Trump Sindir 'Big Oil' Soal Laba Kilang, Pendapatan Lima Raksasa Energi Melonjak
Baca dalam 60 detik
- Lima perusahaan minyak terbesar mencatat kenaikan tajam laba kilang setelah gangguan pasokan global dan margin bahan bakar melonjak.
- Konflik di Rusia dan Timur Tengah memperketat pasokan minyak mentah dan produk olahan, sementara penutupan kilang di Eropa memperparah kelangkaan.
- Para analis memperkirakan tekanan pasokan akan berlanjut hingga 2027, dengan harga bahan bakar tetap tinggi meski ada upaya politik untuk menstabilkan pasar.

Kritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap ExxonMobil dan Chevron pada Agustus lalu—yang dituding meraup keuntungan berlebihan dari kelangkaan pasokan—berbanding lurus dengan realitas laporan keuangan terbaru. Lima raksasa energi global, yakni Shell, BP, TotalEnergies, ExxonMobil, dan Chevron, kompak membukukan lonjakan signifikan pada segmen hilir atau kilang minyak, yang menjadi indikator utama pendapatan dari pengolahan minyak mentah menjadi bensin, diesel, dan avtur.
Chevron, yang tidak mempublikasikan margin kilang secara terpisah, melaporkan laba hilirnya meroket lebih dari empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya menjadi US$4,9 miliar pada Jumat (31/10). Perusahaan menyebut kenaikan itu ditopang oleh margin penjualan produk olahan yang lebih tinggi. Sementara itu, Shell, BP, TotalEnergies, dan ExxonMobil secara terpisah mengungkapkan margin bisnis produk olahan yang jauh lebih besar, meski mereka mengklaim telah mengoperasikan kilang mendekati kapasitas penuh untuk memenuhi permintaan.
Pemicu utama ketatnya pasokan adalah serangan drone Ukraina yang berkelanjutan terhadap kilang-kilang Rusia, serta gangguan infrastruktur energi dan rantai pasok di Timur Tengah akibat perang Iran dan serangan Houthi terhadap Arab Saudi. Faktor-faktor ini memperparah dampak penutupan kilang di Eropa dan Amerika Utara selama dua dekade terakhir. Komisioner Energi dan Perumahan Uni Eropa, Dan Jørgensen, pekan ini mengungkapkan bahwa sekitar seperempat kilang di Uni Eropa telah tutup dalam 20 tahun terakhir, seraya memperingatkan adanya "krisis" keamanan energi.
Kenaikan laba ini kontras dengan beban yang ditanggung konsumen akibat harga energi yang melambung. Analis menilai upaya politik untuk menekan harga—seperti pelepasan stok diesel darurat dan kesepakatan AS dengan Rusia untuk pasokan diesel tambahan—hanya akan berdampak terbatas jika tidak diikuti peningkatan pasokan riil, pelemahan permintaan, atau meredanya ketegangan geopolitik. Raphael Portela, Direktur Strategi Korporasi dan Analitik di konsultan energi Wood Mackenzie, mengatakan kepada CNBC bahwa minyak mentah masih "keluar dari Teluk" di tengah perang, tetapi "dengan premi pengiriman yang tajam", sementara "diesel dan avtur yang seharusnya dihasilkan dari barel tersebut sebagian besar tidak ada".
"Gangguan kilang dan larangan ekspor Rusia telah mengambil pukulan kedua dari kolam pasokan global," ujar Portela, seraya menyebut syarat berakhirnya krisis: pasokan produk kembali normal seiring ketersediaan minyak mentah yang lebih besar, kilang Teluk beroperasi kembali, dan ekspor Rusia pulih. "Kesepakatan Hormuz akan cepat menekan margin secara sentimen, tetapi dengan inventori yang terkuras, ketatnya pasokan fisik akan berlanjut hingga 2027."
Bagi Indonesia, lonjakan margin kilang global ini menjadi peringatan dini. Sebagai importir bersih minyak mentah dan produk olahan, biaya impor BBM berpotensi membengkak, yang pada gilirannya dapat menekan subsidi energi dan inflasi domestik. Pemerintah perlu mengantisipasi tekanan fiskal jika ketegangan global berlanjut, sembari mempercepat transisi energi dan diversifikasi sumber pasokan. Ketergantungan pada pasar internasional yang rentan gangguan struktural membuat ketahanan energi nasional semakin mendesak untuk diperkuat.
Ke depan, pertanyaannya bukan sekadar apakah harga bahan bakar akan turun, melainkan seberapa lama dunia mampu menahan ketatnya pasokan sebelum investasi kilang baru dan perbaikan geopolitik menghasilkan perbaikan nyata. Tanpa penyelesaian konflik dan peningkatan kapasitas pengolahan, tekanan biaya energi akan terus membayangi pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia.



