COP31 di Ambang Kegagalan: Panama Sebut Dunia 'Disandera Mafia Minyak', 30 Negara Bentuk Traktat Fosil
Baca dalam 60 detik
- Menteri Lingkungan Panama Juan Carlos Navarro menuduh dunia terperangkap kepentingan industri minyak yang menghambat kesepakatan iklim di COP31.
- Sebanyak 30 negara sepakat membentuk traktat non-proliferasi bahan bakar fosil di luar proses PBB, sementara negosiasi resmi masih deadlock soal transisi energi dan pendanaan adaptasi.
- Dana adaptasi hanya terkumpul US$50 juta, anjlok dari US$135 juta tahun lalu, memicu kemarahan negara berkembang yang menuntut komitmen konkret negara kaya.

Konferensi iklim PBB COP31 memasuki 48 jam terakhir tanpa titik terang. Menteri Lingkungan Panama Juan Carlos Navarro melontarkan kritik pedas yang merangkum frustrasi negara berkembang: dunia, katanya, sedang "disandera mafia minyak bumi" dan tampak tak berdaya melepaskan diri. Pernyataan itu disampaikan di sela konferensi pers peluncuran koalisi baru yang menargetkan penghentian total bahan bakar fosil.
Navarro tidak berhenti pada retorika. Ia menggambarkan hubungan dunia dengan industri ekstraktif seperti sindrom Stockholm kolektif—cinta buta kepada "penculik" yang justru diyakini sebagai penyelamat. "Mereka menyiksa kita katanya demi kebaikan kita, menghancurkan planet ini katanya untuk menolong kita," ujarnya, dikutip dari The Guardian. Pernyataan itu menjadi salah satu sindiran paling tajam yang muncul dari meja perundingan COP31.
Di luar ruang negosiasi resmi, 30 negara resmi bergabung dengan Inisiatif Traktat Non-Proliferasi Bahan Bakar Fosil—sebuah perjanjian paralel yang sengaja dibangun di luar kerangka UNFCCC. Langkah ini menandai pergeseran taktik: alih-alih menunggu konsensus 200 negara yang kerap macet, negara-negara yang lebih ambisius memilih membentuk "koalisi rela" untuk mempercepat transisi energi. Colombia, yang menggagas proses Santa Marta pada April lalu, melanjutkan inisiatif serupa dengan Tuvalu sebagai tuan rumah pertemuan berikutnya.
Yang paling alot justru soal uang. Mohamed Adow, Direktur Power Shift Africa, menuding negara kaya hanya memberikan "remah-remah" untuk dana adaptasi. Angka yang beredar memang timpang: komitmen tahun ini hanya sepertiga dari tahun lalu, padahal kebutuhan negara berkembang untuk menghadapi cuaca ekstrem terus membengkak. "Mendengar para menteri memuji dana adaptasi lalu memberi hampir nol, Anda bertanya-tanya bagaimana mereka berpikir dana itu bisa bekerja," kata Adow.
Kekecewaan serupa datang dari Brandon Wu, Direktur Kebijakan ActionAid USA, yang menilai mekanisme "transisi berkeadilan" mengalami kemunduran besar dibandingkan COP sebelumnya. Ia secara spesifik menuding Uni Eropa sebagai penghambat utama dalam pembahasan pendanaan adaptasi dan perlindungan pekerja industri karbon tinggi. Tudingan ini menambah daftar gesekan antara blok maju dan berkembang yang telah mewarnai dua pekan perundingan.
"Kita sedang jatuh cinta pada penculik kita sendiri. Mereka begitu pintar meyakinkan kita bahwa semua ini demi kebaikan kita." — Juan Carlos Navarro, Menteri Lingkungan Panama
Irene Vélez Torres, mantan menteri Colombia yang memprakarsai pembicaraan Santa Marta, menyoroti target elektrifikasi 35% pada 2035. Ia khawatir angka itu tidak secara eksplisit mensyaratkan sumber listrik terbarukan. "Saya sangat takut target ini tidak tegas soal energi hijau, karena bisa berarti kita justru mengunci ketergantungan baru pada gas dan batu bara," ujarnya. Kekhawatiran ini relevan bagi negara berkembang yang masih bergantung pada pembangkit fosil untuk memenuhi lonjakan kebutuhan listrik.
Menariknya, Ethiopia—tuan rumah COP32 tahun depan—melangkah lebih jauh dengan memimpin kelompok "negatif emisi", yaitu negara-negara yang menargetkan menyerap lebih banyak karbon daripada yang mereka lepaskan. Duta Besar Ethiopia Samuel Addis Alemayehu menegaskan bahwa ambisi itu membutuhkan dukungan finansial dan transfer teknologi dari negara kaya. Presiden World Resources Institute Ani Dasgupta menegaskan bahwa memangkas emisi saja tidak lagi cukup: "Kita harus aktif menarik karbon keluar dari atmosfer."
Bagi Indonesia, dinamika COP31 ini bukan sekadar tontonan diplomasi. Sebagai negara dengan hutan tropis luas dan komitmen transisi energi yang masih bergantung pada pembangkit batu bara, posisi Jakarta berada di persimpangan: mendukung target ambisius sekaligus menuntut pendanaan adaptasi yang memadai. Kegagalan COP31 menyepakati mekanisme pendanaan yang jelas berpotensi mempersulit Indonesia membiayai transisi energi dan program restorasi gambut yang selama ini diandalkan sebagai penyerap karbon.
Draf baru dijadwalkan terbit Kamis pagi waktu setempat, dan menjadi ujian apakah presidensi Australia mampu menjembatani jurang antara negara maju dan berkembang. Jika tidak, COP31 berisiko ditutup dengan kesepakatan lembek—sebuah hasil yang menurut para aktivis sudah terlihat di depan mata. Pertanyaannya kini: akankah negara-negara berkembang memilih jalur koalisi di luar PBB, atau tetap bertahan di meja perundingan yang mereka nilai tak lagi berpihak?



