Komisi Independen Inggris Sebut Pemerintah "Tidur" soal Perawatan Sosial, Regulator Dinilai Penonton Kecelakaan
Baca dalam 60 detik
- Baroness Louise Casey menuding pemerintah Inggris berturut-turut mengabaikan sektor perawatan sosial dewasa, yang berkembang tanpa arah dan menciptakan kesenjangan layanan antardaerah.
- Temuan komisi menunjukkan Inggris tak punya sistem pengelolaan jelas seperti Prancis dan Jerman, sementara regulator CQC dianggap hanya menonton krisis.
- Rekomendasi final komisi baru akan terbit musim panas mendatang, menandakan persoalan ini masih jauh dari penyelesaian meski menjadi prioritas politik.

Pemerintah Inggris silih berganti dinilai gagal mengurus sektor perawatan sosial dewasa. Baroness Louise Casey, ketua komisi independen yang menyelidiki layanan tersebut, menyatakan para pengambil kebijakan selama ini "tertidur di kemudi" dan membiarkan sistem tumbuh tanpa kendali. Kritik itu disampaikan saat komisinya mempublikasikan riset terbaru, Rabu (25/9/2025), menjelang konferensi pemimpin layanan sosial.
Menurut Casey, layanan bagi lansia dan penyandang disabilitas dewasa tidak pernah dirancang secara sengaja seperti NHS pada 1948. Akibatnya, muncul apa yang ia sebut sebagai lotre kode pos: mutu dan ketersediaan bantuan sangat bergantung pada wilayah tempat tinggal seseorang. Ia juga menyoroti beban biaya yang ditanggung pembayar mandiri, yang jauh lebih mahal dibanding tarif yang dibayar pemerintah daerah untuk penerima dukungan negara.
Casey menilai pekerjaan seperti membantu orang bangun dari tempat tidur, memandikan, atau menyesuaikan rumah agar layak huni kerap dipandang sebelah mata. Dalam wawancara dengan BBC Radio 4 Today, ia menyebut NHS telah menjelma menjadi "rumah sakit nasional" yang terlalu berfokus pada layanan medis. Menurutnya, kegagalan yang diungkap penyelidikan Covid baru-baru ini membuktikan hal itu. Laporan penyelidikan menyebut sektor perawatan sosial seperti "pikiran sampingan" di awal pandemi, sehingga virus menyebar bak "api liar".
"Temuan itu sangat mengerikan dan merupakan aib nasional. Pemerintah berturut-turut tertidur di kemudi. Kita mengubur kepala di pasir," kata Casey, yang akan berbicara di depan konferensi pemimpin perawatan sosial pada Rabu sore.
Kritik Casey bukan tanpa dasar. Riset komisinya menemukan bahwa Inggris tidak memiliki mekanisme pengawasan yang jelas terhadap pasar perawatan sosial yang dikuasai swasta. Regulator CQC, yang seharusnya mengawal mutu, dinilai pasif. "Mereka seperti penonton di lokasi kecelakaan," ujarnya. Perbandingan dengan Prancis dan Jerman menunjukkan kedua negara memiliki sistem stewardship yang lebih tertata, sementara Inggris justru menjadi outlier.
Persoalan ini sudah lama menjadi bola panas politik. Perdana Menteri Andy Burnham sempat menjadikan perawatan sosial sebagai salah satu prioritas utama, meski komisi Casey dibentuk pada masa pemerintahan Starmer. Casey berharap rekomendasinya dapat menjadi landasan baru. "Bersama-sama, kita bisa membangun tatanan baru untuk perawatan. Satu yang berbasis pada nilai-nilai yang saya yakini masih dimiliki negara iniโkepatutan, kontribusi, dan kewajiban merawat sesama, orang tercinta, dan diri sendiri," tuturnya.
Namun, jalan menuju perbaikan masih panjang. Rekomendasi final komisi baru akan keluar pada musim panas tahun depan, setelah melalui kajian mendalam. Sementara itu, tekanan publik dan politik terus meningkat, terutama setelah pandemi membuka mata banyak pihak tentang rapuhnya sistem perawatan sosial. Pertanyaannya, akankah pemerintah berikutnya benar-benar membangun sistem yang adil dan berkelanjutan, ataukah kritik Casey hanya menjadi pengingat bahwa sektor ini selalu menjadi prioritas nomor sekian?



