KPK Geledah Kantor Djarum dan Bea Cukai Kudus, Sinyal Baru Korupsi Cukai
Baca dalam 60 detik
- KPK menggeledah kantor pusat PT Djarum dan KPPBC Kudus, menyita dokumen serta barang bukti elektronik terkait dugaan korupsi penerimaan negara dari cukai.
- Djarum menyatakan kooperatif dan menghormati proses hukum, sementara KPK mendalami dugaan kickback kepada oknum Bea Cukai.
- Penggeledahan ini memperluas penyidikan kasus Bea Cukai yang sebelumnya menyeret nama pejabat dan pengusaha, dengan tersangka baru akan ditetapkan menyusul.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus pada Rabu (28/10). Penggeledahan ini menandai babak baru penyidikan dugaan korupsi yang menyangkut penerimaan negara dari sektor cukai, dengan penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penggeledahan masih berlangsung hingga Rabu malam. Menurutnya, perkara ini merupakan pengembangan dari kasus yang terungkap pada Februari lalu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyidik kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Oktober ini. “Penggeledahan saat ini masih berlangsung, beberapa yang diamankan di antaranya dokumen dan juga barang bukti elektronik, di mana perkara ini diduga berkaitan soal penerimaan negara dari bidang cukai,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dalam penyidikan ini, KPK menggunakan sprindik umum, yang berarti tersangka belum ditetapkan dan akan ditentukan seiring berjalannya proses. Budi menambahkan bahwa penyidik akan memeriksa sejumlah pihak dan saksi secara bertahap. “Semuanya tentu nanti bertahap, berproses, penggeledahan, terus kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan pemeriksaan kepada para pihak ataupun saksi-saksi,” jelasnya.
PT Djarum melalui Corporate Communication Senior Manager Group Budi Darmawan menyatakan pihaknya menghormati dan menaati hukum serta akan kooperatif membantu penuntasan kasus. “Kami menghormati dan menaati hukum. Kooperatif,” ujar Budi Darmawan saat dihubungi, Rabu (28/10).
Budi Prasetyo juga mengungkapkan bahwa penyidik akan mendalami dugaan modus kickback atau pemberian dari PT Djarum kepada oknum di Bea dan Cukai. “Pita cukai yang digunakan untuk ditempel di setiap bungkus rokok, atau kemudian ada modus-modus lainnya, yang pasti dugaan awal dari penyidikan perkara ini berkaitan dengan penerimaan negara berkaitan dengan cukai di PT Djarum,” tuturnya.
Sebelumnya, KPK telah menerbitkan dua sprindik baru terkait dugaan korupsi di Bea Cukai. Satu sprindik menetapkan Gatot Heroe Hernanda, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPP) Kediri, sebagai tersangka. Satu sprindik lainnya belum menetapkan tersangka. Berdasarkan fakta persidangan, jaksa KPK meyakini Pemilik Blueray Cargo (Group) John Field dan anak buahnya, Dedy Kurniawan Sukolo dan Andri, terbukti menyuap sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar barang impor milik Blueray Cargo (Grup) lebih cepat keluar dari proses pengawasan kepabeanan. Di persidangan itu pula muncul nama-nama yang diduga turut menerima uang tetapi belum diproses hukum, antara lain Ahmad Dedi alias Dedi Congor yang disebut menerima Rp30 miliar dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang diduga menerima Rp21 miliar.
Penggeledahan di kantor Djarum, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia, menyita perhatian publik. Kasus ini berpotensi menjadi ujian bagi penegakan hukum di sektor cukai, yang selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan. Jika dugaan kickback terbukti, hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mencoreng tata kelola industri rokok nasional. KPK perlu bekerja cepat dan transparan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat, termasuk kemungkinan tersangka baru dari pihak swasta.
Ke depan, penyidik akan terus mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi. Publik menanti apakah kasus ini akan mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas di Bea Cukai dan bagaimana dampaknya terhadap iklim investasi serta kepatuhan perusahaan terhadap aturan cukai. Pertanyaan besarnya: akankah penegakan hukum kali ini benar-benar menyentuh aktor-aktor utama, atau kembali berhenti di level pelaksana?



