Buruh Desak DPR Batasi Kontrak Kerja Maksimal Setahun, Wajib Angkat Karyawan Tetap
Baca dalam 60 detik
- Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mengusulkan masa kontrak kerja maksimal satu tahun dalam revisi UU Ketenagakerjaan, dengan kewajiban pengangkatan sebagai pegawai tetap setelahnya.
- Usulan itu juga mencakup penghapusan sistem outsourcing, mengacu pada janji politik Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapus praktik alih daya.
- DPR RI melalui Panitia Kerja berjanji menampung aspirasi buruh, sementara koalisi akan melanjutkan safari politik ke pimpinan DPR pekan depan.

Koalisi buruh yang menamakan diri Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menyerukan pembatasan ketat masa kerja kontrak menjadi hanya satu tahun, dengan konsekuensi perusahaan wajib mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap setelahnya. Usulan itu disampaikan langsung ke sejumlah fraksi di DPR RI, Kamis (23/1), sebagai bagian dari revisi Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Dalam pertemuan di kompleks parlemen, Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menekankan bahwa praktik perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) kini merambah hampir semua sektor, termasuk outsourcing, pekerja harian lepas, hingga magang. โPKWT harus dibatasi. Tidak semua jenis pekerjaan boleh menggunakan pekerja kontrak. Setelah satu tahun, pekerja harus diangkat menjadi pekerja tetap,โ ujarnya.
Selain batasan durasi, koalisi juga mendesak penghapusan sistem outsourcing. Sunarno mengingatkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen mengakhiri praktik alih daya. โKalau mengacu pada pidato Presiden yang ingin menghapus outsourcing, maka inilah momentum DPR untuk mewujudkannya melalui revisi UU Ketenagakerjaan,โ kata dia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menambahkan bahwa safari politik KBPBI akan berlanjut. Pekan depan, koalisi dijadwalkan bertemu langsung dengan pimpinan DPR untuk menyerahkan draf usulan sekaligus membahas substansi. โMinggu depan kami akan bertemu dengan pimpinan-pimpinan DPR RI untuk melanjutkan komunikasi dan memperjuangkan agar aspirasi buruh dapat masuk dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan,โ jelas Andi.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan menyambut positif masukan tersebut. Ia berkomitmen bahwa Panitia Kerja (Panja) akan menjadikannya bahan pertimbangan. โTentu masukan dari teman-teman koalisi ini akan memperkaya bagaimana anggota Panja menyikapi tiap isu, tiap tema, tiap bab yang akan kita rumuskan,โ kata Netty. Ia menegaskan bahwa penyusunan regulasi harus melibatkan partisipasi publik secara bermakna agar mampu menjawab kebutuhan pekerja.
Bagi Indonesia, isu pembatasan kontrak dan outsourcing bukan sekadar teknis ketenagakerjaan, melainkan menyangkut perlindungan sosial dan kesejahteraan jutaan pekerja. Data menunjukkan dominasi pekerja kontrak terus meningkat pasca Omnibus Law Cipta Kerja. Jika usulan ini diterima, perusahaan akan menghadapi perubahan signifikan dalam struktur biaya tenaga kerja, sementara pekerja memperoleh kepastian status dan jaring pengaman.
Langkah koalisi buruh ini juga menjadi ujian bagi komitmen DPR dan pemerintah dalam merevisi UU Ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pekerja. Dengan adanya draf resmi yang disusun oleh 163 organisasi buruh, tekanan publik terhadap proses legislasi semakin kuat. Apakah Panja akan mengadopsi batasan setahun atau justru memberikan kelonggaran? Pertanyaan itu masih menggantung, menunggu hasil pembahasan yang dijadwalkan berjalan dalam waktu dekat.



