Mediasi DPR Jembatani Kesepakatan Bonus dan Harmonisasi Pekerja SGN
Baca dalam 60 detik
- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima langsung serikat pekerja PT Sinergi Gula Nusantara untuk menengahi tuntutan bonus dan standar kerja.
- Mediasi yang difasilitasi Komisi VI DPR sejak pekan lalu berhasil mencapai titik temu; manajemen telah memproses hasil pembahasan.
- Kesepakatan ini diharapkan memulihkan hubungan industrial di BUMN gula dan mendukung target swasembada gula nasional.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membuka ruang dialog langsung bagi serikat pekerja PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) yang selama ini menuntut kejelasan bonus dan standar kerja, dalam sebuah audiensi di kompleks parlemen, Rabu. Pertemuan ini menjadi titik balik setelah mediasi dengan manajemen yang difasilitasi DPR sejak pekan lalu belum sepenuhnya menjawab aspirasi para karyawan.
Dalam audiensi tersebut, turut hadir Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini dan Anggota Komisi VI Nasim Khan. Mereka mendampingi Dasco untuk memastikan setiap tuntutan pekerja terdengar dan mendapat respons konkret. โPenyelesaian ini menjadi kabar baik bagi karyawan SGN. Aspirasi mereka telah diterima dan sedang diproses oleh manajemen,โ ungkap Anggia seusai pertemuan. Ia menambahkan mediasi berhasil mencapai titik temu, terutama pada isu bonus dan harmonisasi standar antar-pabrik.
Konflik ketenagakerjaan di PT SGN โ anak usaha BUMN Perkebunan Nusantara yang mengelola 11 pabrik gula di Jawa dan Sumatera โ berpotensi mengganggu target produksi gula nasional. Ribuan pekerja sebelumnya mengeluhkan ketimpangan bonus dan ketidakjelasan jenjang karier. Langkah DPR menjembatani komunikasi ini dinilai sebagai intervensi strategis mengingat sektor gula tengah didorong menuju swasembada penuh pada 2028.
Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara SGN (SPBUN-SGN), M Rofi, menyampaikan apresiasi atas peran Dasco, Anggia, dan Nasim dalam mempercepat penyelesaian. โKami berharap hasil kesepakatan ini memberikan manfaat bagi seluruh karyawan,โ ujarnya. Rofi juga menegaskan bahwa setelah tercapainya titik temu, para pekerja berkomitmen meningkatkan kinerja demi mendukung target swasembada gula yang menjadi prioritas nasional.
Langkah DPR ini menjadi preseden baru dalam penanganan sengketa di BUMN perkebunan. Di tengah tekanan global terhadap harga gula dan kebutuhan stabilitas pasokan, model mediasi parlemen dapat menjadi jalur alternatif yang lebih cepat dibandingkan meja perundingan konvensional. Pertanyaan besar kini ada pada konsistensi manajemen dalam merealisasikan hasil kesepakatan serta potensi replikasi pola serupa di BUMN lain yang menghadapi gejolak ketenagakerjaan.



