DPR Kawal Relokasi 535 KK di Blora, Izin Alih Fungsi Lahan Jadi Ganjalan
Baca dalam 60 detik
- Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, berkomitmen mengawal relokasi 535 kepala keluarga terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko di Blora, Jawa Tengah.
- Lahan relokasi berada di kawasan hutan yang dikelola UGM dan sudah memiliki izin, tetapi masih menunggu izin alih fungsi lahan dari Kementerian Kehutanan.
- Danang juga mendorong penyederhanaan persyaratan program bedah rumah agar masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah mengakses bantuan.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menyatakan akan memperjuangkan penyelesaian relokasi 535 kepala keluarga (KK) yang tergusur oleh proyek Bendungan Karangnongko di Blora, Jawa Tengah. Komitmen itu disampaikan usai menjaring aspirasi warga saat reses di daerah pemilihannya.
Danang mengungkapkan bahwa persoalan relokasi akan ia angkat dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat (RDP) bersama kementerian mitra Komisi V. Menurutnya, aspirasi warga yang terdampak harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama karena menyangkut tempat tinggal dan masa depan ratusan keluarga.
Lahan relokasi direncanakan berada di kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) yang saat ini dikelola Universitas Gadjah Mada (UGM). Danang menyebut lahan tersebut telah memperoleh izin untuk dijadikan lokasi relokasi, namun masih memerlukan izin alih fungsi lahan dari Kementerian Kehutanan. Proses inilah yang berpotensi menjadi hambatan birokrasi jika tidak segera dituntaskan.
Selain isu relokasi, Danang juga menyoroti program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang diresmikan di ruas jalan penghubung Dusun Sunggun, Dusun Parengan, hingga Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Blora. Ia mendorong para kepala desa untuk mengusulkan program pembangunan lain yang lebih menyentuh kebutuhan warga, seperti bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menurut Danang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu menyederhanakan persyaratan program bantuan bedah rumah bagi masyarakat miskin. Ia menilai persoalan administrasi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi warga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bantuan. "Bicara tempat tinggal tidak semata-mata soal kenyamanan. Namun juga berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup," ujarnya.
Pernyataan Danang menggarisbawahi dua persoalan klasik dalam proyek infrastruktur besar: kesiapan lahan pengganti dan aksesibilitas program sosial bagi kelompok rentan. Relokasi yang tertunda berisiko menimbulkan ketidakpastian sosial-ekonomi bagi warga, sementara syarat administratif yang berbelit dapat menghambat upaya perbaikan kualitas hunian.
Ke depan, publik akan menantikan apakah Komisi V DPR benar-benar mendorong percepatan izin alih fungsi lahan dan apakah Kementerian PKP merespons desakan penyederhanaan birokrasi. Tanpa terobosan, relokasi 535 KK di Blora bisa menjadi preseden buruk bagi penanganan dampak sosial proyek strategis nasional.



