Burnham Klaim Kesepakatan 'Win-Win' dengan Uni Eropa Bisa Terwujud, Perundingan Menuju Titik Kritis
Baca dalam 60 detik
- Andy Burnham menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan saling menguntungkan dengan Uni Eropa dapat dicapai, bahkan menyebutnya bisa lebih mendekati Brexit yang dibayangkan pemilih pada 2016.
- Kesepakatan yang dibahas mencakup penghapusan pemeriksaan pasca-Brexit untuk ekspor pangan dan pertanian, perdagangan emisi, serta skema mobilitas muda, dengan klaim manfaat ekonomi tahunan ยฃ5,1 miliar.
- Partai Konservatif dan Reform UK menentang segala bentuk penyelarasan dengan aturan UE, sementara Lib Dem dan Partai Hijau mendesak agar Inggris bergabung kembali ke pasar tunggal dan serikat pabean.

Menteri Utama Greater Manchester, Andy Burnham, menegaskan bahwa Inggris dan Uni Eropa masih memiliki peluang untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, menjelang KTT UK-EU pada 20 November mendatang. Pernyataan itu disampaikan Burnham usai bertemu para pemimpin Eropa di Irlandia, Kamis (14/11), di tengah upaya pemerintah Labour untuk mereset hubungan dengan blok tersebut.
Burnham, yang selama ini vokal menyuarakan bahwa Brexit telah membawa "lebih banyak kerugian daripada manfaat", menilai kesepakatan yang sedang dirundingkan dapat menurunkan harga bagi konsumen Inggris, memangkas biaya usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia bahkan memprediksi negosiasi akan berjalan hingga menit-menit terakhir. "Ada hadiah besar di sini, dan saya akan berjuang dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan kesepakatan ini terwujud," ujarnya kepada wartawan.
Pemerintah Inggris menargetkan penandatanganan sejumlah perjanjian baru dalam KTT tersebut, termasuk di bidang pangan, energi, dan mobilitas pemuda. Sebelumnya, London dan Brussels telah menyepakati rancangan kesepakatan untuk menghapus pemeriksaan pasca-Brexit pada ekspor pangan dan pertanian. Dokumen serupa untuk perdagangan emisi dan skema perjalanan serta kerja bagi kaum muda juga telah diedarkan ke negara-negara anggota UE. Pemerintah Inggris mengklaim bahwa kesepakatan ini akan menghasilkan manfaat ekonomi tahunan sebesar ยฃ5,1 miliar.
Meski mendorong hubungan lebih erat, Burnham menegaskan tidak akan mengubah posisi Partai Labour yang tertuang dalam manifesto pemilu 2024: tidak ada kembalinya Inggris ke pasar tunggal, serikat pabean, atau kebebasan bergerak. Ia juga menolak perubahan besar dalam hubungan Inggris-UE sebelum pemilihan umum berikutnya. Namun, ia ingin mengkaji secara mendalam untung rugi opsi hubungan jangka panjang dengan blok tersebut.
"Saya yakin ada kesepakatan baik yang bisa dicapai, yang bisa menjadi win-win bagi Inggris dan Eropa. Saya pikir ini bisa lebih menyerupai Brexit yang dibayangkan orang-orang saat memilih pada 2016," kata Burnham.
Pernyataan Burnham memicu reaksi beragam. Partai Konservatif menuduh Labour "menyeret Inggris masuk kembali ke UE lewat pintu belakang" melalui reset hubungan. Anggota Parlemen Konservatif, Dame Priti Patel, menilai obsesi Burnham terhadap UE berisiko membawa Inggris mundur dan membebani pembayar pajak. Sementara itu, Partai Liberal Demokrat menyebut rancangan kesepakatan itu sebagai "tambalan, bukan solusi" dan mendesak Inggris bergabung kembali ke pasar tunggal serta membentuk serikat pabean. Reform UK menegaskan bahwa salah satu manfaat Brexit adalah Inggris tidak perlu lagi mematuhi "aturan UE yang tidak masuk akal", dan segala bentuk penyelarasan dapat merugikan kebijakan perdagangan. Adapun Partai Hijau menyerukan keanggotaan penuh di UE sebagai opsi terbaik.
Bagi Indonesia, perkembangan ini layak dicermati. Inggris adalah mitra dagang penting dan tujuan investasi. Jika kesepakatan UK-EU terwujud, arus barang dan jasa antara Inggris dan Eropa akan lebih lancar, yang dapat memengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar Inggris maupun UE. Selain itu, skema mobilitas pemuda dapat membuka peluang bagi profesional muda Indonesia untuk bekerja atau belajar di Inggris, meski detailnya masih dinegosiasikan. Pemerintah Indonesia perlu memantau arah kebijakan perdagangan Inggris pasca-Brexit untuk memastikan akses pasar tetap terbuka.
Dengan perundingan yang masih alot dan tenggat 20 November, pertanyaannya kini: akankah Burnham dan pemerintah Labour mampu meyakinkan parlemen serta publik bahwa kesepakatan ini benar-benar membawa manfaat, atau justru memperuncing perpecahan politik yang telah lama membelah Inggris?



