Burnham Akui Konsensus Iklim Global Runtuh, Janjikan 'Era Baru' Kepemimpinan Inggris
Baca dalam 60 detik
- PM Inggris Andy Burnham menyatakan konsensus sains dan perubahan iklim telah hilang, namun menawarkan 'era baru kepemimpinan Inggris' di KTT COP31 Turki.
- Inggris menunjuk utusan keamanan iklim pertama dunia, Dame Madeleine Alessandri, untuk merespons ancaman kesehatan dan keamanan akibat pemanasan global.
- Kritik muncul karena kebijakan domestik Inggris dinilai kontradiktif: menyetujui ladang gas Jackdaw dan memangkas dukungan pompa panas, sementara mendorong elektrifikasi global.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham secara terbuka mengakui bahwa konsensus global mengenai sains dan perubahan iklim telah runtuh. Dalam pidatonya di KTT COP31 di Turki, Kamis, ia menyatakan bahwa meskipun dunia kini menghadapi kenyataan pemanasan 1,5 derajat Celsius, Inggris siap memimpin dengan 'era baru kepemimpinan Inggris' dalam isu iklim.
Pernyataan itu disampaikan di tengah menurunnya partisipasi pemimpin dunia dalam proses COP. Burnham menjadi satu-satunya pemimpin G7 yang hadir dan berbicara pada konferensi tahun ini, sementara Amerika Serikat absen sejak Presiden Trump menarik negara itu dari Perjanjian Paris. Kekosongan kepemimpinan inilah yang coba diisi Inggris, meski dengan rekam jejak domestik yang dipertanyakan.
Dalam pidatonya, Burnham membuka dengan menyoroti musim panas terpanas yang pernah tercatat di Inggris, yang menurut Met Office menjadi 130 kali lebih mungkin terjadi akibat perubahan iklim. Ratusan sekolah ditutup, panen sereal turun 11 persen, dan layanan ambulans kewalahan menerima panggilan melebihi masa pandemi Covid-19. Fakta-fakta ini, katanya, bukan lagi peringatan jauh—melainkan ancaman langsung terhadap kesehatan dan tempat tinggal warga.
Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, Burnham mengumumkan pembentukan posisi utusan keamanan iklim pertama di dunia, yang dipercayakan kepada Dame Madeleine Alessandri. Mantan kepala Komite Intelijen Bersama itu menegaskan bahwa perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati semakin membentuk lingkungan keamanan Inggris, serta memberi tekanan tambahan pada sumber daya, ekonomi, dan komunitas global. Penunjukan ini dianggap sebagai sinyal kuat prioritas Inggris saat memegang presidensi G20 tahun depan.
"Perdana Menteri benar mengidentifikasi perubahan iklim sebagai ancaman keamanan global, dan pentingnya investasi pembangkit listrik bersih sebagai cara terbaik melindungi rumah tangga dan bisnis dari harga tinggi serta pasar bahan bakar fosil yang bergejolak," ujar Profesor Lord Nicholas Stern, ekonom yang dua dekade lalu memperingatkan potensi kerugian hingga 20% PDB global akibat perubahan iklim.
Namun janji kepemimpinan itu langsung menuai kritik dari aktivis lingkungan. Beth John, penasihat iklim Oxfam, menilai Burnham menerapkan standar ganda. "Perdana Menteri tidak bisa menyerukan listrik bersih di seluruh dunia sementara ia menyetujui lebih banyak bahan bakar fosil di Inggris," ujarnya. Kritik ini merujuk pada serangkaian kebijakan domestik Inggris dalam beberapa bulan terakhir: persetujuan ladang gas Jackdaw di Laut Utara dengan alasan keamanan energi, pemangkasan anggaran Program Warm Homes yang mendukung pemasangan pompa panas, serta spekulasi bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan melemahkan target penjualan mobil listrik.
Kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi menggerus kredibilitas Inggris di panggung global. Target net zero 2050 yang ditegaskan Burnham membutuhkan percepatan elektrifikasi—mengganti boiler gas dengan pompa panas dan beralih ke kendaraan listrik—yang justru menjadi sasaran pemangkasan anggaran. Di sisi lain, Turki sebagai tuan rumah bersama COP31 mendorong komitmen global agar 35% pasokan energi berasal dari listrik pada 2035, naik dari sekitar seperlima saat ini. Tanpa konsistensi kebijakan domestik, Inggris berisiko kehilangan pengaruh dalam negosiasi iklim.
Di luar pidato Burnham, perhatian tertuju pada negara-negara pulau kecil seperti Tonga, Tuvalu, dan Kepulauan Solomon yang menjadi pembicara pada hari yang sama. Bagi mereka, dampak perubahan iklim sudah di depan mata: naiknya permukaan laut memaksa banyak warga meninggalkan rumah. Australia, tuan rumah bersama COP31, bahkan membuka visa iklim pertama di dunia bagi warga Tuvalu yang ingin mengungsi—kuota awalnya dipenuhi lebih dari sepertiga populasi. Organisasi Meteorologi Dunia mencatat permukaan laut global berada di titik tertinggi sepanjang sejarah pada hari pembukaan konferensi.
Pesan Raja Charles III yang dibacakan sebelum pidato Burnham menyiratkan penilaian serupa: "Anak dan cucu kita tidak akan menilai kita dari janji yang dibuat, tetapi dari apa yang kita pilih untuk dilakukan." Kini pertanyaannya, akankah Inggris mampu menyelaraskan ambisi globalnya dengan kebijakan domestik yang kerap berseberangan, atau justru memperlebar jurang antara retorika dan realitas di COP31?



