Kesepakatan Inggris-UE Pangkas Biaya Ekspor Pangan, Tapi Harga di Rak Toko Belum Tentu Turun
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris mengklaim kesepakatan baru dengan Uni Eropa memangkas biaya ekspor pangan dan memberi dorongan ยฃ17 miliar per tahun bagi ekonomi.
- Meski jaringan ritel menyambut baik, mereka menolak menjanjikan penurunan harga jual akibat langsung dari kesepakatan tersebut.
- Perjanjian ini dianggap sebagai cetak biru bagi sektor lain, tetapi masih menyisakan pertanyaan tentang kedaulatan regulasi dan dampak nyata bagi konsumen.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan kesepakatan baru dengan Uni Eropa yang diklaim akan memangkas biaya bagi dunia usaha dan konsumen. Namun, janji penurunan harga di rak supermarket masih jauh dari kenyataan. Jaringan ritel besar menyambut positif langkah tersebut, tetapi tidak satu pun berkomitmen bahwa penghematan akan diteruskan ke pembeli.
Kesepakatan yang disepakati pada Jumat (28/3) itu memang menghapus berbagai hambatan administratif yang selama ini membebani eksportir pangan. Direktur Pelaksana Marks & Spencer, Alex Freudmann, menyebutnya sebagai "langkah maju besar" yang menghilangkan birokrasi. Ia memberi contoh konkret: mengirim spaghetti Bolognese dari Lincolnshire ke rak toko di Dublin selama ini menempuh ratusan mil ekstra, bertumpuk dokumen, tanda tangan dokter hewan, bahkan harus mencantumkan nama Latin sapi. Sementara itu, CEO Tesco Ken Murphy menilai kesepakatan ini "kabar baik bagi petani dan produsen Inggris".
Meski demikian, para pelaku industri secara privat mengakui bahwa pengurangan biaya belum tentu berdampak pada harga eceran. Ada terlalu banyak faktor yang memengaruhi ekonomi global, terutama guncangan harga energi akibat konflik di Timur Tengah. Harapan bahwa penghematan akan diteruskan ke konsumen lebih bersifat angan-angan daripada kepastian. Pemerintah sendiri sebelumnya pernah melontarkan ide diskon merek di supermarket, namun gagasan itu disambut kebingungan kolektif di kalangan industri.
Yang paling diuntungkan dari kesepakatan ini adalah eksportir pangan, terutama usaha kecil yang selama ini kesulitan menembus pasar UE. Dokumen ratusan halaman tak lagi diperlukan, barang mudah rusak tak perlu kehilangan waktu berharga di pos pemeriksaan, dan kesalahan warna tinta atau nama Latin daging tidak lagi menggagalkan pengiriman. Namun, di sisi lain, impor pangan dari luar UE justru berpotensi menghadapi pemeriksaan dan biaya tambahan.
Kritikus menilai manfaat fiskal tersebut belum memperhitungkan harga yang harus dibayar: keharusan menyelaraskan diri dengan hukum UE. Petani menyoroti kepatuhan terhadap regulasi pestisida dan fungisida. Contoh klasik dari manfaat otonomi pasca-Brexit adalah pengembangan pangan hasil rekayasa presisi, seperti tomat yang diperkaya vitamin D. Produsen teknologi ini justru mendukung kesepakatan setelah pemerintah menegosiasikan "periode pengecualian" untuk penjualan yang sedang berjalan. Profesor Cristobal Uauy dari John Innes Centre mengatakan bahwa "menyelaraskan diri dengan pasar UE akan membawa ilmu pengetahuan kami kepada lebih banyak orang".
Secara keseluruhan, kesepakatan ini memang memberikan dorongan moderat, tetapi tergolong tinggi dibandingkan perjanjian dagang pasca-Brexit lainnya dengan Australia, India, Jepang, atau negara-negara Teluk. Bahkan, pakta Inggris-UE ini menyamai gabungan semua perjanjian tersebut dalam hal proyeksi pertumbuhan menurut penilaian Treasury. Namun, masih ada detail yang belum diungkap dalam teks hukum lengkap, termasuk rencana kesepakatan listrik yang disebut Wali Kota Manchester Andy Burnham dapat memangkas tagihan, meski itu menuntut kontribusi ke anggaran UE untuk daerah miskin.
Pertanyaan besarnya: apakah logika memberi akses bebas bagi pangan sebagai imbalan melepaskan kebebasan regulasi akan diterapkan di sektor lain? Pangan bisa menjadi cetak biru untuk negosiasi masa depan, sebagaimana strategi Starmer dan Menteri Keuangan Rachel Reeves untuk memperluas model ini ke sektor otomotif dan kimia. Para ekonom memperkirakan hal itu akan menghasilkan keuntungan ekonomi jauh lebih besar, tetapi juga memicu pertempuran konstitusional yang lebih sengit. Akankah pemerintah berani melangkah lebih jauh, atau justru berhenti pada pangan?



