Pilkades Serentak 154 Desa di Bekasi Dibuka, Plt Bupati Peringatkan Larangan Politik Uang
Baca dalam 60 detik
- Pendaftaran bakal calon kepala desa serentak di 154 desa Kabupaten Bekasi berlangsung mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2026.
- Plt Bupati Asep Surya Atmaja mengimbau kandidat dan tim sukses menjauhi politik uang, hoaks, dan tindakan yang mengganggu ketertiban.
- Pemungutan suara dijadwalkan 20 September 2026, dengan verifikasi administrasi menjadi tahapan krusial sebelum penetapan calon.

Pendaftaran bakal calon kepala desa di 154 desa Kabupaten Bekasi resmi dibuka pada 26 Juli 2026. Proses yang berlangsung hingga 2 Agustus ini menjadi pintu masuk bagi kontestasi pemilihan kepala desa serentak untuk masa bakti 2026โ2034. Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menekankan pentingnya etika demokrasi dan melarang keras praktik politik uang serta penyebaran hoaks yang dapat merusak ketertiban.
Tahapan ini merujuk pada Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nomor 100.3.4.2/SE-96/DPMD yang mengatur penyesuaian jadwal pemilihan serentak. Menurut Kepala DPMD Kabupaten Bekasi Iman Santoso, panitia di setiap desa telah mulai menerima berkas pendaftaran dari sejumlah bakal calon yang akan memperebutkan kursi kepala desa. Seluruh dokumen akan melewati proses pemeriksaan dan verifikasi administrasi guna memastikan kelengkapan serta keabsahan sebelum penetapan calon memenuhi syarat.
Di Desa Sukaresmi, panitia setempat telah menerima pendaftaran pertama dari Mulyadi Ibrahim. Berkas yang diserahkan akan diteliti secara saksama, termasuk syarat dukungan dan kelengkapan administratif lainnya. Hal ini menjadi contoh awal dari gelombang pendaftaran yang diperkirakan akan memuncak menjelang batas akhir. Pemerintah kabupaten berharap seluruh rangkaian Pilkades berlangsung tertib, aman, dan lancar hingga pemungutan suara pada 20 September 2026.
Konteks demokrasi desa di Indonesia menunjukkan bahwa Pilkades merupakan salah satu pilar partisipasi warga paling langsung. Kabupaten Bekasi, sebagai daerah penyangga Jakarta dengan dinamika urbanisasi tinggi, menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga netralitas dan kejujuran proses. Plt Bupati Asep mengingatkan para calon dan tim pendukung untuk menjunjung tinggi etika, menghindari politik uang, penyebaran hoaks, serta tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban. Imbauan ini menjadi krusial mengingat potensi konflik horizontal kerap muncul pada momen pemilihan kepala desa.
Ke depan, kesuksesan Pilkades tidak hanya diukur dari angka partisipasi, tetapi juga dari minimnya sengketa dan pelanggaran. Proses verifikasi administrasi yang ketat diharapkan dapat menyaring calon-calon yang benar-benar memenuhi syarat, sekaligus mencegah praktik kecurangan sejak awal. Pertanyaan yang mengemuka adalah: sejauh mana pengawasan dan penegakan aturan mampu menekan praktik politik uang yang kerap menghiasi kontestasi di tingkat desa? Hingga September nanti, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Bekasi akan diuji komitmennya terhadap demokrasi yang bersih dan berintegritas.



