Partai Konservatif Inggris Ingin Hentikan Tunjangan Anak ADHD, Hemat £2,8 Miliar
Baca dalam 60 detik
- Partai Konservatif berencana memangkas Disability Living Allowance (DLA) untuk anak dengan kasus ringan ADHD dan gangguan perilaku, mengklaim penghematan £2,8 miliar per tahun.
- Langkah ini bagian dari paket penghematan £36 miliar dari anggaran kesejahteraan, dengan 70% penerima akan kehilangan bantuan tunai dan dialihkan ke layanan kesehatan mental.
- Pemerintah Buruh menolak rencana tersebut dan menuduhnya sebagai kebijakan yang akan meningkatkan kemiskinan anak serta biaya negara.

Partai Konservatif Inggris mengumumkan rencana kontroversial untuk menghentikan pembayaran Disability Living Allowance (DLA) bagi keluarga anak dengan kasus ringan gangguan perilaku, kesulitan belajar, atau ADHD. Kebijakan ini diklaim dapat menghemat £2,8 miliar per tahun dan menjadi bagian dari upaya pemangkasan anggaran kesejahteraan senilai total £36 miliar.
Juru bicara urusan pekerjaan dan pensiun dari Partai Konservatif, Helen Whately, menilai sistem saat ini berisiko menempatkan anak-anak pada jalur menuju ketergantungan seumur hidup pada bantuan sosial. Ia menyebut perlunya reformasi agar penerima manfaat didorong untuk mandiri. Namun, Partai Buruh mengecam rencana tersebut sebagai piagam bagi tunawisma dan kesengsaraan manusia yang justru akan membebani keuangan negara.
Saat ini, DLA untuk anak memungkinkan orang tua menerima antara £30,30 hingga £194,60 per minggu guna menutup biaya tambahan merawat anak disabilitas. Persyaratannya, anak harus mengalami kesulitan bergerak atau memerlukan perawatan lebih intensif dibandingkan anak seusia tanpa disabilitas. Partai Konservatif beralasan bahwa DLA anak adalah tunjangan yang paling cepat tumbuh dalam sistem kesejahteraan Inggris, dengan jumlah kasus melonjak dari 521.476 pada 2020 menjadi 914.000.
Dalam skema yang diusulkan, hanya sekitar 30% kasus dengan kebutuhan paling berat yang akan tetap menerima pembayaran tunai. Sementara 70% lainnya akan kehilangan bantuan uang namun mendapat dukungan melalui layanan kesehatan mental dan family hub. Perubahan ini akan berlaku untuk klaim baru dan penilaian ulang, dengan pengecualian bagi penyandang disabilitas fisik.
"Jika Anda memberi tahu seorang anak muda bahwa ADHD-nya membuatnya cacat dan tidak akan pernah berarti apa-apa, pola pikir itu mungkin lebih merusak masa depannya daripada kondisinya sendiri," ujar pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch.
Pemerintah Buruh di bawah Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan ingin menekan tagihan kesejahteraan, tetapi belum menetapkan jadwal pengurangan. Detail rencana diperkirakan menyusul setelah mantan menteri Alan Milburn merilis tinjauan tentang kaum muda yang tidak bekerja atau mengikuti pelatihan. Tinjauan tersebut, bersama kajian tunjangan disabilitas yang dipimpin Menteri Sir Stephen Timms, akan diterbitkan pada November.
Menanggapi tinjauan Milburn, Whately menuduhnya sedang menyiapkan lahan untuk belanja kesejahteraan lebih besar. "Tidak ada keraguan bahwa penghematan dari kesejahteraan itu mungkin, hanya saja Partai Buruh tidak mau melakukannya," tegasnya. Sementara itu, juru bicara Partai Buruh menyerang balik dengan mengatakan bahwa Partai Konservatiflah yang merancang sistem ini sehingga banyak orang terpaksa keluar dari pasar kerja. Buruh berjanji memperbaiki penilaian tatap muka yang ambruk, menghadirkan dukungan kerja personal bagi orang sakit dan disabilitas, serta memperluas kesempatan bagi kaum muda melalui Youth Guarantee.
Child Poverty Action Group memperingatkan bahwa usulan ini akan membawa Inggris kembali ke zaman kegelapan dan memicu kenaikan kemiskinan anak dalam semalam terbesar sepanjang sejarah. Organisasi itu menilai dampaknya akan sangat luas, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang bergantung pada DLA untuk menutup biaya terapi, pendidikan khusus, dan pengasuhan.
Bagi Indonesia, polemik ini menjadi cermin bagaimana negara maju sekalipun menghadapi dilema antara disiplin fiskal dan perlindungan sosial. Indonesia sendiri tengah menggodok berbagai program bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan, termasuk anak dengan disabilitas. Pelajaran dari Inggris menunjukkan bahwa pemangkasan tunjangan tanpa sistem pendukung yang mumpuni berisiko menimbulkan gejolak sosial dan beban biaya jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap reformasi kesejahteraan disertai dengan layanan kesehatan mental dan pendidikan yang inklusif, bukan sekadar pengalihan tanggung jawab.
Ke depan, apakah Partai Konservatif akan mampu meyakinkan publik bahwa penghematan £2,8 miliar sepadan dengan risiko sosial yang ditimbulkan? Ataukah rencana ini justru menjadi bumerang politik menjelang pemilu? Yang jelas, perdebatan tentang tunjangan anak dan ADHD akan terus menjadi sorotan, tidak hanya di Inggris tetapi juga di negara-negara lain yang bergulat dengan tantangan serupa.



