MP Inggris Dorong Sensus Sertakan Kategori "Black English" dan "Asian English"
Baca dalam 60 detik
- Josh Babarinde, MP Partai Liberal Demokrat, mengajukan RUU yang memungkinkan warga Inggris kulit berwarna mendaftarkan diri sebagai black English atau Asian English di sensus.
- RUU yang dijuluki "St George's Bill" ini mendapat dukungan dari David Lammy (Partai Buruh) dan Sir James Cleverly (Konservatif), tetapi peluang lolos terbatas karena keterbatasan waktu parlemen.
- Perdebatan mencuatkan ketegangan soal identitas nasional versus etnisitas, dengan Suella Braverman menegaskan bahwa "Englishness is an ethnicity" dan menolak label tersebut bagi dirinya yang lahir di Inggris.

Anggota Parlemen Inggris dari Partai Liberal Demokrat, Josh Babarinde, resmi mengajukan rancangan undang-undang yang mengusulkan penambahan opsi etnisitas dalam sensus nasional berikutnya. Inisiatif ini memungkinkan warga negara Inggris keturunan Afrika atau Asia untuk mendaftarkan diri sebagai black English atau Asian English, sebuah langkah yang oleh pendukungnya dinilai lebih mencerminkan realitas sosial kontemporer.
RUU yang dijuluki "St George's Bill" itu diajukan ke House of Commons pada Selasa lalu melalui mekanisme private member's bill (PMB), jalur yang memungkinkan anggota parlemen mengangkat isu tertentu tanpa harus melalui kabinet. Dukungan datang dari sejumlah tokoh senior, termasuk David Lammy dari Partai Buruh dan Sir James Cleverly dari Partai Konservatif. Namun, peluang RUU ini menjadi undang-undang sangat tipis mengingat terbatasnya alokasi waktu parlemen untuk membahas usulan non-pemerintah.
Dalam pidato pengantarnya, Babarinde menegaskan bahwa dirinya adalah "orang Inggris yang bangga" sekaligus memiliki "warisan Nigeria yang juga membanggakan". Ia menyoroti absennya kategori "English" di luar kelompok kulit putih dalam sensus 2021. "Jika Anda berkulit hitam, formulir menawarkan black British; jika Anda Asia, ada Asian British, tetapi tidak ada English," ujarnya di depan anggota parlemen. Ia membandingkan dengan sensus di Wales yang menyediakan kategori black Welsh, dan Skotlandia yang menawarkan Scottish Asian.
Isu ini tidak hanya soal formulir sensus, tetapi menyentuh perdebatan lebih dalam tentang bagaimana Inggris mendefinisikan identitas nasionalnya. David Lammy, mantan wakil perdana menteri, menyatakan bahwa situasi saat ini "absurd" karena dirinya maupun anak-anaknya yang berdarah campuran tidak dapat mendeskripsikan diri sebagai black atau mixed race sekaligus English di formulir sensus. "Kita harus mengakhiri praktik racial gatekeeping yang mundur ini," tegasnya dalam pernyataan tertulis.
Di sisi lain, Suella Braverman—yang pada 2025 lalu menulis di Daily Telegraph bahwa dirinya adalah British Asian tetapi "tidak dapat mengklaim sebagai orang Inggris" meski lahir dan besar di Inggris—kembali menegaskan posisinya. Melalui platform X, ia menulis bahwa menyebut dirinya orang Inggris berarti mengambil sikap "laissez-faire, anything-goes" terhadap etnisitas, kewarganegaraan, dan identitas. "Englishness is an ethnicity. Sudah ada orang Inggris selama berabad-abad dan kita perlu mengakui ini," tulisnya, seraya menambahkan bahwa pernyataannya bukanlah rasisme.
"Adalah fakta sejarah bahwa etnisitas Inggris tidak pernah berasal dari satu garis darah. Bahkan keluarga kerajaan kita memiliki akar Jerman. Apakah Raja tidak dianggap orang Inggris?" — Josh Babarinde, MP Liberal Demokrat.
Babarinde juga menyoroti bahwa oposisi terhadap RUU ini tidak datang dari parlemen secara formal—tidak ada anggota yang mengambil kesempatan untuk menyampaikan pidato penolakan selama 10 menit. Namun, ia mengakui adanya "sudut-sudut politik" yang berupaya membatasi makna "Englishness" hanya untuk warna kulit tertentu. Ia secara spesifik menyebut Braverman sebagai pihak yang telah "merongrong dan mempertanyakan" identitas Inggris bagi orang-orang seperti dirinya.
Perdebatan ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas di banyak negara demokrasi multikultural: antara keinginan untuk mempertahankan identitas tradisional dan kebutuhan untuk mengakomodasi realitas populasi yang semakin beragam. Sensus bukan sekadar alat statistik, melainkan cermin bagaimana negara melihat warganya. Perubahan kategori di Wales dan Skotlandia menunjukkan bahwa desentralisasi politik juga berdampak pada kebijakan identitas.
Meski RUU ini kemungkinan besar tidak akan lolos dalam bentuknya saat ini, ia telah membuka ruang diskursus publik yang lebih luas. Pertanyaannya ke depan: akankah Inggris mengikuti jejak Wales dan Skotlandia dalam merombak kategori sensus, atau justru mempertahankan status quo yang oleh sebagian kalangan dianggap tidak lagi relevan dengan komposisi masyarakat modern? Jawabannya akan sangat bergantung pada dinamika politik di Westminster menjelang sensus berikutnya.



