Miliband: Krisis Iklim Kini Ancaman Keamanan Nasional, Bukan Skenario Fiksi
Baca dalam 60 detik
- Menlu Inggris Ed Miliband akan memperingatkan di COP31 bahwa perubahan iklim telah menjadi ancaman keamanan nasional nyata bagi semua negara.
- Gagalnya pengurangan emisi selama tiga dekade memicu lonjakan harga energi, kerawanan pangan, dan migrasi yang memicu konflik.
- Pemerintah Inggris sendiri dikritik karena kebijakan energi yang dianggap mundur dari target net zero 2050.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband akan menyampaikan peringatan keras di KTT Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan risiko keamanan nasional yang nyata dan mendesak bagi seluruh negara. Dalam pidatonya hari Rabu (12/11), ia akan menegaskan bahwa skenario kehancuran yang dulu hanya ada di film fiksi ilmiah kini menjadi berita sehari-hari.
Miliband tiba di Turki pada Selasa malam untuk menghadiri segmen KTT pemimpin dunia yang berlangsung dua hari, Rabu dan Kamis, sebagai bagian dari rangkaian konferensi COP31 yang dimulai Senin. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham dijadwalkan bergabung pada Rabu untuk melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara lain pada Kamis.
Dalam wawancara eksklusif dengan The Guardian sebelum pidatonya, Miliband menyatakan bahwa tujuan keamanan dan pertahanan telah menjadi "garis terdepan" baru dalam aksi iklim. Pemanasan planet yang cepat, menurutnya, akan memicu kekurangan pangan, gangguan ekonomi luas, migrasi besar-besaran, dan konflik. "Keamanan nasional adalah garis terdepan berikutnya dalam perjuangan untuk aksi iklim; skenario yang dulu fiksi ilmiah sekarang menjadi kejadian rutin di berita harian," ujarnya.
Miliband secara tersirat menyerang Partai Konservatif dan Reform UK yang ingin menghentikan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. "Mereka yang mencoba menenggelamkan kepala di pasir soal iklim sedang mempertaruhkan keamanan nasional kita," tegasnya. Ia menekankan bahwa dunia harus menghadapi konsekuensi dari kegagalan mengurangi emisi karbon selama tiga dekade terakhir. "Ini adalah bencana bagi manusia dan planet, dan kita harus memperhitungkan implikasinya. Ini akan mendorong kesulitan dan ketidakamanan bagi miliaran orang."
Menurut Miliband, era baru ketidakamanan global membuat guncangan bahan bakar fosil menjadi hal biasa. "Rollercoaster bahan bakar fosil akan tetap ada. Pertama Rusia, sekarang Iran, berikutnya negara lain, telah mengidentifikasi titik-titik kritis global dan ketergantungan sistemik yang berlebihan serta kerentanan negara-negara di seluruh dunia yang terpapar karenanya," jelasnya. Ia mencontohkan lonjakan harga minyak tahun ini akibat perang Iran yang memicu inflasi merajalela dan kenaikan suku bunga bank sentral untuk mengendalikannya.
"Satu-satunya jawaban adalah menggandakan upaya untuk memotong emisi gas rumah kaca dan membangun ketahanan terhadap dampak cuaca ekstrem. Tahun depan akan menjadi tahun perlawanan iklim, saat pemerintah, gerakan, dan komunitas di seluruh dunia bergerak membela rumah bersama kita."
Miliband akan menyerukan investasi lebih besar dalam energi bersih dan upaya penggunaannya untuk transportasi dan pemanas, serta tindakan mendesak untuk mengurangi metana, gas rumah kaca yang kuat, dan melindungi serta memperluas hutan. Namun, pemerintah Burnham di Inggris sendiri tengah menjadi sasaran kritik karena serangkaian intervensi kebijakan yang dianggap akan membuat negara itu keluar jalur dari target nol emisi bersih pada 2050. Pemerintah berencana melemahkan mandat bagi produsen mobil untuk memastikan lebih banyak kendaraan listrik pada 2030, dan telah memberikan lampu hijau untuk ladang gas baru Jackdaw di Laut Utara, sambil mempertimbangkan lisensi ladang minyak Rosebank di sebelah barat Shetland.
Kritik terhadap pemerintah Inggris ini menjadi cermin bagi banyak negara, termasuk Indonesia, yang menghadapi dilema serupa antara ambisi iklim dan kepentingan ekonomi jangka pendek. Ketika negara-negara maju seperti Inggris pun goyah dalam komitmennya, tekanan bagi negara berkembang untuk beralih ke energi bersih semakin kompleks. Indonesia, sebagai salah satu emitor terbesar dunia dan negara kepulauan yang rentan terhadap dampak iklim, perlu mencermati sinyal dari COP31 ini. Pidato Miliband menegaskan bahwa keamanan nasional tidak lagi bisa dipisahkan dari kebijakan iklim. Pertanyaannya, akankah negara-negara dunia, termasuk Indonesia, berani mengambil langkah tegas atau justru terjebak dalam retorika tanpa aksi nyata?



