Malaysia Tawarkan Pesawat Amfibi dan Helikopter untuk Bantu Padamkan Karhutla Indonesia
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Malaysia menawarkan satu pesawat amfibi CL-415MP, satu helikopter Mi-171, dan 44 personel untuk mendukung operasi pemadaman karhutla di Indonesia.
- BNPB telah mengerahkan 71.878 personel darat dan 63 armada udara, termasuk 39 helikopter water bombing, per 25 Oktober.
- Kedua negara menjajaki kerja sama teknologi deteksi dini dan pemantauan, dengan koordinasi teknis lanjutan melalui NADMA dan Kementerian Luar Negeri.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa Malaysia menawarkan bantuan berupa pesawat amfibi dan helikopter untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Tawaran ini muncul saat Indonesia masih mengerahkan puluhan ribu personel dan armada udara guna mengendalikan titik api yang tersebar di sejumlah wilayah.
Dalam pertemuan antara Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi dan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzafar Shah Mustafa di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (27/10), Malaysia menyatakan kesediaan mengirim satu pesawat amfibi CL-415MP, satu helikopter Mi-171, serta 44 personel yang terdiri atas awak dan teknisi. Menurut Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, tawaran tersebut merupakan bagian dari penjajakan dukungan bilateral untuk menunjang penanganan karhutla.
Langkah Malaysia ini bukan sekadar gestur solidaritas regional. Karhutla yang meluas kerap menimbulkan asap lintas batas yang mengganggu kualitas udara di negara tetangga, sehingga bantuan operasional menjadi kepentingan bersama. Bagi Indonesia, tambahan armada udara—terutama pesawat amfibi yang mampu mengambil air dari permukaan laut atau danau—bisa mempercepat pemadaman di area yang sulit dijangkau tim darat.
BNPB menegaskan bahwa penanganan karhutla saat ini dilakukan secara terpadu melalui pemadaman darat, pemadaman udara dengan helikopter water bombing, dan operasi modifikasi cuaca yang dikoordinasikan bersama BMKG. Kombinasi tiga pendekatan ini dinilai penting karena karakteristik karhutla di Indonesia—terutama di lahan gambut—sering kali tidak cukup diatasi dengan satu metode saja.
"Tawaran ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk menjajaki dukungan yang dapat menunjang operasi penanganan karhutla di Indonesia," ujar Berton.
Selain bantuan operasional, BNPB dan pemerintah Malaysia juga menjajaki kerja sama di bidang teknologi. Cakupannya meliputi pemantauan dan deteksi dini, pengumpulan serta analisis data, penilaian situasi terdampak, strategi pemadaman, riset dan inovasi, koordinasi teknis, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kerja sama ini diharapkan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data dalam penanggulangan bencana.
Sebagai tindak lanjut, BNPB akan berkoordinasi secara teknis dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) Malaysia, difasilitasi Kementerian Luar Negeri. Agenda pembahasan mencakup kesesuaian bantuan, kesiapan pengerahan, kebutuhan logistik, prosedur keselamatan penerbangan, serta alternatif dukungan jika asap tebal dan jarak pandang rendah menghambat operasi udara. BNPB menegaskan bahwa kendali operasi tetap berada di tangan Pemerintah Indonesia, dan setiap bantuan internasional akan disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Ke depan, efektivitas bantuan Malaysia akan bergantung pada kecepatan koordinasi teknis dan kondisi lapangan. Jika asap tebal terus membatasi penerbangan, opsi pemadaman darat dan modifikasi cuaca akan kembali menjadi tulang punggung operasi. Pertanyaannya, seberapa cepat kesepakatan teknis dengan NADMA dapat dieksekusi sebelum musim kemarau berakhir—dan apakah kerja sama teknologi yang dijajaki mampu memperkuat kapasitas deteksi dini kedua negara dalam jangka panjang?



