Kapolri Luncurkan Poliran, Program Padat Karya Polisi untuk Tekan Pengangguran dan Kriminalitas
Baca dalam 60 detik
- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyiapkan program Poliran yang menyasar warga tanpa pekerjaan, termasuk mantan pecandu narkoba pascarehabilitasi.
- Rekrutmen dilakukan lewat Bhabinkamtibmas dan pendamping desa, lalu pelatihan bersama Kementerian Ketenagakerjaan sebelum disalurkan ke perusahaan mitra.
- Inisiatif ini menempatkan polisi sebagai penghubung tenaga kerja, sebuah peran yang menuai pertanyaan soal batas tugas institusi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan program baru bernama Poliran—singkatan dari Polisi Peduli Pengangguran—yang akan menyasar warga usia kerja tanpa pekerjaan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengumumkan rencana itu usai menerima Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Mabes Polri, Jumat (30/10). Langkah ini menandai pergeseran peran kepolisian dari penegakan hukum ke intervensi sosial-ekonomi, sebuah pendekatan yang jarang dilakukan secara terang-terangan.
Menurut Suyudi, kepolisian memandang pengangguran bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan pemicu potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, Polri merasa perlu terlibat langsung dalam mengurangi jumlah warga tanpa pekerjaan. "Pengangguran ini berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan kamtibmas," ujarnya, seperti dikutip dari keterangan pers.
Mekanisme program ini bertumpu pada jaringan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang akan mendata dan merekrut warga menganggur, dengan bantuan pendamping desa. Setelah terdata, mereka akan menjalani pelatihan bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Polri juga akan menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
Selain Kementerian Ketenagakerjaan, Polri berencana melibatkan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses Balai Latihan Kerja di setiap provinsi, serta Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Keterlibatan Kementerian Kesehatan menjadi penting karena program ini juga menyasar para pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi. Mereka akan dilatih keterampilan lunak (soft skill) agar bisa kembali produktif setelah pulih.
"Kita latihkan secara soft skill, sehingga masyarakat kita yang pada hakikatnya berkebutuhan tadi dalam hal pekerjaan, itu bisa kembali produktif setelah dilatihkan secara soft skill tadi. Ini prinsip daripada Poliran," kata Suyudi.
Harapan besarnya, program ini menekan angka pengangguran sekaligus menurunkan tingkat kriminalitas. Namun, sejumlah pengamat ketenagakerjaan mempertanyakan efektivitas pendekatan ini. Menurut mereka, persoalan utama bukanlah ketiadaan pelatihan, melainkan minimnya lapangan kerja formal yang tersedia. Tanpa kepastian penyerapan di perusahaan mitra, pelatihan berisiko berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Selain itu, keterlibatan polisi dalam urusan ketenagakerjaan memunculkan pertanyaan soal batas tugas institusi. Polri memiliki kewenangan penegakan hukum, sementara persoalan pengangguran berada di ranah kementerian teknis. Meski demikian, Suyudi menegaskan bahwa pendekatan ini bersifat preventif—mencegah kejahatan sebelum terjadi—bukan mengambil alih tugas kementerian.
Program Poliran juga perlu diuji dari sisi keberlanjutan. Kerja sama dengan perusahaan melalui MOU dan PKS menuntut komitmen jangka panjang, sementara kondisi ekonomi yang fluktuatif bisa membuat perusahaan mengurangi penerimaan tenaga kerja. Tanpa skema insentif atau jaminan pasar, penyaluran lulusan pelatihan bisa tersendat.
Ke depan, publik akan menantikan detail teknis Poliran: berapa kuota peserta, berapa lama pelatihan, dan bagaimana mekanisme verifikasi agar program tidak sekadar mengejar jumlah. Jika berhasil, Poliran bisa menjadi model kolaborasi lintas sektor yang layak direplikasi. Namun, jika gagal, ia hanya akan menambah daftar program pemerintah yang berhenti di pengumuman.



