Singapura Lakukan Revolusi Kultur Hukum: Pendidikan Advokat dan Etika Kerja Bakal Dirombak
Baca dalam 60 detik
- Menteri Hukum Singapura mengumumkan tinjauan menyeluruh pendidikan hukum dan panduan norma profesional sebagai respons terhadap budaya kerja beracun di firma hukum.
- Data menunjukkan 60% advokat bertahan setelah lima tahun, namun kekhawatiran bukan pada angka keluar, melainkan alasan di baliknya—seperti perundungan dan beban kerja tidak wajar.
- Langkah ini berpotensi menjadi acuan bagi Indonesia yang menghadapi problem serupa di sektor hukum, sekaligus menandai adaptasi terhadap kecerdasan buatan.

Singapura akan meninjau ulang kurikulum pendidikan hukum dan menyusun panduan etika kerja sebagai upaya memberantas kultur kerja beracun yang terungkap dalam riset Law Society. Menteri Hukum Edwin Tong mengumumkan langkah ini dalam Legal Profession Symposium, Rabu (29/7), merespons temuan bahwa banyak advokat muda meninggalkan praktik karena perundungan dan beban kerja tak masuk akal.
Menurut Tong, angka attrition di profesi hukum memang nyata, tetapi ia menolak menarik kesimpulan dari sekadar data keluar-masuk. "Pertanyaan sesungguhnya bukan apakah mereka pergi, melainkan mengapa mereka pergi—apakah ditarik oleh peluang lain, atau justru didorong oleh lingkungan yang tidak tertahankan," ujarnya. Data menunjukkan antara 2015 dan 2024, sekitar 60 persen pengacara masih bertahan setelah lima tahun, dan 40 persen setelah sepuluh tahun.
Tong menegaskan, meskipun insiden toksik hanya dilakukan segelintir oknum, satu-dua individu bisa mencoreng reputasi profesi yang mayoritas diisi oleh orang-orang baik. Ia mencontohkan perlakuan seperti diteriaki, dipermalukan, atau dituntut bekerja di luar batas tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, Kementerian Hukum mempertimbangkan kode etik berkelanjutan atau panduan yang mengilustrasikan cara supervisi junior, pemberian umpan balik, dan hubungan antar kolega.
Pendekatan Singapura ini relevan bagi Indonesia, di mana profesi hukum juga kerap dikeluhkan memiliki kultur kerja keras yang kadang mengorbankan kesejahteraan mental. Organisasi advokat seperti Peradi dan Ikadin belum memiliki panduan serupa yang bersifat preventif. Langkah Singapura bisa menjadi preseden bagi reformasi etika di lingkungan firma hukum Indonesia.
Tong juga menyoroti dampak kecerdasan buatan. "Dalam jangka panjang, pengacara yang menguasai AI akan menggantikan yang tidak," katanya. Untuk itu, dibentuk Singapore Council on AI for Legal Excellence (SCALE) yang akan memetakan perubahan struktur kerja, model bisnis, dan keterampilan yang dibutuhkan. Fokusnya pada riset berbasis bukti dan respons kebijakan.
“Tidak ada satu formula tunggal untuk tempat kerja yang sehat. Namun, tuntutan tinggi tidak harus disertai dengan perendahan, dan kritik bisa disampaikan tanpa rasa tidak hormat.” — Edwin Tong
Ke depan, apakah Indonesia akan mengikuti jejak Singapura dengan merombak pendidikan hukum dan menerbitkan panduan budaya kerja? Atau akankah profesi hukum di tanah air terus membiarkan praktik perundungan berlangsung dalam diam? Waktunya berbicara, terutama ketika generasi milenial dan Gen Z makin vokal menuntut lingkungan kerja yang manusiawi.



