Kronologi Penahanan MV Global 88: Ekspor Rokok Legal, Kru WNA, dan Sengketa Hukum yang Tak Nyambung
Baca dalam 60 detik
- Kapal kargo MV Global 88 dicegat KRI Kris di perairan Majene pada 19 Oktober 2026 dan kini diamankan di Lanal Balikpapan atas dasar laporan polisi di Polda Jatim.
- Kuasa hukum kapal menegaskan muatan rokok ekspor tujuan Malaysia telah mengantongi izin Bea Cukai Surabaya dan tidak ada kaitan antara barang dengan perkara penipuan yang dilaporkan.
- Kasus ini mempertanyakan batas kewenangan TNI AL versus kepolisian serta berpotensi mencoreng iklim investasi dan kepastian hukum pelayaran nasional.

Kapal kargo MV Global 88 yang mengangkut rokok putih untuk pasar ekspor Malaysia masih tertahan di Perairan Balikpapan, Kalimantan Timur, lebih dari sepekan setelah dicegat KRI Kris di perairan Majene, Sulawesi Barat, pada 19 Oktober 2026. Penahanan yang berawal dari laporan polisi di Polda Jawa Timur itu menuai pertanyaan keras dari kuasa hukum kapal karena tidak ada kaitan langsung antara muatan dan perkara yang dilaporkan.
Komandan Pangkalan TNI AL Balikpapan, Kolonel Laut (P) Rudhiro Pratomo, menegaskan pihaknya tidak menahan kapal, melainkan hanya mengamankan objek yang tengah menjadi sengketa hukum di kepolisian. Menurut dia, keberadaan kapal di area Lanal Balikpapan merupakan bentuk bantuan kepada penyidik Polda Jatim yang menangani laporan polisi bernomor STTLP/1392/X/2026/SPKT/Polda Jawa Timur. "Kami hanya mendapat arahan untuk mengamankan kapal dan menunggu diserahkan ke pihak berwajib," ujarnya, Selasa (27/10).
Rudhiro memastikan seluruh 12 awak kapal yang merupakan warga negara asing dalam kondisi sehat. Namun ia menolak menjelaskan lebih jauh soal dasar penahanan karena kewenangan tersebut berada di tangan kepolisian. Pernyataan itu justru memperlebar tanda tanya: jika TNI AL hanya bertugas mengamankan, mengapa kapal yang membawa komoditas ekspor legal harus ditahan berhari-hari di luar jalur pelayarannya?
Tim hukum MV Global 88, Fajriani Langgeng, mempertanyakan dasar penahanan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan awal tidak menemukan indikasi barang ilegal maupun pelanggaran administrasi. Seluruh muatan rokok putih telah dilengkapi manifest, surat jalan ekspor dari gudang di Surabaya, dan persetujuan Bea Cukai Surabaya. "Penahanan kapal tidak berdasar dan tidak ditemukan indikasi barang ini ilegal atau bermasalah administrasi," kata Fajriani.
Fajriani menyoroti kejanggalan kronologi. Laporan polisi yang menjadi dasar penahanan dibuat pada 19 Oktober 2026, bertepatan dengan hari kapal dicegat. Pelapor berinisial A melaporkan pemilik gudang berinisial C atas dugaan penipuan. Namun, menurut Fajriani, barang yang dimuat di kapal bukan milik pelapor, melainkan milik JSA Consumer Goods Trading Philippines. "Tidak ada korelasi antara barang muatan dengan pihak yang bersengketa," tegasnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa persoalan teknis pelayaran yang mungkin ditemukan saat pemeriksaan tidak diselesaikan melalui mekanisme Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar. Jika memang ada ketidaksesuaian peralatan, prosedur yang berlaku seharusnya berada di ranah administrasi pelayaran, bukan penahanan kapal beserta seluruh kru. "Kami bingung menafsirkan apa masalahnya. Padahal ini negara hukum," ujarnya.
Kasus ini menyentuh persoalan yang lebih luas dari sekadar satu kapal. Penegakan hukum di laut melibatkan banyak institusi—TNI AL, kepolisian, Bea Cukai, Syahbandar, dan Otoritas Pelabuhan—yang kewenangannya harus jelas agar tidak tumpang tindih. Ketika sebuah kapal ekspor ditahan atas dasar laporan pidana yang objeknya berbeda, sinyal yang dikirim ke pelaku usaha adalah ketidakpastian. Fajriani menyebut perusahaan dirugikan dan investasi ikut terganggu.
Bagi Indonesia, yang tengah mendorong ekspor nonmigas dan efisiensi logistik, preseden semacam ini berisiko. Kapal kargo yang membawa dokumen lengkap seharusnya bisa melanjutkan pelayaran setelah pemeriksaan awal, kecuali ada bukti kuat keterkaitan dengan tindak pidana. Penahanan yang berlarut-larut tanpa kejelasan status hukum berpotensi memicu sengketa dagang dan menambah biaya operasional yang pada akhirnya membebani daya saing eksportir.
Hingga kini, belum ada kesimpulan resmi dari seluruh instansi yang berwenang. Polda Jatim diminta menjelaskan duduk perkara, sementara TNI AL menunggu proses penyerahan. Pertanyaannya, apakah penyidik akan memisahkan perkara pidana penipuan dari objek kapal dan muatan yang notabene milik pihak ketiga? Jika tidak, kasus MV Global 88 bisa menjadi ujian bagi komitmen pemerintah menjaga kepastian hukum di sektor pelayaran dan ekspor.



