Kampanye "Be Ready" Picu Lonjakan Belanja Warga Inggris, tapi Bukan Kepanikan
Baca dalam 60 detik
- Penjualan barang darurat seperti air kemasan dan makanan kaleng melonjak signifikan dalam 10 hari setelah peluncuran kampanye kesiapsiagaan pemerintah Inggris.
- Kenaikan belanja didorong oleh kesadaran rumah tangga menambahkan item checklist ke belanja mingguan, bukan aksi borong panik.
- Tingkat kesiapan Inggris masih tertinggal dari negara Eropa lain, memicu desakan agar pemerintah mengambil tanggung jawab stok pangan.

Peluncuran kampanye kesiapsiagaan darurat "Be Ready" oleh pemerintah Inggris pada 22 Oktober lalu langsung berdampak pada pola belanja rumah tangga. Data riset Worldpanel by Numerator menunjukkan lonjakan penjualan barang kebutuhan pokok darurat dalam sepuluh hari pertama setelah kampanye, dengan penjualan hand sanitizer meroket 83%, air kemasan naik 67%, dan makanan kaleng serta dalam stoples meningkat 37%.
Kampanye ini mendorong masyarakat untuk menyimpan persediaan makanan dan air selama tiga hari guna mengantisipasi gangguan layanan penting akibat cuaca ekstrem atau serangan siber. Selain itu, tisu basah, senter, dan uang tunai juga direkomendasikan. Meski demikian, Worldpanel menegaskan bahwa lonjakan ini bukanlah aksi borong panik. Sebaliknya, lebih banyak rumah tangga yang menambahkan item dari daftar periksa pemerintah ke dalam belanja mingguan mereka.
Analisis Worldpanel mengungkap bahwa setelah kampanye, setara dengan tambahan 400.000 orang per hari membeli daging kaleng, namun jumlah rata-rata pembelian tetap 500 gram. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat melakukan stok bertahap, bukan menimbun dalam jumlah besar sekaligus. "Pembeli jelas memperhatikan kampanye 'Be Ready', tetapi ini bukan panic buying. Kurang dari sepertiga rumah tangga membeli air kemasan pada Oktober," ujar Fraser McKevitt, Head of Retail and Consumer Insight Worldpanel by Numerator.
McKevitt menambahkan bahwa pertumbuhan terjadi karena lebih banyak orang menambahkan item yang direkomendasikan ke belanja mingguan mereka, bukan karena pembeli memenuhi troli. "Ini sangat sejalan dengan yang diinginkan pemerintah," katanya. Bukti tambahan datang dari perusahaan makanan Princes yang melaporkan kenaikan permintaan tuna kaleng, daging, dan sayuran setelah kampanye. CEO interim Princes, Giuseppe Mastrolia, menyatakan lonjakan permintaan ini "semakin memperkuat relevansi kategori inti kami dalam menyediakan solusi makanan yang terjangkau, bergizi, dan praktis."
Kampanye "Be Ready" sendiri memperingatkan bahwa cuaca ekstrem dan serangan siber dapat mengganggu layanan penting. Perdana Menteri Andy Burnham menegaskan bahwa setiap orang harus memiliki "persediaan di rumah untuk melewati momen-momen tersebut." Namun, para ahli menilai Inggris masih tertinggal jauh dalam hal kesiapsiagaan dibandingkan negara Eropa lain seperti Prancis, Jerman, Denmark, Swedia, dan Norwegia. Lucy Easthope, pakar pemulihan bencana, sebelumnya mengatakan kepada BBC bahwa Inggris sedang "mengejar ketertinggalan besar" dalam kesiapsiagaan.
Desakan agar pemerintah lebih serius menangani keamanan pangan juga menguat. Pada Oktober, lebih dari 180 ahli menandatangani surat terbuka kepada Burnham dan Menteri Luar Negeri Louise Haigh, meminta pemerintah daerah diberi kewajiban untuk mencegah dan merespons darurat pasokan pangan. Mereka menyoroti temuan survei pemerintah bahwa 29% orang di Inggris tidak mampu menyimpan persediaan makanan beberapa hari. Kelompok ini berargumen bahwa tanggung jawab stok pangan seharusnya tidak hanya dibebankan pada rumah tangga, tetapi juga negara.
Kampanye "Be Ready" telah berhasil meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan darurat di tingkat rumah tangga. Namun, pertanyaan yang lebih besar masih menggantung: apakah pemerintah akan mengambil langkah lebih jauh untuk memastikan ketahanan pangan nasional, atau tetap mengandalkan inisiatif individu? Dalam konteks Indonesia, yang juga menghadapi risiko bencana alam dan gangguan pasokan, pelajaran dari Inggris ini bisa menjadi cermin betapa pentingnya sinergi antara edukasi publik dan kebijakan yang inklusif.



