Kemandirian Finansial Klub Besar Dinilai Jadi Tameng dari Tekanan Politik
Baca dalam 60 detik
- Pengamat komunikasi politik Unair, Suko Widodo, menilai klub dengan basis suporter masif rentan dijadikan kendaraan politik karena potensi mobilisasi massa.
- Klub yang sudah mandiri secara finansial seperti Persib Bandung dan Persebaya Surabaya dinilai lebih leluasa menolak keterlibatan dengan kepentingan partai politik.
- Loyalitas suporter kepada klub tidak otomatis sejalan dengan pilihan politik individu, sehingga sepak bola lebih tepat dipahami sebagai kekuatan sosial ketimbang jaminan elektoral.

Kemandirian finansial klub-klub besar Indonesia kembali menjadi sorotan setelah pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, menilai bahwa kekuatan modal menjadi faktor penentu sejauh mana sebuah tim bisa menolak tekanan kepentingan politik di luar lapangan. Pernyataan itu muncul di tengah maraknya kemunculan klub baru yang terafiliasi dengan tokoh maupun kelompok tertentu, seperti Garudayaksa di BRI Super League, De Red FC di Pegadaian Championship 2026/2027, dan Banteng Jatim FC.
Menurut Suko, besarnya basis pendukung membuat sepak bola tak pernah benar-benar lepas dari dimensi politik. Klub, komunitas, dan jaringan suporter membentuk struktur massa yang tersebar di banyak daerah, sehingga olahraga ini menyimpan potensi mobilisasi yang besar. Namun, ia menegaskan bahwa potensi tersebut tidak serta-merta menjelma menjadi kekuatan elektoral yang bisa dikendalikan oleh kekuatan politik mana pun.
Justru di titik itulah kemandirian finansial memainkan peran krusial. Suko menilai klub yang sudah mapan secara ekonomi, seperti Persib Bandung dan Persebaya Surabaya, memiliki keleluasaan lebih besar untuk menentukan arah kebijakan tanpa bergantung pada sokongan pihak eksternal. Ketergantungan pada dukungan politik, menurutnya, lebih rentan terjadi pada klub yang kondisi keuangannya belum stabil.
Suko juga menyoroti bahwa fanatisme suporter tidak bisa disamakan dengan keseragaman pandangan politik. Dukungan terhadap klub tumbuh dari ikatan emosional dan identitas kolektif yang terbangun bertahun-tahun, sementara pilihan politik setiap individu tetap otonom. Karena itu, ia menilai sepak bola lebih tepat dipahami sebagai kekuatan sosial yang mampu mempertemukan massa, bukan sebagai alat untuk memastikan perolehan suara.
"Klub yang sudah mandiri, terutama secara finansial, pasti tidak mau terlibat dalam politik praktis. Mereka tidak memerlukan dukungan partai dan tidak akan mengarahkan dukungan ke kekuatan politik tertentu," ujar Suko, seperti disampaikan dalam keterangannya.
Meski demikian, Suko mengingatkan bahwa pengelolaan klub tetap harus memperhatikan hubungan dengan komunitas pendukung. Identitas tim dan kepercayaan suporter merupakan aset yang perlu dijaga manajemen. Jika kepentingan di luar sepak bola terlalu dominan, hal itu berpotensi memicu respons negatif dari sebagian pendukung yang merasa klubnya dijadikan alat politik.
Ia pun mendorong manajemen klub dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga sportivitas serta profesionalisme. Pengelolaan yang baik, menurutnya, akan membuat klub tetap berorientasi pada perkembangan sepak bola dan kepentingan para pendukung, bukan pada agenda kekuatan politik di luar lapangan.
Ke depan, tantangannya adalah bagaimana klub-klub yang belum mandiri secara finansial bisa membangun kemandirian tanpa terjebak pada ketergantungan politik. Apakah model pengelolaan berbasis komunitas dan komersialisasi yang sehat mampu menjadi jalan tengah, atau justru semakin banyak klub yang memilih bersandar pada kekuatan politik demi bertahan di kompetisi?



