Ilmuwan Top Peringatkan: Penundaan Laporan Iklim IPCC Bisa Lumpuhkan Negosiasi Global
Baca dalam 60 detik
- Johan Rockström menilai upaya sejumlah negara menunda publikasi laporan iklim AR7 mengancam fondasi ilmiah Kesepakatan Paris.
- Perdebatan soal representasi negara berkembang dan tuduhan bias rasial mewarnai proses penyusunan laporan yang sedianya rampung 2028.
- Keputusan anggaran IPCC dalam waktu dekat akan menentukan apakah penilaian iklim terbaru bisa tersedia sebelum stocktake global 2028.

Direktur Potsdam Institute for Climate Impact Research, Johan Rockström, menyuarakan keprihatinan mendalam atas manuver sejumlah negara yang berupaya menunda penyelesaian laporan penilaian iklim ketujuh (AR7) dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Menurutnya, langkah tersebut berpotensi merusak landasan ilmiah yang selama ini menjadi rujukan utama dalam perundingan iklim global, termasuk Kesepakatan Paris.
“IPCC adalah sains objektif berbasis bukti, dan satu-satunya pijakan yang dapat diandalkan untuk pembuatan kebijakan,” ujar Rockström dalam wawancara di sela Konferensi Para Pihak (COP) ke-31. Ia menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan sintesis dari kerja sukarela ilmuwan seluruh dunia, baik dari belahan bumi utara maupun selatan, sehingga klaim bahwa prosesnya mengandung bias tertentu tidak berdasar.
Perselisihan ini mencuat karena beberapa negara, terutama Rusia, India, dan kelompok negara Arab yang mencakup Arab Saudi, menghendaki penundaan penerbitan AR7 hingga 2029—setelah stocktake global kedua di bawah Kesepakatan Paris selesai. Alasan mereka, negara berkembang merasa dirugikan dalam proses kontribusi ilmiah ke IPCC, dan sebagian aktivis menuding adanya asumsi rasialis yang menguntungkan negara maju. Lidy Nacpil dari Asian Peoples’ Movement on Debt and Development, misalnya, menilai skenario mitigasi IPCC bias terhadap kepentingan global selatan karena berangkat dari asumsi efisiensi biaya yang cenderung menempatkan beban pengurangan emisi di wilayah selatan.
Rockström menolak keras tuduhan itu. Ia menjelaskan bahwa jalur-jalur masa depan yang dianalisis IPCC merepresentasikan realitas sosioekonomi yang beragam, termasuk upaya menutup kesenjangan pendapatan, perubahan demografi, dan proyeksi kesehatan. “Ini adalah analisis objektif berbasis bukti tentang realitas. Kita harus mempertahankan sains yang objektif. Sains bukan arena untuk memperjuangkan keadilan atau hak asasi manusia,” tegasnya.
Perdebatan ini bukan sekadar soal jadwal. Laporan AR7 sedianya menjadi dasar bagi stocktake global kedua pada 2028, mekanisme yang menilai apakah komitmen negara-negara dalam menekan emisi sudah memadai. Tanpa laporan tersebut, evaluasi berisiko kehilangan pijakan ilmiah terbaru. Seorang pakar yang terlibat dalam proses itu menggambarkan penundaan sebagai “menaburkan pasir ke dalam mesin” yang dapat mengganggu jalannya negosiasi.
Di sisi lain, banyak negara berkembang—terutama negara pulau kecil dan negara kurang berkembang—justru mendesak agar laporan segera diselesaikan. Negosiator Nepal, Raju Pandit Chhetri, menyebut tuduhan rasisme terhadap IPCC sebagai “garis politik” yang tidak mencerminkan kebutuhan mendesak akan sains yang kuat. “Dari Nepal, saya bisa katakan dampaknya dalam hitungan jam: kehilangan ribuan nyawa, belum lagi kerugian properti miliaran pound,” ujarnya.
IPCC sendiri menegaskan komitmennya terhadap inklusivitas dan keberagaman. Juru bicaranya menyatakan bahwa lembaga itu telah mengambil langkah institusional untuk menerapkan kesetaraan dan inklusivitas dalam siklus ketujuh, sejalan dengan nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Namun, diakui bahwa sebagian proses masih didominasi peneliti Eropa, meskipun komite inti dijalankan oleh pasangan ilmuwan dari negara maju dan berkembang.
Ketegangan ini mencapai titik kritis karena IPCC akan segera menggelar pertemuan untuk memutuskan anggaran. Jika anggaran tidak disepakati, peluang menyelesaikan laporan sebelum stocktake 2028 akan mengecil. Meski secara teknis isu ini tidak dapat diselesaikan di COP, pemerintah yang tengah berkumpul di Turki masih berpeluang mencapai kompromi. Ketua IPCC, Jim Skea, bahkan memperpanjang kehadirannya di COP31 untuk melanjutkan pembicaraan.
Draf keputusan penutup COP31 yang dirilis Senin lalu telah menyinggung peran sentral sains terbaik dan IPCC, serta pentingnya partisipasi penuh dari masyarakat adat, komunitas lokal, dan negara berkembang. Namun, draf itu masih akan direvisi beberapa kali. Rockström menegaskan bahwa bahkan jika AR7 tertunda, bukti dari AR6 sudah cukup untuk menunjukkan bahwa komitmen emisi saat ini harus ditingkatkan secara drastis. “Kita sudah memiliki semua bukti yang kita butuhkan,” pungkasnya.
Pertanyaannya kini: akankah negara-negara mampu mengesampingkan perbedaan politik demi menjaga integritas sains iklim, atau justru membiarkan kepentingan jangka pendek menggerus fondasi kerja sama global yang semakin rapuh?



