Migrant Care Desak Revisi UU TPPO: Regulasi Usang Tak Mampu Hadapi Kejahatan Digital
Baca dalam 60 detik
- Migrant Care Jember menilai UU TPPO No. 21/2007 sudah tidak relevan dengan modus kejahatan yang kian digital, seperti online scam.
- Korban perdagangan orang kini banyak berasal dari kalangan terdidik, termasuk mahasiswa dan lulusan S2, yang dijerat melalui tawaran magang palsu.
- Revisi diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum dan adaptasi terhadap kejahatan siber yang terus berevolusi.

Koordinator Migrant Care Jember, Bambang Teguh Karyanto, mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena dinilai tidak lagi mampu menjawab tantangan kejahatan era digital. Menurutnya, regulasi yang telah berusia 18 tahun itu terlalu kaku menghadapi modus operandi baru yang memanfaatkan teknologi, seperti penipuan daring atau online scam.
Bambang mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat perdagangan orang. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pekerja migran menjadi sasaran utama, namun yang lebih mengkhawatirkan, sasaran kini meluas ke kalangan terdidik. "Saat ini korban TPPO justru anak-anak muda, mahasiswa, bahkan lulusan S-2, dengan modus magang atau penawaran kerja palsu," ujarnya.
TPPO dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang bekerja lintas negara dan terhubung dengan pencucian uang, narkotika, kejahatan siber, hingga eksploitasi seksual. Bambang menekankan bahwa perkembangan teknologi melahirkan modus baru yang sulit dideteksi, seperti memaksa korban menjalankan operasi penipuan daring. Hal ini menunjukkan betapa cepatnya TPPO berevolusi dari bentuk konvensional menjadi kejahatan berbasis digital yang menyasar aspek kognitif, bukan hanya fisik.
Menurut Bambang, revisi UU TPPO menjadi langkah krusial untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan meningkatkan efektivitas penanganan korban. Regulasi baru diharapkan mampu mengakomodasi perubahan pola kejahatan yang kini tidak lagi bersifat konvensional, melainkan berbasis digital dan kognitif. "Pembaruan hukum harus adaptif agar aparat penegak hukum bisa bergerak cepat dan tepat," tegasnya.
Dorongan revisi ini muncul di tengah meningkatnya kasus perdagangan orang yang melibatkan platform digital. Ke depan, publik menanti respons DPR dan pemerintah apakah akan segera membahas perubahan UU tersebut. Tanpa revisi, risiko meluasnya jaringan TPPO yang mengeksploitasi generasi muda Indonesia dikhawatirkan semakin tidak terkendali.



