tanpa jaminan.
Pengacara Alfozan, William Pernik, membantah kliennya berisiko kabur. Ia menegaskan bahwa Alfozan telah tinggal di AS selama 15 tahun dan memiliki ikatan komunitas yang kuat, dengan 54 surat dukungan yang menyebutnya sebagai sosok yang aktif membantu sesama. Pernik juga menyoroti bahwa Alfozan mengetahui perangkatnya ditemukan delapan hingga sepuluh hari sebelum penangkapan, namun ia tetap tidak melarikan diri. Sidang penentuan status penahanan dijadwalkan berlangsung Senin (20/10/2026) di Pengadilan Distrik AS San Francisco.
"Tindakan terdakwa dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan nasional Amerika Serikat," demikian pernyataan jaksa dalam berkas pengadilan.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa arus transfer teknologi dan data lintas negara semakin rawan disusupi kepentingan asing. Perusahaan rintisan (startup) dan lembaga riset dalam negeri perlu memperketat protokol keamanan fisik dan siber, terutama yang tengah mengembangkan teknologi strategis seperti kecerdasan buatan. Pemerintah juga didorong memperkuat regulasi perlindungan data dan kerja sama internasional dalam penanganan spionase industri.
Ke depan, persidangan Alfozan akan diuji apakah sistem peradilan AS mampu menangani kasus yang melibatkan aktor negara dengan sumber daya besar. Sementara itu, OpenAI dan perusahaan AI lainnya dituntut untuk lebih transparan dalam mengelola risiko keamanan internal. Akankah kasus ini memicu gelombang pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat bagi karyawan asing di perusahaan teknologi global? Publik menanti jawabannya.



