Krisis Absensi Sekolah di Inggris: 168 Ribu Siswa Hilang Lebih dari Setengah Tahun Ajaran
Baca dalam 60 detik
- Sebanyak 168.000 murid di Inggris tercatat sebagai severely absent pada tahun ajaran 2025/26, naik hampir tiga kali lipat dibanding 2019.
- Analisis Centre for Social Justice memprediksi 133.000 siswa dengan absensi kronis akan menghabiskan setahun atau lebih tanpa pekerjaan, pendidikan, atau pelatihan (NEET).
- Pemerintah Inggris menghadapi tekanan untuk mengatasi hambatan kesehatan mental dan kebutuhan khusus yang membuat anak-anak menjauh dari sekolah.

Inggris tengah menghadapi krisis pendidikan yang mengkhawatirkan: sebanyak 168.000 siswa dinyatakan severely absent—tidak hadir lebih dari separuh hari sekolah—pada semester musim gugur dan semi tahun ajaran 2025/26. Angka ini melonjak hampir tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2019 yang masih di bawah 60.000. Lonjakan ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal bahaya bagi masa depan ratusan ribu anak yang berisiko terlempar dari sistem pendidikan dan dunia kerja.
Data terbaru yang dirilis Oktober lalu menunjukkan tingkat absensi keseluruhan mencapai 6,6%, turun dari puncak pandemi 7,38% pada 2021/22, tetapi masih jauh di atas level pra-Covid yang berada di bawah 5%. Para ahli menilai penurunan ini belum cukup untuk menyebut situasi membaik. Sebaliknya, proporsi siswa dengan absensi ekstrem justru meningkat tajam, menandakan masalah struktural yang belum terselesaikan.
Kisah Eva, remaja 13 tahun asal Inggris, menggambarkan dimensi manusiawi di balik angka-angka itu. Ia sempat absen selama 15 bulan sebelum September lalu. Setiap pagi, ia berjuang keras untuk bisa melangkah keluar rumah, namun kerap terhenti di depan pintu. "Rasanya seperti ada penghalang fisik yang tidak bisa dilewati," ujarnya. Bahkan ketika berhasil masuk mobil, ia sering pingsan atau muntah di parkiran sekolah. Eva yang autis mengalami kesulitan besar saat transisi ke pendidikan menengah. Kini ia bersekolah di lembaga alternatif dengan kelas kecil dan hewan terapi, tetapi kekhawatiran akan masa depan—terutama stigma sebagai pembolos—masih membayangi.
Kisah serupa datang dari Mali, 18 tahun, yang berhenti sekolah tiga tahun lalu. Pandemi membuatnya nyaman belajar dari kamar, tetapi kembali ke sekolah memicu serangan panik. "Begitu melewati kusen pintu, tubuh saya seperti berhenti, kaki mati rasa, kepala tegang. Rasanya seperti mau mati," kenangnya. Mali didiagnosis autis pada usia 15. Ia menyesal tidak memiliki kualifikasi GCSE dan merasa usahanya selama ini sia-sia.
Analisis Centre for Social Justice (CSJ) memperkirakan 133.000 siswa dengan absensi persisten—mereka yang bolos lebih dari 10% hari sekolah—berpotensi menghabiskan waktu setahun atau lebih sebagai NEET (tidak bekerja, tidak sekolah, tidak mengikuti pelatihan). Penelitian National Centre for Social Research juga mengaitkan absensi persisten dengan tingkat NEET yang jauh lebih tinggi pada usia 16–24 tahun. "Menteri harus menyadari bahwa mengembalikan anak ke sekolah adalah langkah pertama menuju dunia kerja," tegas Dan Lilley, kepala bidang pemuda CSJ. Ia menekankan perlunya memulihkan ekspektasi bahwa anak harus hadir setiap hari.
Namun, tantangan tidak hanya datang dari siswa. Survei CSJ menemukan 44% orang tua menganggap wajar jika anak melewatkan satu dari sepuluh hari sekolah—ambang batas absensi persisten. Pandangan ini menunjukkan bahwa norma sosial tentang kehadiran sekolah telah bergeser, terutama pasca-pandemi. Sheila Griffiths, pendiri Hope4More, sebuah badan amal di Crewe, menyoroti bahwa lingkungan kelas konvensional tidak cocok bagi anak dengan autisme atau ADHD. "Kami mendukung mereka di sini," ujarnya. Hope4More menjalankan kelas seni yang memadukan kreativitas dan keterampilan bisnis, serta membantu orang tua menavigasi sistem pendidikan. Griffiths menambahkan, banyak keluarga terpaksa berhenti bekerja karena stres mengurus anak yang menolak sekolah.
Pemerintah Inggris melalui Department for Education menyatakan tengah mengatasi hambatan kehadiran melalui program sarapan gratis di semua sekolah dasar, dukungan kesehatan mental yang lebih baik, dan bantuan dini bagi siswa berkebutuhan khusus. Namun, para pengamat menilai intervensi ini belum menyentuh akar masalah: sistem pendidikan yang kaku dan kurang inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Di Cheshire College South & West, asisten principal Paul Browne mengakui sejak Covid banyak pelajar yang tidak terlibat dalam pendidikan. "Memang sebagian besar siswa kini kembali normal, tetapi masih ada kelompok kecil yang kesulitan dan perlu dipersiapkan secara bertahap," katanya.
Krisis absensi ini bukan hanya soal disiplin atau kemalasan, melainkan cerminan dari kegagalan sistem dalam mengakomodasi keragaman kebutuhan anak. Eva dan Mali adalah wajah dari ribuan siswa lain yang ingin belajar tetapi terhambat oleh kondisi kesehatan mental dan saraf. Jika tidak segera ditangani, Inggris berisiko kehilangan generasi produktif. Pertanyaannya, akankah pemerintah hanya berfokus pada angka kehadiran, atau berani merombak pendekatan pendidikan agar lebih ramah bagi mereka yang paling rentan?



