Skema Ketenagakerjaan Muda London Dinilai Gagal: Hanya 42% Peserta Dapat Pekerjaan atau Pendidikan
Baca dalam 60 detik
- Dari 2.600 anak muda London yang dibantu program senilai £20 juta, hanya 1.100 yang berhasil lanjut ke pendidikan, pelatihan, atau kerja.
- Pemerintah Inggris membela program sebagai upaya menjangkau kelompok paling terpinggirkan, sementara kritikus menuntut insentif langsung bagi dunia usaha.
- Laporan besar dari mantan menteri Alan Milburn pekan depan diperkirakan menawarkan solusi baru untuk hampir satu juta anak muda Inggris yang tidak bekerja, sekolah, atau pelatihan.

Hanya 1.100 dari 2.600 anak muda London yang menerima dukungan program Youth Guarantee Trailblazer senilai £20 juta berhasil beralih ke pendidikan lanjutan, pekerjaan, atau pelatihan. Angka itu berarti kurang dari separuh peserta yang benar-benar bergerak ke arah yang diharapkan, menurut data tahun pertama yang dirilis otoritas London Raya (GLA) kepada BBC.
Program yang dibiayai pemerintah pusat ini menyasar kelompok usia 16–24 tahun yang masuk kategori Neet—tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. London menjadi satu dari delapan wilayah di Inggris yang menguji skema tersebut, dengan total anggaran nasional mencapai £90 juta untuk dua tahun hingga Maret 2027. Namun capaian di ibu kota memicu perdebatan politik: apakah uang publik sebesar itu sudah tepat sasaran atau justru salah desain sejak awal.
Anggota Partai Konservatif Shaun Bailey, mantan pekerja sosial yang kini duduk di House of Lords, menyebut hasil tersebut sebagai kegagalan. Menurutnya, persentase peserta yang tidak terserap ke pekerjaan penuh waktu atau pendidikan—sekitar 60%—menunjukkan skema ini tidak berjalan efektif. Ia menilai dana sebaiknya dialihkan untuk memberi keringanan bagi perusahaan agar mampu membuka lapangan kerja bagi anak muda, bukan memperluas program pelatihan yang ujungnya tidak berujung pada penempatan kerja.
Menteri Keterampilan Jacqui Smith membantah keras penilaian itu. Ia menegaskan program ini memang dirancang untuk menjangkau anak muda yang paling jauh dari pasar kerja, termasuk mereka yang bergulat dengan masalah kesehatan mental atau memiliki pengalaman hidup di sistem perawatan anak. Smith menyebut banyak peserta yang berhasil pada kesempatan pertama sebagai hasil yang positif, dan menilai skema ini bekerja sesuai parameter yang ditetapkan sejak awal. Ia juga menambahkan bahwa program masih dalam tahap awal dan pembelajaran tentang cara melibatkan kelompok rentan terus berlangsung.
Di balik angka, kisah individu memperlihatkan rumitnya persoalan. Mattie Davies, 19 tahun, lulus dari kolese dan langsung menghadapi tembok penolakan. Ia mengaku telah melamar ribuan lowongan, tetapi jawaban yang datang nyaris selalu negatif. Kini ia bekerja sebagai pengemudi pengiriman, meski upahnya tidak cukup untuk menutup tagihan. Davies tidak menerima bantuan dari skema trailblazer; ia justru mendapat dukungan dari program komunitas Millwall FC, klub sepak bola tempatnya bermain. Baginya, pekerjaan yang diinginkan bukan sekadar apa pun yang menerima lamaran, melainkan kesempatan untuk membangun diri dan meruntuhkan hambatan.
Kegagalan menyerap lebih dari separuh peserta menyoroti celah klasik program pasar kerja: pelatihan dan pendampingan tidak otomatis berujung pada pekerjaan layak. Di London, biaya hidup tinggi membuat pekerjaan bergaji rendah seperti pengemudi lepas tidak cukup untuk mandiri. Program yang berfokus pada kesehatan mental, mentoring, dan pengalaman kerja memang penting, tetapi tanpa permintaan nyata dari dunia usaha, hasilnya bisa berhenti di ruang pelatihan. Pemerintah Inggris sendiri menghadapi tekanan fiskal, sehingga efektivitas belanja publik menjadi sorotan tajam.
Pekan depan, laporan besar dari mantan menteri Alan Milburn diharapkan menawarkan peta jalan baru untuk mengatasi masalah Neet yang jumlahnya mendekati satu juta di seluruh Inggris. Rekomendasi Milburn bisa menjadi ujian bagi pemerintah: apakah akan memperluas skema serupa, mengubah insentif bagi perusahaan, atau menggabungkan keduanya. Yang jelas, dengan tenggat pendanaan Maret 2027, keputusan tentang arah kebijakan tidak bisa lagi ditunda. Pertanyaannya kini, apakah London dan wilayah lain akan belajar dari angka 42% ini—atau kembali mengulang model yang sama dengan nama berbeda?



