Yisrael Beiteinu Dorong Batas 8 Tahun PM Israel, Netanyahu Terancam?
Baca dalam 60 detik
- Partai Yisrael Beiteinu mengajukan RUU yang membatasi masa jabatan perdana menteri Israel maksimal delapan tahun.
- RUU ini juga memberi mekanisme pemakzulan PM jika terlibat pelanggaran moral dan melarang anggota Knesset berstatus terdakwa membentuk pemerintahan.
- Jika lolos, aturan ini berpotensi memangkas era panjang Benjamin Netanyahu yang telah memimpin lebih dari 19 tahun.

Partai Yisrael Beiteinu secara resmi mengusulkan amendemen terhadap undang-undang dasar Israel guna menetapkan batas maksimal delapan tahun bagi siapa pun yang menjabat perdana menteri. Langkah ini mencuat di tengah proses hukum yang menjerat PM petahana Benjamin Netanyahu, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan kepemimpinan nasional.
Menurut laporan Anadolu Agency, partai yang dipimpin Avigdor Lieberman itu telah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai Zionis lain untuk mendukung proposal tersebut. Ketua fraksi parlemen Yisrael Beiteinu, Oded Forer, menegaskan bahwa delapan tahun adalah durasi yang memadai untuk memimpin negara. Ia menyoroti pentingnya memisahkan persoalan hukum pribadi seorang pemimpin dari urusan penyelenggaraan negara.
"Delapan tahun tentu saja waktu yang cukup untuk memimpin negara. Negara Israel seharusnya tidak sampai pada situasi di mana urusan hukum pribadi pemimpinnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan negara," ujar Forer.
RUU ini tidak sekadar membatasi periode kekuasaan. Ia juga menyediakan mekanisme untuk mengakhiri jabatan perdana menteri apabila yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran yang melibatkan "kemerosotan moral". Selain itu, aturan baru melarang anggota Knesset yang sedang menghadapi dakwaan serius untuk membentuk pemerintahan. Selama ini, hukum Israel tidak mengenal batas waktu bagi seorang PM untuk berkuasa, dan tidak ada kewajiban mundur ketika menghadapi tuduhan pidana.
Jika disahkan, regulasi ini dapat mengubah peta politik Israel secara signifikan. Netanyahu, yang saat ini sedang diadili atas dugaan korupsi, menjadi pihak yang paling terdampak. Dengan masa jabatan yang telah melampaui 19 tahun, ia adalah perdana menteri terlama dalam sejarah Negeri Zionis. Pembatasan delapan tahun akan memaksa regenerasi kepemimpinan dan mencegah konsentrasi kekuasaan dalam jangka panjang.
Dari perspektif demokrasi parlementer, usulan ini mencerminkan upaya memperkuat akuntabilitas eksekutif. Namun, peluang lolosnya RUU masih belum jelas karena belum ada tanggal pasti untuk voting. Dukungan dari partai-partai Zionis lain akan menjadi penentu. Jika koalisi pendukung tidak solid, proposal ini berisiko mandek di Knesset.
Bagi Indonesia, dinamika politik Israel jarang menjadi sorotan utama, tetapi perkembangan ini tetap relevan sebagai cermin bagaimana negara dengan sistem parlementer multidemensional bergulat dengan isu batas kekuasaan. Indonesia sendiri telah menetapkan batas dua periode presiden melalui amendemen UUD 1945, sebuah pelajaran bahwa pembatasan masa jabatan kerap menjadi respons terhadap kekhawatiran otoritarianisme. Meski konteksnya berbeda, debat di Israel menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances terus diuji seiring perubahan lanskap politik global.
Ke depan, pertanyaannya adalah seberapa besar dukungan parlemen terhadap RUU ini dan apakah Netanyahu akan mampu bertahan jika aturan baru diberlakukan. Jika disahkan, Israel akan meninggalkan tradisi tanpa batas masa jabatan PM, dan itu bisa menjadi preseden bagi negara demokrasi lain yang masih bergulat dengan isu serupa.



