Skema Mobilitas Pemuda Inggris–UE Nyaris Final, 100 Ribu Anak Muda Bisa Bekerja dan Belajar
Baca dalam 60 detik
- London dan Brussel dikabarkan akan menyepakati kuota timbal balik 100.000 pemuda per tahun untuk bekerja dan belajar, hasil KTT di Brussel.
- Kesepakatan dagang pangan berpotensi menambah £5 miliar ke ekonomi Inggris, tetapi memicu tuduhan pengkhianatan Brexit dari oposisi.
- Pemerintahan Burham harus menavigasi parlemen dan tekanan internal partai untuk merealisasikan komitmen yang sempat ditolak saat masih oposisi.

Inggris dan Uni Eropa dikabarkan hampir mencapai kesepakatan mengenai skema mobilitas pemuda yang akan memberi ruang bagi hingga 100.000 warga berusia 18–30 tahun dari masing-masing pihak untuk bekerja dan belajar di wilayah mitra selama satu tahun. Kesepakatan itu dijadwalkan disahkan dalam KTT Inggris–UE di Brussel, Jumat (waktu setempat), meski Downing Street menegaskan pembicaraan masih berlangsung alot hingga Kamis malam.
Skema ini menjadi ujian politik bagi Perdana Menteri Andy Burnham yang harus menyeimbangkan janji manifesto Partai Buruh 2024—yang menolak kembali ke pasar tunggal dan kebebasan bergerak—dengan kebutuhan mendesak akan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berargumen bahwa kesepakatan dagang pangan dapat memangkas biaya impor dan menambah sekitar £5 miliar ke produk domestik bruto, tetapi konsesi regulasi yang menyertainya memicu perlawanan dari kubu euroskeptik.
Negosiasi tersandung pada dua isu utama: permintaan Inggris untuk membatasi jumlah peserta dan tuntutan UE agar mahasiswa Eropa membayar uang kuliah yang sama dengan mahasiswa domestik Inggris. Pemerintah Inggris juga mendorong "rencana aksi Channel" untuk kerja sama penegakan hukum imigrasi, termasuk pertukaran data dan catatan kriminal warga asing.
Partai Buruh saat masih di oposisi menolak proposal serupa pada 2024 dengan alasan setara dengan kebebasan bergerak. Kini, setelah berkuasa, partai itu bersedia mempertimbangkan skema yang lebih terbatas—dengan batas waktu, kuota, dan larangan mengakses tunjangan. Perubahan sikap ini menjadi sasaran kritik oposisi. Ketua Partai Konservatif Kemi Badenoch menuduh Burnham "membuka kembali perpecahan" referendum Brexit, sementara pemimpin Reform UK Nigel Farage menyebut kesepakatan itu sebagai "kesalahan yang sangat mahal" dan mempertanyakan mandat demokratis pemerintah.
"Saya selalu mengupayakan yang terbaik bagi Inggris. Yang kami peroleh adalah kemungkinan harga pangan lebih murah, biaya usaha lebih rendah, pemangkasan birokrasi, dan potensi kerja sama imigrasi yang lebih besar—itu pencapaian besar jika bisa terwujud," kata Burnham kepada penyiar, Kamis malam.
Dari kubu pendukung integrasi Eropa, pemimpin Partai Liberal Demokrat Ed Davey menilai langkah Burnham belum cukup jauh. Ia mendesak pemerintah untuk kembali ke kebebasan bergerak penuh sebagai solusi mengatasi masalah imigrasi dan mendongkrak ekonomi. Sebaliknya, mantan wakil perdana menteri David Lammy mendorong Partai Buruh menjadikan keanggotaan kembali di UE sebagai janji elektoral, meski isu ini disebut memecah kabinet.
Bagi Indonesia, kesepakatan ini layak dicermati karena dapat mengubah lanskap persaingan tenaga kerja terampil dan aliran mahasiswa internasional. Jika Inggris dan UE saling membuka pintu bagi pekerja muda, negara-negara Asia—termasuk Indonesia—berpotensi menghadapi persaingan lebih ketat dalam mengirim talenta ke Eropa, sekaligus peluang baru bagi perusahaan yang ingin merekrut lulusan dari kawasan tersebut. Selain itu, penurunan harga pangan di Inggris dapat memengaruhi permintaan impor dari negara mitra dagang, termasuk produk pertanian dan olahan Indonesia.
Pemerintah Inggris menyatakan akan mengajukan rancangan undang-undang ke parlemen pekan depan jika kesepakatan tercapai. Namun, dengan oposisi yang bersiap menolak dan perpecahan internal di partai berkuasa, masa depan skema ini masih bergantung pada kemampuan Burnham meyakinkan parlemen bahwa kompromi dengan Brussel bukan pengkhianatan terhadap Brexit, melainkan jalan pragmatis menuju stabilitas ekonomi. Akankah parlemen meloloskan skema yang sempat ditolak partai sendiri, ataukah ini menjadi babak baru pergulatan identitas Inggris di Eropa?



